Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Verita Dewi

Analisis yuridis penerapan asas rebus sic stantibus (perubahan keadaan fundamental) sebagai dasar pengakhiran perjanjian kerjasama bagi hasil : studi kasus putusan nomor 200/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST = Juridical analysis the application of rebus sic stantibus principle (fundamental change of circumstances) as a basis to terminate joint operation of production sharing agreement : case study Central Jakarta district court's decision number 200/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST

" Skripsi ini membahas mengenai Asas Rebus Sic Stantibus sebagai alat untuk mengantisipasi perubahan keadaan secara fundamental serta penerapannya dalam kasus, dengan metode penelitian kepustakaan dan data pendukung tambahan berupa wawancara. Pada dasarnya para pihak dalam perjanjian tunduk pada sifat mengikat perjanjian (asas Pacta Sunt Servanda). Namun hal tersebut bukanlah hal yang bersifat mutlak. Dalam perkembangannya, asas Rebus Sic Stantibus menjelma kedalam berbagai istilah, seperti hardship dalam UNIDROIT Principles. Asas Rebus Sic Stantibus/hardship dapat dijadikan dasar ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43458

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dini Rahmayanti

Keberlangsungan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam kaitannya dengan asas Pacta Sunt Servanda = Post constitutional court decision continuity of oil and gas production sharing contract in Indonesia based on Pacta Sunt Servanda principle

" Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43018

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hamonangan, Lambertus Philo

Kewenangan arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang terdapat perjanjian arbitrase (studi putusan pengadilan no. 238 PK/PDT/2014 = The competence of arbitration to adjudicate tort dispute that is bound by arbitration agreement study on Indonesian court decision 238 PK/PDT/2014 / Lambertus Philo Hamonangan

" Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang telah terdapat Perjanjian arbitrase ditinjau dari peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 serta asas pacta sunt servanda arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45389

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Putra Gemilang

Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia setelah diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 335/B/PK/Pjk/2018 = The Principle of Pacta Sunt Servanda in Contract Of Work PT Freeport Indonesia After Enforcement of Regional Regulation of Papua Number 4 of 2011: Case Study Supreme Court Decision No.335/B/PK/Pjk/2018

" Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Asas Pacta Sunt Servanda terlahir karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan sukarela serta dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan atau penipuan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya didalam suatu perjanjian, dan harus dilakukan dengan itikad yang baik. Skripsi ini mengkaji penerapan peraturan perundangundangan yang baru pada Kontrak Karya (KK) yang telah ditandatangani oleh PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia berlandaskan asas pacta sunt servanda ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mirza Aulia

Penerapan azas pacta sunt servanda pada kontrak bagi hasil migas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 = The implementation of the principle of pacta sunt servanda on the oil and gas production sharing contract towards Government Regulation Number 79 of 2010

" Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas, merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48596

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agnes Claudia

Implementasi dan Implikasi Tacit Acceptance Terhadap Negara dan Perjanjian Internasional (Studi Kasus: 1994 Lease Agreement Terhadap Baikonur Cosmodrome Antara Federasi Rusia dan Republik Kazakhstan) = Implementation and Implications of Tacit Acceptance to the State and International Agreements (Case Study: 1994 Lease Agreement between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan)

" Perbedaan hukum nasional masing – masing negara anggota terhadap penerapan aturan perjanjian internasional pada negaranya umumnya menghasilkan perbedaan jangka waktu terhadap implementasi perjanjian internasional. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi para negara anggota untuk menyeragamkan aturan tersebut demi tercapainya maksud dan tujuan dalam perjanjian, khususnya aturan teknis yang memerlukan tanggapan cepat para negara anggota untuk segera mengimplementasikannya. Maka dari itu, beberapa perjanjian internasional serta organisasi internasional layaknya International Maritime Organization memperkenalkan sistem tacit acceptance atau ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pohan, Alfons Raditya

Doktrin Pacta Sunt Servanda dan Doktrin ebus Sic Stantibus dalam perkara antara PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. melawan PT. Bangun Tjipta Sarana

2011

T38065

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian