Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ruhana Padzil
“leaderless” resistance? an anatomy of female leadership in orang asli grassroots movements
" This article unpacks community-level female leadership among Malaysia’s indigenous Orang Asli community. The power dynamics of this community’s relationship with state institutions have been uneven. Critics accuse the authorities of infantilizing the community, through gendered and patriarchal behaviour (for example, male government officers only interact with male heads of communities). Based on the fieldwork including seven interviews with female and male Orang Asli grassroots leaders of an independent, pro-indigenous movement – one which is apparently ... "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2023
909 UI-WACANA 24:2 (2023)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ramzy Sayuda Patria Hani Putra
Analisis Kedudukan DPRP dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Menurut Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua = Analysis Of The Position Of The DPRP In The Local Government Of The Papua Province According To Decision Number 4/PUU-XVIII/2020 And Law Number 21 Of 2001 Concerning Special Autonomy Of The Province Of Papua
" Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diimplementasikan sebagai daerah otonom khusus. Otonomi Khusus yang diberikan didasari oleh adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Undang-Undang Otsus Papua). Lebih lanjut, salah satu mekanisme kewenangan yang diberikan adalah dalam penentuan pengisian jabatan anggota DPRP, kewenangan tersebut menetapkan frasa “diangkat” orang asli Papua sebagai anggota DPRP, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asli masyarakat Papua dan agar dipastikannya masyarakat asli ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lya Anggraini
Kebijakan pencegahan konflik di Kota Jayapura pasca Permendagri No. 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial = Jayapura City policy for conflict prevention at the local level
" Kota Jayapura merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua yang rawan konflik vertikal-horizontal dan konflik elit.Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pencegahan konflikdi Kota Jayapura. Membahas bagaimana Pemerintah Kota Jayapura menurunkan Undang-undang No.7/2012 setelah Permendagri No.42/2015 untuk pencegahan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Model Ambiguitas Konflik untuk Implementasi Kebijakan dari Matland 1995 . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik di Kota Jayapura adalah akibat Ambiguitas Kebijakan dalam interpretasi tujuan dan alat kebijakan. Pemerintah Kota ... "
2018
T50802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library