Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Hari Azhari

Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi : studi kasus pada PT. X

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

S10610

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ine Ratna Komara

Pelaksanaan administrasi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Asuransi Jiwa XYZ

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S10012

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Tri Handoko

Pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan magang (suatu kajian pelaksanaan pemotongan pph pasal 21 oleh badan diklat departemen keuangan, departemen perhubungan dan departemen luar negri)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S9962

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Myrna Hapsari

Analisa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 atas karyawan pada PT. XYZ

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

S10189

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kebijakan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, sebuah tinjuan aspek keadilan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S10207

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Implikasi pajak penghasilan pasal 21 di tanggung pemerintah tahun 2003 terhadap pemberi kerja dan penerimaan Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S10204

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rita Helbra Tenrini

Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tabel Input Output dan SAKERNAS Tahun 2005 = Estimating Income Tax Article 21 Potential using the Input Output Table and SAKERNAS Year 2005

" Tesis ini bertujuan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 serta membandingkannya dengan realisasi penerimaan. Hasil pengolahan data adalah perkiraan potensi lebih besar dari realisasinya. Besarnya rasio cakupan rata-rata 85 %. Sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar serta rasio cakupan terkecil adalah industri lainnya dan jasa-jasa. Pada sektor tersebut prosentase tenaga kerja di kegiatan informal lebih besar daripada formal. Saran kepada DJP agar dilakukan perbaikan sistem informasi Wajib Pajak, ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T26469

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kemala Sari

Beberapa upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan asing pada kantor pelayanan pajak badan dan orang asing

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10346

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Badai Yuda Pratama

Tinjauan asas keadilan dan netralitas dalam pemotongan pajak penghasilan 21 atas penarikan jaminan hari tua pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan = Equity and neutrality principle study of income tax article 21 witholding on old age saving withdrawal organized by social security manpower agency

" Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 yang memperbolehkan pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) secara bertahap memicu perselisihan di antara masyarakat dengan otoritas pajak. Perselisihan ini disebabkan adanya perlakuan pajak progresif pada pengambilan bertahap, sementara pengambilan sekaligus diperlakukan dengan tarif prefresial dan final. Tujuan Penelitian ini menganalisis perbedaan perlakuan tersebut dalam dimensi asas keadilan dan netralitas pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan perlakuan pajak ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S62864

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Emirul Haq

Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Beli Wajib Pajak Berstatus Pegawai (Studi di Kecamatan Bekasi Barat) = Effectiveness of Government-Borne Employment Income Tax Incentive in Increasing the Purchasing Power of Employee Taxpayers (Study in West Bekasi District)

" Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan yang secara relatif signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran (tax expenditure) atas insentif PPh 21 DTP, menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP masih ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian