Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marsha Octavia Juwono
Kepastian status kepemilikan hak atas tanah PT.XXX (studi kasus putusan Mahkamah Agung 695 PK/PDT/2017) = The certainty of ownership's status of PT.XXX's land rights (case study of putusan Mahkamah Agung nomor 695 PK/PDT/2017
" Kepastian hukum atas tanah hak barat dilakukan melalui konversi, ditandai dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu perlu dilakukan pemeliharaan datanya, salah satunya dengan melakukan perpanjangan jangka waktu bagi hak atas tanah tertentu yang masih dipergunakan oleh bekas pemegang hak tersebut. Tidak dilakukannya perpanjangan jangka waktu atas tanah yang masih dimanfaatkan dapat menimbulkan masalah di tengah masayarakat. Salah satunya kasus antara ONT yang merasa sebagai pihak yang berhak atas tanah milik PT.XXX yang telah habis jangka ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52124
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sally Utami Hayuningtyas
Kepastian hukum bagi pemegang objek jaminan fidusia ulang (analisis putusan Nomor 07/RV /2012/PN.Niaga. JKT.PSST JO.847 K/PDT.SUS/2012) = Legal certainty for double fiduciary holder analysis of judicial decision Number 07/RV/2012/PN.Niaga.JKT.PST Jo. 847 K/PDT.SUS/2012
" Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847K/Pdt.Sus/2012, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Putusan ini mengenai tumpang tindih jaminan fidusia atas 2 (dua) buah mesin yaitu mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, yang dimiliki oleh PT. Samwoo Indonesia sebagai debitor pailit. Tumpang tindih diketahui oleh kurator pada saat proses verifikasi aset. Masing-masing mesin memiliki alur cerita yang berbeda. Pada Mesin DMF Sus Tank ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56188
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulia Astri Dewanty Harun
Status kepemilikan dan resiko dalam perjanjian Pengusahaan jalan tol antara Badan Pengatur Jalan Tol dengan PT. X = Ownership status and risk on a concession agreement between toll road regulatory bodies with PT. X
" mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun begitu, dana yang dibutuhkan untuk rnembangun jalan tol tidaklah sedikit, sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengusahaan jalan tol. Kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), di dalam bidang pembangunan jalan tol menghasilkan suatu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). PPJT yang terjalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta ini dibuat dengan menggunakan sistem Build Operate ana' Transfer (BOD, dengan nama ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43667
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library