Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Open Government Data (OGD) adalah inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola data yang dihasilkan oleh seluruh kementrian/lembaga untuk dapat dibagikan dan digunakan secara bebas serta tersedia dalam format yang terbuka. Penggunaan kembali (reuse) data oleh masyarakat akan meningkatkan partisipasi, interaksi dan keterlibatan masyarakat terhadap data yang dihasilkan pemerintah. Kebijakan data terbuka diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian dan keuntungan sosial melalui berbagai inovasi yang dihasilkan dengan pemanfaatan data yang tersedia Meskipun manfaat yang diharapkan dari pemanfaatan data terbuka pemerintah sangat banyak, namun pada kenyataannya dampak dari insiatif data terbuka belum dirasakan. Berdasarkan gap antara konsep manfaat yang dirasakan dari implementasi data terbuka pemerintah dengan kenyataan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan pengguna dalam portal data terbuka. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatan pengguna pada inisiatif data terbuka dapat membantu semua pihak dalam memanfaatkan potensi dari data terbuka. Bagi pemerintah, pemahaman faktor-faktor ini dapat mendorong pemerintah untuk memgembangkan portal data terbuka yang lebih baik sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna dengan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui media email. Jumlah responden penelitian ini adalah 1.237 responden. Pengolahan data dilakukan dengan analisis CB-SEM menggunakan software AMOS. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pengguna portal data terbuka adalah kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), manfaat yang dirasakan pengguna (perceived usefulness), kepercayaan pengguna terhadap portal data terbuka (trust to open data), dan kepuasan yang dirasakan pengguna portal data terbuka (satisfaction).

---

Open Government Data (OGD) is an initiative conducted by the government to manage data produced by all ministries and government institution to be freely shared, used and available in open format. Reuse data by citizens will increase participation, interaction and involve the community in data that produced by government. Open data policies are expected to be the driving force for economy and social benefits through various innovations generated by utilizing data. Although the expected benefits of utilizing open government data are numerous, in reality the impact of open data initiatives has not been felt. Based on the gap between the concept of perceived benefits from the implementation of open government data and reality, this study aims to examine what factors influence user engagement to open data portals. An understanding of the factors that influence user engagement to open data portals can help all parties in exploiting the potential of open data initiatives. For the government, understanding these factors can encourage the government to develop better open data portals. This research was conducted by distributing questionnaires via email. The numbers of respondents in this study was 1.237. Data processing was performed by CB-SEM analysis with AMOS software. The result show that factors influencing user engagement on open data portal is information quality, system quality, perceived usefulness, trust to open data, and satisfaction."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"ABSTRAKKementerian Kelautan dan Perikanan KKP merupakan salah satu kementerian pelopor Inisiatif Satu Data. Perbedaan strategi kementerian dalam menghadapi Rancangan Peraturan Satu Data Indonesia mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan diantara organisasi dalam merespons sebuah tekanan institusional. Artikel ini mendukung ide studi-studi sebelumnya bahwa terdapat perbedaan respons organisasi terhadap tekanan institusional dengan menawarkan analisis meso dalam melihat bagaimana Inisiatif Satu Data bekerja pada KKP. Dengan memodifikasi model Barman MacIndoe 2012 , artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan Satu Data KKP sebagai respons strategis KKP dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu logika institusional sebagai faktor institusional dan kapasitas organisasi sebagai faktor organisasional. Artikel ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode studi kasus. Artikel ini membuktikan bahwa Satu Data KKP sebagai sebuah respons strategis dapat berjalan karena kapasitas organisasi KKP mendukung tekanan institusional berupa inisiatif Satu Data. Selain kapasitas organisasi, budaya organisasi berupa nilai dan peran pemimpin juga menjadi faktor penting yang menentukan respons strategis KKP inisiatif Satu Data.

---

ABSTRACTMinistry of Marine Affairs and Fisheries MMF Republic of Indonesia is one of the One Data Initiatives rsquo pioneer ministries. The difference of strategies towards One Data Indonesia rsquo s draft among the ministries indicate that responses towards institutional pressure might be different for each organizations. This article support the idea about the difference of organizational responses that have been stated in previous studies by offering a mezzo analytical level on how One Data Initiatives works toward MMF. By modifiying the framework given by Barman MacIndoe 2012 , this article will explain how One Data MMF as a strategic response influenced by two factors, institutional logics as institutional factors and organizational capacity as organizational factors. This article proves that One Data MMF is a possible strategic response because MMF rsquo s capacity supports the institutional pressure called One Data Initiatives. Other than organization capacity, organization culture which values and leader role are also an important factors that determine MMF rsquo s strategic response towards One Data Initiatives."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Program Jakarta Open Data Dalam Mewujudkan Open Government di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan terbuka sendiri adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Program open data dapat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang melaksanakan program open data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi program oleh Dean Fixsen et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakarta Open Data belum memenuhi aspek competency drivers dari segi seleksi staf, training dan coaching. Pada sisi pemerintahan terbuka, program Jakarta Open Data baru berhasil mewujudkan dua prinsip dari pemerintahan terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Program Jakarta Open Data belum mampu mewujudkan prinsip partisipasi, mulai dari partisipasi dalam merekomendasikan data, partisipasi dalam pemanfaatan data, maupun partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya dataset yang dipublikasikan pada portal data, dan belum adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

---

This thesis discusses about The Implementation of Jakarta Open Data Program in Establishing Open Government in Special Capital Region DKI of Jakarta Province. The open government is a concept of government that has the principles of transparancy, accountability and participation. The open data program can be the one of medium in establishing the open government. The aim of the research is to analyze on how the implementation of open data program in establishing the open government in DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province is the first region which implementing the open data program in Indonesia. The research method used in this reaserch is post positivist approach in analizing the qualitative data. The method that used in this reasearch is through the interview with the informant. The theory used in this research is the Implementation Program by Dean Fixsen et al.

The result of the research shows that the Open Data Implementation Program in Jakarta has not fulfill the aspect of competency drivers in terms of staf selection, training and coaching. In terms of open government, the open data program in DKI Jakarta has succeded in establishing the two principlesof the open government, namely tranparency and accountability. Jakarta rsquo s open data program has not be able to implement the principle of participation, from the participation in recommending data, participation in data using, and participation to influence public policy. These occurence caused by the lack of socialization to the public, the lack of data sets published on the data portal, and the lack of space for the community to participate in government policy making."

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."

"Satu Data Ketenagakerjaan merupakan sebuah program kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan kebutuhan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Setelah satu tahun diluncurkannya portal data terbuka satudata.kemnaker.go.id., nyatanya, masih ditemukan berbagai masalah seperti: data yang disajikan; pengalaman pengguna; serta penyampaian program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan program data terbuka, dengan menggunakan teori open data readiness yang dikemukan oleh World Bank (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah siap secara garis besar dalam menerapkan pada Satu Data Ketenagakerjaan. Hasil tersebut didasari dengan adanya kesiapan pada 5 dimensi. Selanjutnya, pada penelitian ini juga ditemukan hambatan pada 3 dimensi terutama pada aspek regulasi serta kesiapan pemanfaatan data ketenagakerjaan pada masyarakat.

---

Satu Data Ketenagakerjaan is a government data management policy program in Indonesian Ministry of Manpower that aims to produce data needs that are accurate, upto-date, integrated, and accountable. One year after the launch of the open data portal satudata.kemnaker.go.id., in fact, various problems are still found, such as: the data presented; user experience; and program delivery. Therefore, this study aims to see the readiness of open data programs, using the open data readiness theory proposed by the World Bank (2017). This study uses a positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of the analysis in this study found that the Ministry of Manpower was prepared in general in applying the One Employment Data. These results are based on the readiness on 5 dimensions. Furthermore, this study also found obstacles in 3 dimensions, especially in the regulatory aspect and the readiness to use labor data in the community."

"Penerapan portal data terbuka merupakan suatu gagasan baru yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk mendukung terwujudnya pemerintah terbuka. Portal Jakarta Open Data adalah inovasi yang lahir untuk menyediakan data terbuka yang akurat, terintegrasi, lengkap dan akuntabel bagi masyarakat serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka pada portal Jakata Open Data dengan metode kuantitatif melalui kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian dari 10 hipotesis terdapat 5 hipotesis yang diterima dan 5 hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang diterima adalah service quality berpengaruh terhadap perceived ease of use, system quality berpengaruh terhadap perceived usefulness, perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived usefulness, perceived ease of use berpengaruh terhadap user satisfaction dan user satisfaction berpengaruh terhadap Net Benefit. 

---

The application of an open data portal is a new idea carried out by the Government in Indonesia to support the realization of an open government. Jakarta Open Data Portal is an innovation that was born to provide open, accurate, integrated, complete and accountable data for the community and can increase transparency and accountability of the performance of the DKI Jakarta Provincial Government.

This study aims to determine the factors that influence the acceptance and use of open data technology on the Jakata Open Data portal with quantitative methods through questionnaires with data analysis techniques using Structural Equation Modeling (SEM). This study uses a combination of the success theory of DeLone & McLean information systems and Technology Acceptance Model (TAM).

The results of the study of 10 hypotheses there are 5 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. The accepted hypothesis is that service quality has an effect perceived ease of use, system quality has an effect perceived usefulness, perceived ease of use has an effect perceived usefulness, perceived ease of use has an effect on user satisfaction and user satisfaction has an effect on Net Benefit."

"Penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui program open data. Penelitian ni menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Skripsi ini menggunakan teori Yu dan Robinson tentang kuadran sifat data untuk menganalisis apakah open government data pemerintahan Obama dapat mewujudkan akuntabilitas politik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa open data pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama berhasil memperbaiki transparansi, aksesibilitas, dan pelayanan publik dalam bentuk data namun belum dapat menghadirkan akuntabilitas melalui partisipasi publik dalam urusan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak dipublikasikannya core political data sebagai sarana membangun ruang diskursus dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini membuat warga Amerika Serikat merasa open data tidak berhasil membuat pemerintah membuat keputusan publik yang lebih baik dan warganya merasa terlibat dalam urusan pemerintah.

---

This research analyzes the efforts made by the administration of President Barack Obama in building open and accountable governance through open data program. This research uses qualitative method with secondary data. This Sarjana thesis uses Yu and Robinson 39 s theory about data quality quadrants to analyze whether open government data of the Obama administration can achieve political accountability.The research findings show that the US federal government 39 s open data under Obama 39 s leadership has improved transparency, accessibility and public services in the form of data but has not yet been able to bring accountability through public participation in government affairs. The cause is not the publication of core political data as a means of building discourse space and public participation in government decision making. This makes US citizens feel that open data is unsuccessful in making the government make better public decisions and citizens feel involved in government affairs. "

"This book is an outcome of the second national conference on Communication, Cloud and Big Data (CCB) held during November 10-11, 2016 at Sikkim Manipal Institute of Technology. The nineteen chapters of the book are some of the accepted papers of CCB 2016. These chapters have undergone review process and then subsequent series of improvements. The book contains chapters on various aspects of communication, computation, cloud and big data. Routing in wireless sensor networks, modulation techniques, spectrum hole sensing in cognitive radio networks, antenna design, network security, Quality of Service issues in routing, medium access control protocol for Internet of Things, and TCP performance over different routing protocols used in mobile ad-hoc networks are some of the topics discussed in different chapters of this book which fall under the domain of communication.Moreover, there are chapters in this book discussing topics like applications of geographic information systems, use of radar for road safety, image segmentation and digital media processing, web content management system, human computer interaction, and natural language processing in the context of Bodo language. These chapters may fall under broader domain of computation.Issues like robot navigation exploring cloud technology, and application of big data analytics in higher education are also discussed in two different chapters. These chapters fall under the domains of cloud and big data, respectively."

"This book is an outcome of the second national conference on Communication, Cloud and Big Data (CCB) held during November 10-11, 2016 at Sikkim Manipal Institute of Technology. The nineteen chapters of the book are some of the accepted papers of CCB 2016. These chapters have undergone review process and then subsequent series of improvements. The book contains chapters on various aspects of communication, computation, cloud and big data. Routing in wireless sensor networks, modulation techniques, spectrum hole sensing in cognitive radio networks, antenna design, network security, Quality of Service issues in routing, medium access control protocol for Internet of Things, and TCP performance over different routing protocols used in mobile ad-hoc networks are some of the topics discussed in different chapters of this book which fall under the domain of communication.Moreover, there are chapters in this book discussing topics like applications of geographic information systems, use of radar for road safety, image segmentation and digital media processing, web content management system, human computer interaction, and natural language processing in the context of Bodo language. These chapters may fall under broader domain of computation.Issues like robot navigation exploring cloud technology, and application of big data analytics in higher education are also discussed in two different chapters. These chapters fall under the domains of cloud and big data, respectively."