Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektvitas problem solving therapy untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada remaja pria pelanggar status. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenakalan remaja dan perilaku yang membahayakan kesehatan terkait dengan minimnya keterampilan pemecahan masalah, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada rendahnya performa akademis. Usaha intervensi bagi remaja pelanggar status banyak dilakukan untuk meningkatkan keterampilan memecahkan masalah sosial, salah satunya melalui Problem Solving Therapy (PST) yang berdasarkan pada prinsip terapi kognitif behavioral (D'Zurilla & Nezu, 2007). Subjek dalam penelitian ini adalah seorang remaja pria pelanggar statusberusia 14 tahun. Intervensi diberikan dalam 7 sesi yang dibuat berdasarkan panduan umum PST. Untuk melihat keberhasilan program, dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan program dengan menggunakan alat ukur berupa pedoman wawancara dan kuesioner problem solving test yang dirancang oleh Nezu, Nezu, & D'Zurilla (2013). Hasilnya menunjukkan bahwa program intervensi yang dirancang, belum efektif untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Program ini berhasil memberi pengetahuan mengenai langkah-langkah pemecahan masalah yang efektif dan meningkatkan keyakinan subjek untuk berubah, namun belum berhasil mengubah orientasi masalah subjek menjadi lebih positif. Beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain melakukan pengujian alat ukur secara psikometrik, berusaha mempertahankan rapport yang baik dengan subjek selama berlangsungnya program, melakukan sesi follow-up untuk melihat hasil generalisasi keterampilan pemecahan masalah dalam situasi natural, serta melakukan pelatihan keterampilan sosial sebelum pelatihan keterampilan pemecahan masalah.

---

This study is aimed to investigate the effectiveness of problem solving therapy (PST) to improve problem solving skill in a male adolescent status offender. Previous study showed that juvenile delinquency and health-risk behaviour are related to lack of problem solving skill which then affect academic performance. Intervention for adolescent status offender were conducted frequently to improve social problem solving skill, one of them is PST which based on cognitive behavioral therapy principles. (D'Zurilla & Nezu, 2007).

Subject in this study is a male adolescent status offender aged 14 year. Intervention was performed in 7 session which designed based on general guidelines of PST. To determine the effectiveness of the intervention, measurement were performed before and after program using interview guideline and problem solving test questionnaire designed by Nezu, Nezu, & D'Zurilla (2013).

Result showed the intervention was not yet effective to improve problem solving skill. This progam is effective to deliver knowledge about steps of effective problem solving and enhance subject's willingness to change, but failed to change subject's problem orientation to be more positive.

Some suggestions for future study are to evaluate psychometric properties of the measure, to maintain good rapport with the subject during intervention,to provide follow-up session purposed to observe generalization of problem solving skill in natural setting, and to provide social skill training before problem solving skill training."

"Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dan teoritis akademis agar dapat mengantisipasi timbulnya berbagai masalah bila hendak menerapkan ajaran perbarengan tindak pidana atau concursus dilapangan secara praksis; Bahwa ajaran perbarengan tindak pidana terdiri dari berbagai bentuk, antara lain, @ Perbarengan tindak pidana dalam satu perbuatan; @ Perbarengan tindak pidana sebagai perbuatan yang berlanjut; @ Perbarengan tindak pidana dalam beberapa perbuatan. Dan rumusan berbagai bentuk perbarengan tindak pidana ini telah dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, dan digunakan sebagai kerangka dasar hukum dalam sistem pemidanaan bagi setiap pelanggar aturan dan undang-undang tentang perbarengan tindak pidana di bidang perindustrian. Bahwa dalam era pembangunan ekonomi dan industri, seringkali elemen-elemen masyarakat terutama tingkat usaha kecil dan/atau mungkin tingkat menengah bidang perindustrian, dan secara berbarengan juga melanggar ketentuan pidana lainnya yang terkait, secara concursus; Permasalahan yang timbul adalah mengenai batasan-batasan perbuatan terlarang tersebut kedalam salah satu bentuk perbarengan tindak pidana.Terkait dengan itu sesuai hasil penelitian, telah menunjukkan bahwa dari segi konsep dan teoritis akademis, pemenuhan beberapa syarat yang diperlukan bagi berbagai bentuk perbarengan tindak pidana itu telah menimbulkan banyak permasalahan, antara lain pelanggaran ketentuan yang terabaikan dan selain itu ada juga ketentuan persyaratan yang rumusannya kurang jelas. Sehingga hal itu berpengaruh pada perumusan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam membuat konstruksi hukum perbuatan perbarengan tindak pidana, dan konstruksi hukum yang disusun jaksa bagi penjatuhan hukum pidana ditingkat pengadilan; Hal ini tampak adanya kekurang jelian dan/atau terabaikan oleh jaksa, yaitu adanya bentuk perbuatan pidana lainnya dalam rangkaian perbuatan yang melanggar pidana selama dan sesudah proses produksi barang, dalam hal ini diawali dengan pelanggaran ketentuan pidana dalam perindustrian.Sistem pemidanaan dalam berbagai bentuk perbarengan tindak pidana ternyata juga tidak atau kurang diperhitungkan di dalam penjatuhan pidana oleh putusan pengadilan, dalam hal ini terutama terkait berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan; terlepas dari pertimbangan adanya hal-hak meringankan dan hal-hal yang memberatkan, serta unsur keyakinan hakim pengadil; Sehingga seringkali tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang seharusnya menurut pasal-pasal aturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan ajaran perbarengan tindak pidana di bidang perindustrian.

---

ABSTRACT Legal research is aimed to know and understand the theoretical concepts and academia in order to anticipate problems if you want to apply the theory of joinder of offenses or concursus field in practical terms The doctrine of joinder of offense consists of various forms, among other things, Joinder of offenses in one criminal action Joinder of offense as continue criminal action Joinder of offenses in several criminal action. And the formulation of various forms of joinder of offenses is set forth in the Code of Penal Indonesia, and is used as the basic framework of law in the criminal system for any violators of rules and laws on joinder of offenses in the field of industry. That in an era of economic and industrial development, often elements of society, especially the level of small business and or maybe a mid level industrial field, and simultaneously also violates other related criminal provisions, it concursus Problems that arise are the boundaries of the forbidden actions into one form joinder of offences.

The research have shown that in terms of concept and theoretical academic, fulfillment of certain conditions that are required for various forms joinder of offense that have caused a lot of problems, among other violations of the provisions of the neglected and apart from that there is also provision requirements of the formulation is less clear. So it has an impact on the formulation of the indictments filed by the Public Prosecutor in making acts legal construction joinder of offences, and construction law prepared by the prosecutors for the imposition of criminal law court level It appears the lack of accuracy and or ignored by the prosecution, namely the existence of other forms of criminal acts in the series of criminal acts that violated during and after the production process of goods, in this case starting with the criminal offense provisions in the industry.

Criminal system in many forms joinder of offeces or less was also not considered in the sentences by a court decision, in this case mainly related to the severity of criminal penalties imposed by a court regardless of their consideration of the rights of ease and things are burdensome, as well as elements of the judge 39 s conviction of the court So often did not correspond to the penalty that should have been according to the articles of the rules of law applicable, related to the teaching of joinder of offenses in the field of industry."

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas dari Saksi dan/atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan. Merahasiakan informasi mengenai identitas korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang penting sebagai wujud pengejawantahan dari hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitas. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana penerapan pengadilan dalam merahasiakan informasi dari identitas korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penilitian doktrinal, Tulisan ini juga bertujuan untuk melihat perbandingan pengaturan mekanisme publikasi putusan antara Indonesia dengan Hongaria dan Italia, terkhusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperdalam analisis, penulis mewawancari dua narasumber, yaitu Marc van Opijnen selaku Peneliti Publikasi Putusan dalam Uni-Eropa dan Marsha Maharani selaku Peneliti Isu Kekerasan Seksual dari Indonesia Judicial Research Society. Temuan dari tulisan ini adalah putusan-putusan yang tidak melakukan pengaburan informasi identitas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Sayangnya, putusan tersebut dipublikasi dalam situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh umum yang makin mencederai hak pelindungan korban atas kerahasiaan identitasnya. Selain itu, temuan dari tulisan ini adalah ketiadaan pengaturan mekanisme yang mendetail yang dapat ditempuh oleh korban terhadap putusan pengadilan yang tidak merahasiakan identitas dirinya. Adapun ketiadaan pengaturan mekanisme ini dapat berkaca dari pengaturan yang ada di Hongaria dan Italia untuk menciptakan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal pengaburan informasi identitas korban dalam putusan pengadilan, yang berasas kepentingan terbaik bagi korban.

---

The Statute Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts stipulates that the Court must maintain confidentiality of information containing the identities of Witnesses and/or Victims in court decisions or determinations. Maintaining the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes is crucial as a manifestation of the right to protect the victim's identity. This paper will analyze how the courts implement the confidentiality of information regarding the identity of victims of sexual violence crimes in court decisions. Using the doctrinal research method, this paper also aims to compare the regulations on the publication mechanisms of judgments between Indonesia, Hungary, and Italy, specifically in cases of sexual violence crimes. To deepen the analysis, the author interviewed two informants, namely Marc van Opijnen as a Researcher on Court Decisions Publication in the European Union and Marsha Maharani as a Researcher on Sexual Violence Issues from the Indonesia Judicial Research Society. The findings of this paper reveal that some court decisions in Indonesia do not obscure the identities of victims of sexual violence crimes. Unfortunately, these decisions are published in website Direktori Putusan Mahkamah Agung, which is accessible to the public, thereby compromising the right to protect the victim's identity. Additionally, the paper found a lack of detailed mechanisms that victims can pursue against court decisions that do not maintain the confidentiality of their identities. The absence of these mechanisms can be reflected in the regulations in Hungary and Italy concerning the handling of sexual violence crimes, specifically in obscuring the identities of victims in court decisions, based on the best interests of the victim."