Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam masalah pendidikan bagi warga negara suatu negara, pemerintah yang bersangkutan harus ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas. Bahkan dalam Tujuan Nasional yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia pun berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun masalahnya menjadi lain ketika kita lihat bagaiamana kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan pada tahun 1930-an. Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial, tidak dapat dipungkiri telah membentuk kelompok intelektual baru yang kemudian ikut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Namun jika dilihat secara lebih mendalam ternyata pemerintah kolonial telah melakukan kebijakan yang diskriminasi terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak berada dalam pengawasannya. Kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta milik kaum pergerakan terjadi karena lembaga ini menjadi pendidikan politik yang secara potensial dapat merugikan pihak kolonial dalam bidang politik. Sekolah_-sekolah milik organisasi pergerakan ini memang secara sadar membangun kesadaran berbangsa dan cenderung anti kolonial. Untuk itulah pemerintah Hindia Belanda kemudian dengan alasan bahwa lembaga pendidikan yang berdiri harus berkualitas dengan syarat_-syarat yang ditetapkan pemerintah, yang seringkali sekolah-sekolah swasta ini tidak mempunyai kemampuan memenuhi persyaratan dari pemerintah tersebut. Sebagai puncaknya pemerintah menerbitkan Wilde Scholen Ordonantie (Ordonansi sekolah Liar), dengan ordonansi ini pemerintah dapat membubarkan sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Bagi kaum pergerakan ordonansi ini bukan hanya semata-mata berdasarkan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas, namun lebih bernuansa politis untuk mernberangus sekolah-sekolah milik organisasi pergerakan."

"Satu hal yang ingin diungkapkan dalam skripsi ini yaitu bah_wa masalah pendidikan dapat dijadikan isu politik yang dapat mem_bangkitkan kesatuan pandangan dan tindakan dari mayoritas organi_sasi pergerakan. Masalah ini jelas terungkap dalam kasus Ordonan_si Sekolah Liar tahun 1932. Melalui ordonansi ini, Pemerintah bermaksud mengawasi sekolah partikelir yang tidak disubsidi. Ternyata kebanyakan organisasi pergerakan menolak ordonansi ini. Melalui pembentukan komite-komite perlawanan, mereka menga_dakan rapat-rapat umum dan aksi massa di beherapa tempat. Demiki_an gencarnya reaksi perlawanan tersebut sehingga memaksa Wiranata Koesoema (anggota Volksraad) mengajukan usul inisiatif kepada Pe_merintah, supaya Pemerintah menunda pelaksanaan ordonansi itu selama satu tahun. Pemerintah akhirnya menyetujui usul tersebut."