Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi menyebabkan peningkatan produksi di berbagai sektor industri. Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan sistem shift kerja. Penerapan sistem shift kerja ini berdampak kepada kelelahan pada pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan pada operator plastic injection di PT X. Faktor yang diteliti merupakan faktor karakteristik pekerja (umur, masa kerja, kondisi kesehatan, dan kuantitas tidur) dan faktor pekerjaan (shift kerja, waktu istirahat, commuting time, dan pekerjaan tambahan). Pengukuran kelelahan pada operator diukur dengan menggunakan Fatigue Severity Scale. Penelitian ini bersifat subjektif analitik dengan menggunakan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 99 orang atau 46,5% pekerja mengalami kelelahan. Selain itu juga dapat diketahui bahwa masa kerja, kondisi kesehatan, dan kuantitas tidur mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kelelahan pada operator plastic injection. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap kelelahan, baik dari pihak manajemen maupun operator itu sendiri.

---

Nowadays, the number of human need's demand is always tending to increase. In order to meet with that high demand of human needs, many industries try to increase their production activity supported by a shift work system. But in the reality, we almost find some complaint about a fatigue worker. This research aim to learn about several factors that causes a fatigue among plastic injection operator at PT X. That factors are divided into personal factors (age, years of services, worker's health condition, and a quantity of sleep) and work condition factors (shift system, break time, commuting time, and worker's second job). This research is using a subjective analytical method which is measured by a Fatigue Severity Scale with cross sectional design. The result of this research shows that 99 persons or 46.5% of plastic injection operator at PT X is experienced fatigue, and years of service, worker's health condition, and quantity of sleep factors are significantly related with the fatigue among plastic injection operator. Due to the result of this research, either the management of PT X or the workers itself have to manage that fatigue."

"Provides a common setting for various methods of bounding the eigenvalues of a self-adjoint linear operator and emphasizes their relationships. A mapping principle is presented to connect many of the methods. The eigenvalue problems studied are linear, and linearization is shown to give important information about nonlinear problems. Linear vector spaces and their properties are used to uniformly describe the eigenvalue problems presented that involve matrices, ordinary or partial differential operators, and integro-differential operators."

"Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki kewajiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh karena itu pengusaha jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung prinsip dimana jalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kajian Pustaka telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

---

Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well as improving the general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to continuing to develop infrastructure, particularly roads. Is the highway has an obligation as the Minimum Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of highway users. Minimum Service Standards (MSS) in accordance with Government Regulation No. 15 of 2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units / rescue and relief services. Sizing is to be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity Toll Road (BUJT) in order to improve service to toll road users. In essence, the application of SPM needs to be applied to uphold the principle that the highway has a level of service, security and comfort that is higher than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed on PP 15 Year 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by the Entity Toll Road"

"ABSTRAKPada karya tulis ini dikembangkan model optimasi penjadualan sistem angkutan umum. Model yang dikembangkan memperhatikan kepentingan pengguna (meminimasi waktu tunggu) dan juga operator (meminimasi jumlah armada). Pemrograman matematis dari user-operator based model yang dikembangkan memiliki fungsi objektif minimasi waktu tunggu dan jumlah armada. Fungsi objektif ini dibatasi kendala kapasitas kendaraan serta beberapa konservasi yang berkaitan dengan waktu penjadualan. Untuk menentukan solusi dari optimasi model dikembangkan algoritma yang menggunakan pendekatan "bi-level". Pada tahap pertama, dikembangkan model optimasi waktu keberangkatan yang bersifat user's objective based model. Solusi optimal diselesaikan dengan menggunakan pemrograman dinamis, hingga didapatkan waktu keberangkatan kendaraan dan total waktu tunggu penumpang. Tahap kedua, merupakan pemodelan untuk mengoptimasi rangkaian perjalanan yang menjadi togas tiap armada (operator's objective based model). Model diselesaikan dengan konsep Maximum Cardinality Matching yang memanfaatkan representasi jaringan. Minimasi jumlah armada dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa skema pengaturan rote (skema Turn Around Trips, Interlining dan Deadheading) serta skema Shifting Departure Time. Kedua tahapan pemodelan berinteraksi untuk menghasilkan nilai minimal bagi fungsi objektif dari user-operator based model. Contoh kasus yang diberikan merupakan aplikasi model dalam optimasi penjadualan angkutan umum. DAFTAR PUSTAKA : 14 (1974 - 1995) "