Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar modal merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan sarana untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan juga sebagai sarana untuk pinjaman atau suntikan dana bagi emiten dan keuntungan bagi investor pada khususnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang mengutamakan keterbukaan informasi sehingga informasi merupakan hal yang utama sehingga dapat dikatakan kegiatan pasar modal ini merupakan kegiatan yang mengutamakan kepercayaan. Selain hal tersebut pasar modal merupakan kegiatan transaksi keuangan yang memiliki karakter yang kompleks sehingga dalam melakukan kegiatannya di awasi oleh lembaga tersendiri yaitu Bapepam-LK. Melihat karakter pasar modal yang bersifat terbuka, karakter transaksi yang kompleks dan memiliki keuntungan yang cukup besar bagi investor, emiten maupun perekonomian Negara maka kemungkinan besar digunakan oleh oknum-oknum yang memiliki moral hazard salah satunya adalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dahulu Bapepam-LK memiliki banyak permasalahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pasar modal yang terindikasi pencucian uang baik itu permasalahan eksternal maupun internal lembaga Bapepam itu sendiri. Semenjak 31 Desember 2012 Bapepam-LK telah melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen dan memiliki kewenangan pengawasan seluruh lembaga keuangan dan non lembaga keuangan. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan yang diawasi dan melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran undang-undang pasar modal. dengan eksistensi lembaga independen OJK yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penegakkan hukum yang dialami oleh Bapepam-LK sebelumnya.

---

The capital market is one of the financial institutions that provide a means to encourage economic growth in general and also as a means of borrowing or an injection of funds for companies and profits for investors in particular. The capital market is an activity that promotes the disclosure of information so that information is the main thing that can be said of capital market activity is an activity that promotes confidence. In addition to the capital market is a financial transaction which has a complex character so that in conducting its activities are supervised by separate agencies that Bapepam-LK. Seeing characters that capital markets are open, the characters complex transactions and has significant advantages for investors, issuers and the economy of the State is most likely used by the individuals who have the moral hazard one of which is a criminal offense of money laundering.

Formerly Bapepam-LK has a lot of problems in the fight against crime capital markets, as indicated by both the money laundering external and internal problems Bapepam institution itself. Since December 31, 2012 Bapepam-LK has been merged into the Financial Services Authority who are independent and have the authority to control all financial institutions and non-financial institutions. The capital market is one part of financial institutions controlled and enforce laws against violations of capital market law. the existence of independent institutions FSA is expected to resolve the problems faced by law enforcement Bapepam-LK before."

"Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga negara yang dirancang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap industri jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). OJK menjalankan perannya sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia dengan sumber pembiayaan dari APBN dan/atau Pungutan. Namun pada tahun 2015, OJK ditetapkan sebagai Wajib Pajak (WP) Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mengharuskan OJK untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti WP Badan komersial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pungutan yang dilakukan oleh OJK merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) dan apakah penetapan OJK sebagai WP Badan sudah tepat, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penetapan tersebut. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyampaikan data-data yang didapatkan di lapangan berupa hasil wawancara dan tinjauan literatur untuk menganalisis status penetapan OJK sebagai WP Badan beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Perpajakan, OJK tidak dikecualikan sebagai WP Badan, maka dari itu OJK ditetapkan sebagai WP Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dampak atas penetapan tersebut adalah perhitungan PPh Badan OJK tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan Pungutan OJK sehingga menimbulkan beban administratif dan beban anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa OJK merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai amanat UU OJK, selain itu terdapat pandangan bahwa Pungutan OJK kepada Industri Jasa Keuangan sama dengan pajak sehingga penetapan OJK sebagai WP Badan kurang tepat.

---

This study discusses the problems faced by the Financial Services Authority (OJK) as a state institution designed to conduct integrated regulation and supervision of the financial services industry in the Banking sector, Capital Market sector, and Non-Bank Financial Industry (IKNB) sector. OJK carries out its role as regulator of the financial services industry in Indonesia with funding sources from the state budget and/or levies. However, in 2015, the OJK was determined as a Corporate Taxpayer by the Directorate General of Taxes which required the OJK to perform tax obligations like other commercial corporate taxpayers. This study aims to determine whether the levies carried out by OJK is an object of income tax and whether the determination of OJK as a corporate taxpayer is appropriate, and to know the impact caused by the determination. The author uses a qualitative method to convey data obtained in the field in the form of interviews and literature review to analyze the status of the establishment of OJK as a corporate taxpayer and their impact. The results of this study show that based on the Indonesian Tax Regulation, OJK is not exempt from being a Corporate Taxpayer, hence OJK is designated as a Corporate Taxpayer by Directorate General of Taxation. The impact of this determination is that the calculation of OJK Corporate Income Tax is not in accordance with the principle of recognizing OJK levies income, which creates administrative and budget burdens. The results also show that OJK is an independent institution that carries out government functions in accordance with the mandate of the OJK Law, moreover there is another point of view stating that OJK levies on the Financial Services Industry are the same as taxes so that the determination of OJK as Corporate Taxpayer is not quite right."

"Munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberi pengaruh pada penerapan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan khususnya pergadaian yang salah satunya adalah PT. Pegadaian (Persero). Sebagai ilustrasi tentang adanya permasalahan mengenai pemberlakuan larangan klausula baku adalah dengan adanya kasus sengketa PT Pegadaian (Persero) dengan Martha Sitorus dan Imelda Marina Sibuea merupakan salah satu korban dari ketidakpahaman mengenai perjanjian baku yang telah disetujuinya di dalam Surat Bukti Kredit, Barang jaminan nasabah tersebut dilelang oleh PT Pegadaian (Persero) tanpa sepengetahuan nasabah pemilik barang jaminan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa akses informasi tidak didapatkan oleh nasabah Pegadaian. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, jika kemudian hari terjadi kasus seperti itu maka banyak pembaharuanpembaharuan yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha termasuk didalamnya usaha Gadai yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) untuk menjamin pelaksanaan perlindungan konsumen/nasabah. Diantaranya pelaku usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen yang sebelumnya dilaksanakan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) selanjutnya dapat ditangani oleh LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa), dan mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki unit kerja yang berfungsi untuk menangani pengaduan yang diajukan konsumen.

---

The emergence of the Financial Services Regulatory Authority to give effect to the application of consumer protection in the financial services sector in particular mortgages, one of which is PT. Pegadaian (Persero). As an illustration of the problem of the existence of the ban is a standard clause in cases of dispute PT Pegadaian (Persero) with Martha Sitorus and Imelda Sibuea Marina is one of the victims of misunderstanding about the standard contract that has been approved in the Proof of credit, guarantees the customer's goods auctioned PT Pegadaian (Persero) without the knowledge of the owner of customer collateral. From these cases it can be seen that access to information is not obtained by the customer Pawn. With the enactment of the Financial Services Authority which regulates the protection of Consumer Financial Services Sector, if later on in cases like that then a lot of the reforms that must be implemented by business actors including Pawn effort undertaken by PT. Pegadaian (Persero) to ensure the implementation of the protection of the consumer / customer. Among business operators are required to hold in order to improve the education of financial literacy, implementing mechanisms and resolution service for consumers who previously carried out by the BPSK (Consumer Dispute Settlement Body) can be addressed by LAPS (Alternative Dispute Resolution Institute), and requires businesses to have work units that serve to handle consumer complaints filed."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap jasa usaha pergadaian swasta tidak resmi yang mana usaha pergadaian tersebut dalam menjalankan praktiknya tidak diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak usaha pergadaian yang masih belum mendaftarkan dirinya ke otoritas yang berwenang walaupun tenggat waktu yang ditentukan sudah lewat. Praktik yang dijalankan oleh pergadaian swasta tidak resmi berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen yang menggunakannya, karena dalam menjalankan praktiknya usaha pergadaian tersebut tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis minithesis concerns about consumer protection towards the practice of illegal private pawnshops in which those private pawnshops are not supervised by Financial Service Authority. This research was the juridical-normative research, where the source of the data was received from secondary data and it will be analyzed qualitatively. This research showed that there are many private pawnshops still have not registered themselves to Financial Service Authority even though the specified deadline has passed. The practice of those illegal private pawnshops potentially harms consumer who use those private pawnshops because those private pawnshops are not supervised by the competent authority and does not follow the regulations standard."

"Perusahaan asuransi di industri asuransi Indonesia banyak menggunakan saluran pemasaran produk asuransi melalui praktik bancassurance. Pihak bank sebagai pihak yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi menawarkan konsumen bank menjadi konsumen bancassurance. Berdasarkan data dari OJK, konsumen asuransi yang melakukan pengaduan konsumen meningkat. Konsumen yang tidak puas dengan pengaduan melanjutkan upaya hukumnya melalui penyelesaian sengketa. Posisi konsumen yang lemah dibanding pelaku usaha membutuhkan penguatan pelindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana praktik bancassurance ditinjau dari hukum pelindungan konsumen dan hukum asuransi di Indonesia dan bagaimana pengawasan dan penyelesaian sengketa terhadap praktik bancassurance sebagai bentuk pelindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan adalah penelitian doktrinal dengan menganalisis data sekunder. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap praktik bancassurance belum maksimal sehingga konsumen harus menempuh tahap pengaduan dan penyelesaian sengketa.

---

Many insurance companies in the Indonesian insurance industry use insurance product marketing channels through bancassurance practices. The bank as a party that cooperates with insurance companies offers bank consumers to become bancassurance consumers. Based on data from OJK, insurance consumers who make consumer complaints are increasing. Consumers who are not satisfied with the complaint continue their legal efforts through dispute resolution. The weak position of consumers compared to business actors requires strengthening consumer protection. Therefore, the author will explain how bancassurance practices are viewed from consumer protection law and insurance law in Indonesia and how supervision and dispute resolution of bancassurance practices as a form of consumer protection in Indonesia. The research method used by the author in writing is doctrinal research by analyzing secondary data. Through this research, it can be seen that the supervision carried out on the practice of bancassurance has not been maximized so that consumers must take the stage of complaints and dispute resolution."

"Manusia akan menghindari keadaan yang tidak pasti, yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang disebut risiko. Terhadap risiko yang mungkin dihadapi, manusia berupaya untuk menghindarkan diri atau melimpahkannya kepada pihak lain, yang menjadi asal mula perasuransian. Asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana masyarakat. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta perbedaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam pendirian perusahaan asuransi dan reasuransi serta terdapat perbedaan pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi dan reasuransi sebelum dengan sesudah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

---

Every person would avoid any state of being uncertain, that comes off as forms and events usually called risk. People would attempt to prevent themselves from any risk or delegate it to another party, which becomes the origin of insurance. Other than insurance is also an institution of public funds. Hence, management and supervision of insurance business are conducted by the Minister of Finance who later delegate them to Otoritas Jasa Keuangan. This research will discuss about the role of Otoritas Jasa Keuangan in establishment of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan, by using the methods of literature study. This research concludes that Otoritas Jasa Keuangan has a role in establishment of insurance and reinsurance companies, and there are differences in management and supervision of insurance and reinsurance companies before and after Otoritas Jasa Keuangan."

"Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Ancaman keamanan informasi dapat berupa serangan terhadap perangkat lunak dan pencurian kekayaan intelektual, identitas, atau informasi. Aspek manusia memegang peranan penting dalam keamanan informasi. Menurut Ogutcu et al., teknik terbaik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keamanan informasi tidak dapat berhasil kecuali orang-orang dalam organisasi melakukan hal yang benar. Untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang pentingnya pengelolaan keamanan informasi, setiap tahunnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan sosialisasi mengenai Ketentuan Keamanan Informasi. Namun, hingga tahun 2017, belum pernah dilaksanakan evaluasi terkait kesadaran keamanan informasi di OJK, sehingga tidak dapat diketahui kondisi kesadaran keamanan informasi saat ini, dampak dari sosialisasi, dan strategi untuk mengurangi risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan informasi dari aspek manusia dengan menggunakan model Knowledge, Attitude, Behavior (KAB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur keamanan informasi memiliki pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perilaku pegawai saat menggunakan peralatan kerja. Secara parsial, pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur keamanan informasi hanya memiliki pengaruh sebesar 23,6% terhadap perilaku pegawai. Namun, apabila dikombinasikan dengan sikap pegawai terhadap prosedur dan kebijakan keamanan informasi, pengetahuan dan sikap memiliki pengaruh sebesar 50,2% terhadap perilaku pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan pengetahuan dan perubahan sikap memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan perilaku pegawai saat menggunakan peralatan kerja. Model KAB terbukti dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kesadaran keamanan informasi. Di OJK kesadaran keamanan informasi berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun terdapat tiga aspek yang perlu diperbaiki, yaitu dalam hal penggunaan internet, pelaporan insiden, dan bekerja jarak jauh.

---

Information Security is the preserved of confidentiality, integrity, and availability of information. Threats to information security can appear in several different forms, such as software attacks, theft of intellectual property, identity theft, and theft of equipment or information. The human aspect plays an important role in information security. According to Ogutcu et al., The best techniques that can be used to solve the SI security problem can't succeed unless the people in the organization do the right thing. To increase employees' awareness of the importance of information security management, each year the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) conducts socialization on Information Security Provisions. However, until 2017, no evaluation of information security awareness in OJK has been conducted, so it can't be known how the current state of information security awareness, the impact of socialization, and the strategies to reduce the risk of information security. This study aims to evaluate the condition of information security from human aspect by using Knowledge, Attitude, Behavior (KAB) model.The result of the research shows that employee's knowledge about information security policy and procedure have influence, either directly or indirectly, to employee's behavior when using work equipment. Partially, knowledge of information security policies and procedures has only 23.6% effect on employee's behavior. However, when combined with employee's attitudes towards information security procedures and policies, it has 50.2% effect on employee's behavior. This indicates that the addition of knowledge and changes in attitude have a considerable influence on changes in employee's behavior when using work equipment. In conclusion, The KAB model has been proven to be used for measuring information security awareness. In OJK, information security awareness is at a fairly good level, although there are three aspects that need to be improved, namely in terms of internet use, incident reporting, and working remotely."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlidungan yang diberikan bagi Pemegang saham public/minoritas di pasar modal. Mengingat Pasar modal yang esensinya dapat memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi, maka diperlukan dukungan sarana hukum yakni sistem perdagangan efek yang lebih efisien dan transparan, yang mengatur seluruh kegiatan pasar modal serta memberi perlindungan terhadap kepentingan pemodal, dan dengan menerapkan pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga investor dan pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan keputusan, disamping itu perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal ini sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang mana bentuk kejahatan yang akan khusus di bicarakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk kejahatan manipulasi. Ada keterkaitan erat terjadinya kejahatan manipulasi pasar karena tidak disiplin pelaku pasar modal melaksanakan prinsip keterbukaan untuk melindungi kepentingan investor. Upaya yang diwujudkan demi melindungi kepentingan pemilik modal dan agar terciptanya suasana perdagangan efek yang efisien dan transparan di Pasar Modal Indonesia, maka diberlakukan ketentuan mengenai mekanisme perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam hal upaya perlindungan mengenai ketentuan ini, maka dibentuk pula suatu lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan BAPEPAM-LK sebagai penegak hukum dalam pasar modal. Pasar Modal mengharuskan setiap pihak, yakni pihak penyelenggara pasar modal, investor, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, terutama emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor. Pengaturan mengenai mekanisme perdagangan efek pasar modal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dirasa sudah cukup untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia. Namun, bila disandingkan dengan pengaturan mengenai manipulasi pasar yang kurang terperinci dirasa kurang sempurna terlebih lagi pembuktian dalam kasus manipulasi ini agak rumit pembuktiannya. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menjabarkan dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku dan juga pandangan menurut ahli-ahli hukum lainnya(doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan.

---

This thesis describes how the protection afforded to public / minority shareholders in the capital market. That its essence can give great contribution in the field of Economics, then the necessary means of legal support i.e. system trading more efficient and transparent, that set the whole capital market activities as well as giving protection to the interests of financiers, and by applying the implementation of the principle of transparency so that investors and other market participants get enough information and accurate for decision-making, the need for support from the institutions concerned. The application of the principle of transparency in the stock market is very important in prevention efforts violations and crimes in the capital market which is a form of crime that will specifically talked about in this thesis writing is a form of manipulation of the crime. There is a close relation of the crime of market manipulation because it does not disciplined capital market participants carry out the principle of transparency in order to protect the interests of investors. Efforts are realized in order to protect the interests of the investors and that the creation of an efficient securities trading atmosphere and transparent capital market in Indonesia, then enacted the provisions regarding securities trading mechanisms in the Indonesia capital market law No. 8 year 1995 regarding capital market. In terms of protective measures regarding this provision, then formed an official institution also the Otoritas Jasa Keuangan(OJK) which replaced the BAPEPAM-LK as law enforcement in the capital markets. The capital market requires each party, i.e. capital market operators, investors, institutions and capital market supporting professional, especially issuers to implement the principle of transparency and the protection of investors. Arrangements regarding the effect of capital market trading mechanisms as in law No. 8 year 1995 regarding capital market where enough is enough to protect investors in the Indonesia capital market. However, when juxtaposed with the less detail arrangements regarding market manipulation is felt less than perfect what's more proof in the case of this manipulation rather complicated to be evidenced. The writing of this Juridical Normative approach using the method, that lays out and analyze the problem from the point of view or according to the applicable legislation or provisions, and also the views according to other legal experts (doctrinal) or also known as research libraries."

"ABSTRAKPada Tanggal 21 Oktober 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan untuk pertamakali melakukan penetapan pengelola statuter terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Karya tulis ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Jasa Keuangan dan Perasuransian mengatur penunjukan dan penetapan pengelola statuter tersebut dan juga mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter kepada pemegang polis selaku pemiliki perusahaan dalam hal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengalami penurunan kondisi keuangan selama berada dalam kendali pengelola statuter. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat diketahui kriteria penetapan pengelola statuter dan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan telah mengacu kepada kriteria yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penetapan pengelola statuter. Mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter sendiri, belum terdapat pengaturan secara jelas dan eksplisit tentang bagaimana pengelola statuter dan Otoritas Jasa Keuangan akan bertanggungjawab terhadap para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dalam melakukan penunjukan dan penetapan pengelola statuter, OJK supaya ikut melibatkan para pengurus lembaga jasa keuangan tersebut untuk melakukan upaya penyelamatan lembaga jasa keuangan.

---

ABSTRACTOn 21 October 2016, Indonesian Financial Services Authority OJK has been placing Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 AJB Bumiputera 1912 under statutory managers. This thesis discusses how do the law and regulation regulates the appointment of statutory managers of AJB Bumiputera 1912. The other issue that will be discussed in this thesis is about the OJK and statutory manager rsquo s responsibilities if AJB Bumiputera 1912 rsquo s financial status is worsen after being placed under statutory management. By using a normative research method, this thesis concludes that OJK has implementing the prevailing regulations on Financial Service Authority and Insurance before placing AJB Bumiputera 1912 under statutory managers. Regarding the OJK and statutory manager rsquo s responsibility, there is no regulation explicitly regulates the responsibility to the policyholders as the owners of the company if the financial condition of AJB Bumiputera 1912 become worsening. The writer rsquo s suggestion on this thesis is to regulate OJK and statutory manager rsquo s responsibilities and to involve the company rsquo s organ to help the statutory managers fix the company rsquo s financial issues."