Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekomendasi OECD dalam BEPS action plan 12 terkait Mandatory Disclosure Rule sebagai cara untuk mendapatkan informasi dini praktik perencanaan pajak agresif serta penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MDR adalah strategi untuk mencegah penghindaran pajak dengan cara mendapatkan informasi dini atas praktik perencanaan pajak agresif yang paling efektif. Dalam penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, belum ada dasar hukum yang mengatur serta definisi dan karakterisasi dari perencanaan pajak agresif. Ketentuan MDR juga harus diatur dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan Indonesia berdasarkan rekomendasi OECD dalam BEPS action plan 12.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the recommendations by OECD under BEPS action plan 12 Mandatory Dicslosure Rule as a way to obtain early information regarding aggressive tax planning practice, and its implementation into Indonesian taxation regulation. The approach in this study is qualitative with descriptive analysis. The result of this study indicate that MDR is the most effective strategy for prevent tax avoidance by obtain early information regarding aggressive tax planning practice. In its application into Indonesian regulation, there is no legal basis for MDR implementation and definition and characterization of Aggressive Tax Planning. MDR provisions should also be regulated and adjusted to the conditions of taxation Indonesia based on the recommendations under the OECD BEPS action plan 12."

"ABSTRAKPada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Co-operation and Development dan G20 termasuk Indonesia sepakat menjalankan 15 rencana aksi yang disebut Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan untuk mengatasi masalah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah rencana aksinya adalah BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules untuk menangkal aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules merupakan pelaporan wajib bagi Wajib Pajak dan promotor untuk mengungkap skema perencanaan pajak tax planning yang dijalankan dalam rangka mendapat informasi dini mengenai perencanaan pajak agresif aggressive tax planning . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian, bentuk dan kerangka desain implementasi yang sesuai, serta dampak dari pengimplementasian rekomendasi BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan praktisi, akademisi dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tantangan utama yang dihadapi adalah landasan hukum, bentuk implementasi berupa Peraturan Menteri Keuangan, dan pengimplementasian menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

ABSTRACTIn 2015, countries in the Organization of Economic Co operation and Development OECD and G20 including Indonesia have agreed to implement 15 action plans called the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan to address the problem of the tax base erosion and profit shifting. One of the action plans is BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules to counter aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules is mandatory reporting for Taxpayers and promoters to disclose tax planning schemes undertaken in order to obtain early information on aggressive tax planning. This study aims to determine the challenges faced in implementing, the form and design framework of the appropriate implementation, and the impact of the implementation of BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules in Indonesia. The research is conducted with qualitative approach and data collection is conducted through literature review and in depth interview with practitioner, academics and tax authority in Indonesia. The results of this study indicate the main challenges faced is the legal basis, the form of implementation is Regulation of the Minister of Finance, and the implementation has positive and negative impacts."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perbedaan karakter CSR Inti dan CSR Umum terhadap kinerja keuangan masa datang perusahaan dan agresivitas pelaporan perusahaan dalam bentuk manajemen laba dan penghindaran pajak agresif. Termasuk didalamnya efek moderasi aktivitas agresif pelaporan terhadap kinerja keuangan masa datang perusahaan. Digunakan 1.214 data observasi dalam kurun waktu 2013-2014 dari perusahaan publik pada dua negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia. Pengukuran skor CSR menggunakan koding Clarkson modifikasi yang dikembangan dari koding Clarkson (2008).Hasil analisis memperlihatkan terjadi peningkatan pengungkapan CSR selama dua tahun pengamatan. Tingkat pengungkapan CSR di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di Malaysia. Perusahaan di kedua negara lebih rendah mengungkapkan CSR Inti ketimbang CSR Umum. Perusahaan Malaysia lebih detil dalam mengungkapkan isu sosial sementara perusahaan Indonesia lebih detil dalam mengungkapkan isu lingkungan hidup. Tingkat pengungkapan biaya pengeluaran CSR lebih rendah di Malaysia ketimbang di Indonesia. Karakter CSR Inti memiliki sifat keunggulan kompetitif yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan masa datang perusahaan, baik berbasis pasar maupun akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan bukti CSR Inti juga memiliki muatan etis yang mampu mengurangi pengaruh negatif aktivitas agresif manajemen laba dan agresivitas perusahaan. Pengaruh CSR Umum terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah positif. Namun demikian ditenggarai bersifat pencitraan dan kamuflase. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh positif terhadap aktivitas agresivitas pelaporan manajemen laba dan penghindaran pajak agresif. Penelitian ini juga membuktikan terdapat ambiguitas pemangku kepentingan terhadap CSR sehingga tercipta efek Halo yang mengaburkan muatan pencitraan/kamuflase CSR Umum di kedua negara.

---

This study aims to determine the impact of different CSR characters: Core CSR and Generic CSR on the company's future financial performance, the aggressiveness of the reporting companies in the form of earnings management and aggressive tax avoidance. Research also want to see CSR role in moderating the negative effects of corporate reporting aggressive to the future financial performance of the company. There are 1,214 observation data for the period 2013-2014. Public companies from the two countries of ASEAN: Indonesia and Malaysia is used as sample. This study used content analysis approach for CSR score measurements. The source of CSR information is company's annual report. The coding used is Clarkson modification which is developed from Clarkson (2008) in this research. Estimation hypothesis testing was done with a panel data approach.The results show an increase in CSR disclosure during the two years of observation. CSR disclosure level in Indonesia is higher than in Malaysia. Companies in both countries have a lower CSR core`s disclosure in general. than the disclosure for CSR core. The Malaysian company is more detail in expressing social issues while the Indonesian company is more detail in disclosing environmental issues. Disclosure for CSR expenses in Malaysia is lower than in Indonesia. The research proves the character of CSR core possess the characterisic of competitive advantages that are able to contribute positively to the future financial performance of companies, both market-based and accounting. While CSR generic has imaging properties so that the positive effect on the company`s financial performance. CSR core also has a characteristic charge of ethic so that can reduce the negative effects of aggressive earnings management activity and tax aggressiveness of the company. While CSR generic has a proven camouflage trait hence give the positive effect on earnings management activity reporting aggressiveness and aggressive tax avoidance. Research shows there is an ambiguity of stakeholders on CSR so as to create Halo effect that blurs the charge imaging/camouflage General CSR."

"Berkembangnya globalisasi semakin membuka peluang bagi negara-negara dunia untuk melakukan transaksi lintas batas oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprises atau MNEs). Namun, transaksi yang dilakukan MNEs tersebut sering kali menyebabkan pengikisan basis pajak perusahaan melalui praktik perencanaan pajak agresif, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan negara. Untuk mengatasi hal ini, OECD dan negara-negara anggota G20 berupaya untuk menangkal praktik perencanaan pajak agresif melalui Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). Salah satu dari 15 rencana aksi dalam BEPS Project, yang merekomendasikan kebijakan Mandatory Disclosure Rules (MDR) untuk menangkal perencanaan pajak agresif melalui pengungkapan skema perencanaan pajak agresif oleh Wajib Pajak dan promotor, yaitu Rencana Aksi 12. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peluang dan tantangan, serta mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam dalam pengumpulan datanya.  Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan MDR sangat beragam dan kompleks dibandingkan dengan peluang yang tersedia. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia, baik yang secara nyata ada maupun yang dapat diupayakan, seperti eksistensi General Anti-Avoidance Rules (GAAR), program daftar prioritas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pembuatan tim khusus yang menangani kebijakan MDR. 

---

The development of globalization increasingly opens opportunities for countries worldwide to engage in cross-border transactions by multinational enterprises (MNEs). However, these MNEs transactions often result in the erosion of a company’s tax base through aggressive tax planning practices, leading to a decrease in government revenue. To address this issue, the OECD and G20 member countries are striving to counter aggressive tax planning through the Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). One of the 15 action plans within the BEPS Project is Action 12, which recommends the implementation of Mandatory Disclosure Rules (MDR) to combat aggressive tax planning by requiring taxpayers and promoters to disclose aggressive tax planning schemes. This research aims to explain the opportunities and challenges involved in implementing MDR in Indonesia, as well as identify the supporting factors that influence the implementation of these policies. The study utilizes a qualitative approach, incorporating the literature review and in-depth interviews for data collection. The analysis results indicate that Indonesia faces diverse and complex challenges in implementing MDR compared to the available opportunities. Nonetheless, there are several factors that can support the implementation of MDR in Indonesia, both existing factors and those that can be pursued. These include the existence of General Anti-Avoidance Rules (GAAR), priority programs by the Directorate General of Taxes (DJP), and the establishment of specialized teams to handle MDR. "

"Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh laporan keberlanjutan substantif terhadap kinerja keberlanjutan secara langsung maupun tidak langsung (melalui pengurangan penghindaran pajak agresif), pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengaruh penghindaran pajak agresif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimoderasi oleh korupsi atau inefisiensi pengalokasian pajak. Dengan sampel perusahaan manufaktur pada 20 negara (2014-2017), penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan substantif berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan secara langsung namun tidak berpengaruh secara tidak langsung. Kinerja keberlanjutan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penghindaran pajak agresif berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, diperkuat oleh tingkat korupsi, dan diperlemah oleh inefisiensi alokasi pajak.

---

This study aims to provide empirical evidence about the direct and indirect effect of substantive sustainability reports on sustainability performance (through reduction of aggressive tax avoidance), the effect of sustainability performance on welfare, and the effect of aggressive tax avoidance on social welfare (moderated by corruption or tax allocation inefficiency). Using manufacturing companies in 20 countries (2014-2017) as sample, this study finds that substantive sustainability reports have (do not have) direct (indirect) positive effect on sustainability performance. Sustainability performance affects welfare negatively. Aggressive tax avoidance affects welfare negatively. This effect is strengthened by corruption and weakened by tax allocation inefficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, pengungkapan corporate social responsibility, ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif. Obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

---

This study aims to provide empirical evidence of the effect of board of commissioners size, board of directors size, audit comittees size, corporate social responsibility disclosure, firms size, on tax aggressiveness. The object of this research is manufacturing companies listed in Indonesia stock exchange in the period 2012 until 2014. Analysis tools in this research was linear regression. The result of this research are, board of commissioners size, dan firms size positively and significantly influenced tax aggressiveness, whereas board of directors size, audit committees size, corporate social responsibility disclosure did not significantly influence tax aggressiveness."

"Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS ( Base Erosion Profit Shifting) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (Mandatory Disclosure Rule) yang dirancang untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak (Mandatory Disclosure Rule), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif (Cooperative Compliance) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang lebih dikenal dengan Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) belum sempurna karena peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak. Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif  adalah pada komponen 'disclosure' dan 'transparency'. Potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang memahami perpajakan internasional sangat terbatas.

---

Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach.

The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international taxation are very limited."