Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 serta membandingkannya dengan realisasi penerimaan. Hasil pengolahan data adalah perkiraan potensi lebih besar dari realisasinya. Besarnya rasio cakupan rata-rata 85 %. Sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar serta rasio cakupan terkecil adalah industri lainnya dan jasa-jasa. Pada sektor tersebut prosentase tenaga kerja di kegiatan informal lebih besar daripada formal. Saran kepada DJP agar dilakukan perbaikan sistem informasi Wajib Pajak, pembuatan aturan pelaksanaan pemberian data dari pihak ketiga serta mengadakan pembinaan bendaharawan pemerintah.

---

This research has two main objectives. First objective is to calculate Tax Art 21 potential revenue in 2005-2008 and second objective is to compare with its actual receipts. Data tabulation shows that tax potential is greater than tax revenue. Tax coverage ratio is about 85%. Business sector which has the largest potential revenue and the lowest coverage ratio is other industry and Services industry. The percentage of formal labor is greater than informal labor in that sector. Finally, there are some suggestions for tax authority (Directorate General of Tax) to raise the tax revenues which are improving taxpayer Information system, making rule of implementing database from the third party and managing government treasurer about withholding tax duty.

"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas pegawai perusahaan klien. Proses evaluasi atas perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan dengan membandingkan empat kasus dari dua macam metode penggajian yang diterapkan oleh dua perusahaan klien. Berdasarkan hasil evaluasi penulis menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang belum efektif dan dapatmempengaruhi keakuratan dalam proses perhitungan.

---

This report aims to evaluate the process of calculating Article 21 of Income Tax carried out by the Business Consultants of Utama Indonesia based on taxation laws that apply to employees of client companies. The evaluation process for the calculation of Income Tax Article 21 is explained by comparing four cases from two types of payroll methods applied by two client companies. Based on the evaluation results the author shows that the process of calculating Article 21 Income Tax has been in accordance with the prevailing tax legislation. However, there are still practices in calculating Article 21 Income Tax that have not been effective and can affect the accuracy in the calculation process."

"Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 yang memperbolehkan pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) secara bertahap memicu perselisihan di antara masyarakat dengan otoritas pajak. Perselisihan ini disebabkan adanya perlakuan pajak progresif pada pengambilan bertahap, sementara pengambilan sekaligus diperlakukan dengan tarif prefresial dan final. Tujuan Penelitian ini menganalisis perbedaan perlakuan tersebut dalam dimensi asas keadilan dan netralitas pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan perlakuan pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2019 mendistorsi asas keadilan atas penghasilan JHT dan memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam melakukan penarikan JHT sehingga tidak netral.

---

Government Regulation No. 46 Year 2015 that enables gradual withdrawal on Old Age Saving sparks a conflict between society and The Tax Authority. The major reason of this conflict is the imposition of progressive tax rate on the Old Age Saving partial withdrawal while the full withdrawal that is made at once is withold with preferential rate and final treatment. This research analyzes the difference of tax witholding treatment on Old Age Saving income under tax equity and neutrality principle. The research is conducted using qualitative approach with in-depth interviews as data collecting technique. The result suggests that the tax treatment under Government Regulation No. 68 Year 2019 distorts the equity principle and poses a degree of influence on the tax payers to withdraw Old Age Saving; hence makes it not neutral."