Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Zen Zanibar M.Z.
"
Desentralisasi telah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda (1903). Pengejawantannya di tingkat desa dimulai sejak diterbitkannya IGO 1906. Pengaturan periode tersebut bersifat pengakuan. Dalaml masa RI otonomi desa diakui secara konsitusional dalam Pasal 18. Dalam pekembangannya otonomi desa mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai titik berat otonomi dengan mengatur desa sebagai daerah otonom, Dati III, sampai akhirnya sebagai kesatuan masyarakat hukum di bawah kahupaten. Pengaturan desa periodef RI dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1999
D1061
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
H.A.W. Widjaja,1940-
Jakarta : Rajawali, 2010
352 WID o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yogyakarta: IRE Press, 2004
352 PRO
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Selo Soemardjan
"
Sejak Republik Indonesia terbentuk sebagai suatu negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, masalah desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom mendapat perhatian pemerihtah. Sebagai negara kepulauan yang terbesar di seluruh dunia, setiap orang tanpa kecuali berpenda-pat bahwa pembentukan daerah-daerah otonom di dalam negeri merupakan keperluan yang mutlak demi pemerintahan demokratis yang efektif. Tidak mungkin, demikianlah pendapat para pemimpin di tingkat nasional dan daerah, pemerintah Republik Indonesia hanya berada di Jakarta saja dan melakukan kekuasdannya sampai pelosok-pelosok ...
"
1992
JIIS-2-1992-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi termasuk desa ...
"
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Otonomi desa yang bertopang dan bersendi pada hukum adat semula kokoh dalam meopang kehidupan dan kegiatan pemerintahan desa. Namun kondisi saat ini melemahnya hukum adat berdimensi lain yaitu menguatnya hukum positif yang bersumber dari negara dengan prinsip jika rakyat mengalami kesulitan maka negara hadir dalam mengatasi kesulitan dan kebutuhan rakyat ...
"
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Roosiah Yuniarsih
"
Dalam rangka meningkatkan pembangunan pedesaaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan , otonomi desa merupakan salah satu alternatif. Tetapi publikasi mengenai otonomi desa masih sedikit melalui publikasi tersebut diketahui bahwa otonomi desa diberi peluang melalui kebijaksanaan Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 di dalam praktek otonomi desa antara desa yang satu dan lainnya dapat berbeda baik karena ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
POL 3(1-2) 2012 (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
