Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Namira Paramita
Penanggulangan tumpang tindih lahan dalam proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang berada dalam kawasan hutan = The mitigation of overlapping land in the process of exploration and production od oil and gas within the forest area
" Sektor pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai hubungan yang erat dengan sektor kehutanan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karenanya masalah tumpang tindih lahan antara keduanya tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang melatarbelakangi tumpang tindih lahan ini adalah pengukuhan kawasan hutan dalam suatu wilayah dimana dalam wilayah tersebut sebelumnya telah ada kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Pengukuhan tersebut terjadi jauh setelah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28722
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Wiriadinata
Investigator issue in financial service crime in indonesia / Wahyu Wiriadinata
" The objective of this paper is to address a question of the effectiveness of Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) investigators in eradicating financial service crimes in Indonesia. This question arises because in Law on Financial Service Authority there are OJK’s investigators with an investigatory authority on OJK crimes, including; banking, capital market, insurance, pension fund, financing institutions, and other financial service institution sectors. Meanwhile, there have been other investigators with an authority to investigate, namely, public prosecutor, police, ... "
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fati Zulfiani
Akibat hukum pembatalan sertipikat tumpang tindih: tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri nomor :09/Pdt.G/2011/PN.PLG = Judicial review cancellation the right of land in overlapping : judicial analysis decision of Distric Court number :09/Pdt.G/2011/PN.PLG
" ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti mengenai kasus tumpang tindih pada Putusan Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.PLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah ... "
2013
T33116
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Nadia
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 64/ G/2017/PTUN-PLG Jo Putusan Nomor 110 PK/TUN/2019) = CANCELLATION OF OWNERSHIPCERTIFICATES TO LAND BY COUNTRY COUNTRY COURT AS FOR IMPLEMENTATION OF COURT EXECUTION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 64 / G / 2017 / PTUN-PLG JO DECISION NUMB
"

 

Tesis ini adalah merupakan penelitian mengenai Sengketa tumpang tindih atas kepemilikan tanah yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian serta kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan karena belum terselenggaranya tertib administrasi dalam hal prosedur pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan apabila terjadi sengketa tumpang tindih atas satu kepemilikan atas tanah, maka salah satu sertipikatnya harus dibatalkan. Yang dikaji dalam permasalahan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya  sengketa tumpang tindih ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Fadli Robi
Tumpang tindih (overlapping) bidang tanah yang telah bersertipikat hak milik dengan bekas tanah kinag (analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara Bandung Nomor 13/G/2017/PTUN.BDG) = Overlapping of land that has been certified with kinag land (analysis on the decision of Bandung state administrative court number 13/G/2017/PTUN.BDG)
" Reformasi pertanahan yang diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat dan Negara. Reformasi tersebut meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Dalam prakteknya kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak selamanya lepas dari gugatan/klaim dari pihak lain yang menolak kepemilikan sertipikat tersebut. Penulis dalam penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51643
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariobimo
Kewenangan Pemerintah Dalam Mengelola Industri Perfilman Indonesia Untuk Mengedepankan Pemerintahan yang Baik = Government Authority in Managing Indonesia's Movie Industry to Insure Good Governance
" Di Indonesia perfilman dan industrinya diatur oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai bagian film dalam kementeriannya. Namun, pada skalanya tugas mereka adalah mengenai pengembangan dan pembelajaran film sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bentuk dari pembelajaran seni. Namun, industri film sendiri, merupakan bagian dari bentuk perkembangan ekonomi baru yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang datang dalam industri kreatif, dan bidang perfilman diakui oleh United Nations Conference on Trade and Development sebagai salah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Leonard
Implementasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam wilayah laut overlapping claim Indonesia dengan Malaysia = The implementation of Law Enforcement in overlapping claim sea area between Indonesia-Malaysia
" Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51928
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isroni Muhammad Miraj Mirza
Kondisi terkini terkait konflik laut Cina Selatan dan permasalahan hukumnya = Recent developments concerning the conflict in south China sea and its legal problems / Isroni Muhammad Miraj Mirza
" ABSTRAK Konflik Laut Cina Selatan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Pembahasan hal itu membutuhkan pendekatan berbagai aspek, yakni hukum, politik, ekonomi, hingga keamanan (security). Aspek-aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam perkembangan terakhir, konflik tersebut semakin memanas di antara claimant states. Intensitas konflik tersebut semakin terlihat dengan adanya berbagai macam klaim dari para claimant states, khususnya Cina melalui konsep nine dashed line yang dimilikinya. Konsep tersebut memang dinilai banyak pihak, bahkan oleh non claimant states, ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45060
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meka Azzahra Larasati
Problematika Tumpang Tindih Dua Bidang Tanah Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll) = The Problem of the Overlapping of Two Waqf Lands (Analysis of the Decision of the Malili District Court Number 40/Pdt.G/2018/ PN.Mll)
" Penelitian ini membahas menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia. Sengketa yang terjadi dalam putusan ini adalah dimana tanah hak milik dengan sertipikat Nomor 04629 atas nama Gusti Adi Wirawan sebagai Penggugat, diatasnya terdapat overlapping atau tumpang tindih tanah wakaf dengan sertipikat Nomor 337 tahun 1993. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agripina Tanto
Analisis tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dengan Sertifikat Hak Pengelolaan : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2018 = Analysis of overlapping land tenure rights based on The Letter of Land Physical Ownership with Rights to use Certificate : case study Supreme Court Verdict Number 37/K/TUN/2018
" Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>