Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"License to build charges is one of local owned revenue. In Depok, income from license to build charges is in the first position which gave big contribution among the other retributions. This situation is caused by increasing development in Depok, in industrial or housing. Official of city system and construction is the institution which have task to handle assessment of license to build, is still not doing income extensification which active yet. This case made writer interest to make a research, that is how the actual implementation of collection license to build in Depok.

This research is using quantitative approach in intention to have better understands using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to James McMaster theory about implementation. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data.

The result from this research is the implementation of collection license to build is still not perfect in Depok. This matter can be looked from the indicators those explained by writer, mostly can?t filled. The barriers of this research came from several cases, as from internal official and external official, which is public."

"This volume features nine in-depth cases of family-owned business from a variety of industries to illuminate the dynamics of governance, succession, and inheritance. Each case illustrates the complexity of issues and, through interactive exercises and questions, offers readers approaches to solutions, which may include less-than-optimal compromises or even selling the business as the only viable option. The examples and insights will prove valuable for students and members of entrepreneurial and family-owned firms, as well as consultants, investors, and other professional advisors. "

"Definisi menyangkut keuangan negara ternyata masih menuai polemik sampai saat ini. Khususnya menyangkut keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian undang-undang mengatur bahwa keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, adalah tetap merupakan uang negara. Sedangkan sebagian undang-undang, khususnya undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengatur, bahwa keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara selaku badan hukum sudah bukan menjadi uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Disharmonisasi peraturan perundangundangan menyangkut keuangan negara tersebut ternyata membawa implikasi dan konsekuensi yuridisnya di dalam praktek, khususnya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta terhadap mekanisme pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga membawa implikasi dan konsekuensi yuridis terhadap timbulnya fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20IVIIII2006 menyangkut piutang negara dan piutang BUMN. Fatwa Mahkamah Agung tersebut sekaligus juga memberikan batasan dan pengertiannya terhadap keuangan negara. Bahwa uang negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sudah bukan merupakan uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan persesuaian peraturan antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya menyangkut definisi keuangan negara. Sehingga diperoleh pengertian secara jelas mengenai keuangan negara dan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara, tanpa harus mengebiri teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Persesuaian undang-undang menyangkut definisi keuangan negara dan keuangan negara Badan Usaha Milik Negara tersebut, juga harus membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sistematika pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, dan kemandirian Badan Usaha Milik Negara itu sendiri.

---

The definition of state finance is still creating polemic condition to this date, particularly related to the allocation of state finance to the State-Owned Enterprise classified as excluded state assets. The provision of Law clearly governs that state finance allocated to the State-Owned Enterprise is categorized as excluded state assets and therefore it shall remain the property of the state. Meanwhile, subject to the other provisions of the relevant law on State-Owned Enterprise and Limited Liability Company, it is stated that financial allocation made to the State-Owned Enterprise in its status as legal entity shall no longer be the property of state, but the State-Owned Enterprise. This corresponds to the theory affirming that legal entity is communis opinion doctorum, as defined in the theory of law. Inconsistencies in laws and regulations related to the state finance bears juridical implications and consequences in its practice, especially on Fight Against Corruption as well as the mechanism for audit and control over the state finance allocated to the State-Owned Enterprise. This also bears juridical implications and consequences on Supreme Court's opinion number WKMA/Yud/20IVIII/2006 related state and State-Owned Enterprise receivables. Opinion of the Supreme Court has also set limitations and understanding of the state finance. In other words, state financial allocation shall no longer be the property of the state but State-Owned Enterprise. For that reason, it is regarded necessary to make amendment to relevant laws and regulations related to the definition of the state finance. Thus, state finance and excluded state assets will be clearly defined without disregarding the theory of legal entity as communis opinion doctorum in the theory of law. The amendment to law on definition of state finance and excluded state asset should bring positive implications for fight against corruption, mechanism for audit and control of State Finance as well as the independence of State-Owned Enterprise."

"Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan.

---

The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the State or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy."

"IT Governance, sebuah bagian terintegrasi dari CorporateGovernance adalah suatu konsep yang menjadi jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan value dari TI serta jaminan kepastian kembalinya investasi TI yang telah ditanamkan. IT Governance telah menjadi prioritas utama pada banyak organisasi. Di Indonesia, telah dikeluarkan keputusan menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Kepmen ini bersama dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah menjadi suatu pendorong akan diperlukannya suatu Good IT Governance khususnya pada BUMN yang bergerak di Industri Minyak dan Gas Bumi. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi IT Governance yang ada di sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik tersebut melalui berbagai model dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

---

IT Governance, an integral part of corporate governance, is a concept that become the answer of organizational demand to ensure value creation from IT and to ensure the return of IT investments. IT Governance has become a main priority of many organization. In Indonesia, the Ministry of State0Owned Enterprises has issued a decree no. Kep-117/M-MBU/2002 about the implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises. The decree, along with the Law No.22/2001 about the Oil and Gas, has become the drivers for Good Corporate Governance, especiallya for State Owned Enterprise in Oil and Gas sector. The objective of this paper is to illustrate IT Governance in such enterprise through mapping in multi model in order to get a more comprehensive picture of the governance."

"Skripsi ini membahas tentang perusahaan negara sejak berdirinya RRC yang menerapkan sistem perekonomian terpusat sampai pada privatisasi diterapkan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan negara berkembang dari masa ke masa dan untuk mengetahui bagaimana privatisasi mempengaruhi perusahaan negara maupun perekonomian RRC. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menyusun data dan fakta yang telah dikumpulkan menjadi bentuk deskripsi lalu diakhiri dengan analisa penulis. Privatisasi merupakan suatu tindakan kapitalis yang dilakukan Barat, namun RRC sebagai negara sosialis turut melakukan privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi tidak saja memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, juga memberikan manfaat bagi negara dilihat dari berkembangnya sektor swasta dan meningkatnya pendapatan negara.

---

This thesis discusses state-owned enterprises (SOE) since the PRC, which implemented centralized system, was founded until privatization came into power. The objective of this thesis is to study the development of SOE and how privatization affected SOE and the PRC. The descriptive-analysis method is used in this thesis by compiled data and facts which then were described and finally conducted. Privatization is a capitalist act implemented by the Western countries, but in contrary, PRC as a socialist country also implemented the same policy. The result of the study shows that privatization not only generating positive impacts to SOE but also to the country seeing how private sector flourished and national income increased."

"PT. IGLAS (Persero) mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir menjadikan kelangsungan hidup perusahaan ini terancam. Pemerintah merencanakan akan melakukan langkah penyehatan bagi perusahaan ini. Berdasarkan road map 2008-2009, Pemerintah memiliki lima (5) langkah penyehatan bagi BUMN yang tidak sehat. Tesis ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan, analisis alternatif restrukturisasi yang akan diterapkan serta langkah pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebaiknya eksistensi perusahaan tetap dipertahankan dengan menggunalan restrukturisasi operasional dan finansial.

---

Losses that PT. IGLAS (Persero) suffers for the last five years threatened the company's going concern. Government will do several actions to improve the company's performance. According to the Government's 2008-2009 road map, government have five (5) actions to do it. This thesis will discuss about the problems that company's faced, analysis about the alternatives to restructure the company, also the action that need to be taken to execute the strategy. The study shows that the Government's decision to keep the company's existence is appropriate since the restructuring strategy will increase the value of the company."