Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obligasi merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dari masyarakat. Pemasaran obligasi yang telah diterbitkan mempunyai jangkauan yang sangat luas baik di dalam maupun di luar Indonesia. Karena luasnya jangkauan (perusahaan) untuk berhubungan secara langsung dengan pemegang obligasi. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa bagi terlaksananya kepentingan Emiten dan masyarakat yang ingin membeli obligasi. Badan atau lembaga tersebut adalah Wali Amanat. Dalam penerbitan obligasi Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan para investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka Emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu 'Perjanjian Perwaliamanatan". Berdasarkan asas kebebasan berkontral yang ada dalam KUH Perdata serta sesuai dengan maksud dan tujuan hukum perdata adalah mengatur hal dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan diantara para pihak maka dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini juga perlu diatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan terperinci untuk menghindarkan timbulnya kerugian pada masing-masing pihak. Jika terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Emiten maka Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Emiten maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten."

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"Skripsi ini menjelaskan pengaruh dari pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan publik Indonesia kepada peringkat obligasi yang diterbitkannya untuk periode 2011 sampai 2015. Skripsi ini ingin mengetahui jika aktivitas tanggung jawab sosial yang baik (superior) akan berdampak kepada baiknya kredit rating dari obligasi yang diterbitkan perusahaan tersebut. Berdasarkan sampel dari 94 obligasi berbeda yang diterbitkan oleh 35 perusahaan di Indonesia, skripsi ini menemukan bukti yang kuat bahwa peforma yang superior dari Corporate Social Performance menghasilkan rating obligasi yang lebih baik dengan menggunakan OLS model dalam mengregresikan nilai tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan GRI Index dan variable-variabel controlnya (ratio leverage, tanggal jatuh tempo obligasi, dan nilai terbit obligasi).

---

This thesis discusses the impact of disclosure from Corporate Social Responsibility activities performed by public listed companies in Indonesia to their bond credit ratings for period of 2011 to 2015. This thesis is interested whether superior performance in CSR results in greater bond credit ratings of the company. Based on a sample of 94 different bonds issued by 35 companies in Indonesia, this thesis finds strong evidence that superior corporate social performance results in greater bond credit rating by using OLS model in regressing CSR score based on GRI index and the control variables (Leverage, Bond Maturity and Bond Issue Size)."

"ABSTRAKBanyak para pengamat ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa krisisekonomi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya kesalahan dalammanajemen negara yang terlalu sentralistik. Krisis ekonomi ini telah mendorongsentimen positif terhadap paradigma pengelolaan ekonomi nasional secaradesentralisasi oleh unit-unit ekonomi daerah. Pada pengelolaan ekonomi secaradesentralisasi, seluruh daerah diharapkan dapat berdiri sendiri dalammembangun daerahnya. Dan salah satu yang harus diperhatikan dalammembangun daerah adalah kemampuan membiayai program-programpembangunan itu dari sumber pendanaan sendiri. Karya akhir ini membahastentang salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah, yangsejalan dengan kerangka otonomi yang diinginkan oleh banyak pihak. Karya akhir ini dimulai dengan penjelasan singkat, keadaan sosial danekonomi yang berkembang di Indonesia pada masa kini, besertapermasalahannya. Dalam pembahasannya penulis merasa bahwa, keadaanekonomi Indonesia yang ada sekarang ini tidak seharusnya terjadi pada negaraseperti Indonesia. Sebagai negara yang banyak dianugerahi sumber daya alamseharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling makmur di dunia.Dari situ dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa telah terjadinya ketidakberesan sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber perekonomian negarayang tidak optimal. Sentimen terhadap desentralisasi, otonomi, referendum, ataubahkan pemisahan diri dari negara kesatuan juga menambah kasanah paradigmayang beredar di masyarakat pada saat ini. Paradigma tersebut timbul, karenaadanya perasaan ketìdakadilan serta penindasan terhadap kebutuhan yangberaneka-ragam yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan suatu instrumenpembiayaan yang diharapkan dapat menjadi jembatan atas pendanaan atas setiapsegmen kebutuhan yang beragam di Indonesia, Municipal bond, suatu bentukinstrumen pendanaan yang dikeluarkan oleh Pemda, yang dapat digunakan baikbagi pemerintah daerah ataupun sektor swasta, dapat merupakan sebagai suatualternatif terhadap pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut. Pertimbanganmendasar penggunaan instrumen ini karena sifat-sifatnya yang memberikankeleluasaan yang besar bagi penggunaannya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan melihat pengalaman empirisdari negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman ini diperlukan untukmempermudah analisa manfaat penggunaan instrumen tersebut. Tidak hanyamanfaatnya yang ditonjolkan atas penggunaan municipal bond tetapi jugakontroversi yang masih menjadi perdebatan alot di negara-negara yang telahmenggunakannya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mempunyai referensiyang singkat dalam membandingkan manfaat dan kelemahan instrumenkeuangan tersebut. Pada bagian terakhir penulis menganalisis suatu kondisi skenarjoseandainya municipal bond dicoba untuk diterbitkan di Indonesia. Pada bagianini diterangkan tentang prospek dan tantangan, serta kemungkinanoperasionalisasi municipal bond di Indonesia. Bahasannya secara singkatmencakup tahapan operasional penerbitan municipal bond, yang terdiri daritinjauan secara hukum, dan kelembagaan, aspek keuangan. Kemudian, penulismemberikan usulan atas saran kebijakan, beserta strategi implementasipenerbitan municipal bond pada masa datang, yang diharapkan memberikanmasukan dalam proses menuju Otonomi yang berkeadilan di Indonesia."

"ABSTRAKPenerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasidaerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan olehperusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehinggapenerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasinegara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadikebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melaluipenawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepadainstitusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabiladitawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bilaobligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun dibursa efek di negara lain. Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluannegara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integraldan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektormaupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan olehdaerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dankemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesiasehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut.Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah,permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaandana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah diIndonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi danmenjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahanyang cukup rumit."

"ABSTRAKPenerbitan Obiigasi Negara Ritel scri ORI004 pada bulan Maret 2008 merupakan salah satu kebijakan bidang ekonomi yang dikcluarkan dalam rangka memcnuhi Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Salah satu jenis dari Surat Berharga Sobagai Surat Utang Negara (SUN) dijual secara rite] kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud agar masyarakat dapat mcmbcli Obligasi Negara Ritel tersebut dengan dana yang tidak banyak. Pokok permasalahan yang diangkat adalah hubungan hukum antara Pemerimah Republik Indonesia sebagai penerbit obligasi dengan Citibank, N.A. sebagai agcn penjual, hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan Investor sebagai pemegang obligasi dan prosedur penyelesaian apabila agen penjual terkena pailit. Menggunakan metode penelitian hukum antara Iain penelitian hukum deskriptif normatif dan wawacara ke nara sumber. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit yaitu Pemerintah Indonesia dan Agen Penjual dilandasi oIeh hukum perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak scsuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kcuangan Nomor I0/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Keuang Nomor 36lPMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Ncgara Ritel Di Pasar Perdana. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi amara Agen Penjual dengan Investor adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang saling mengikat antara Agen Penjual dengan Investor yaitu dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Rite] tersebut. Lebih Ianjut agar Pemerintah mcncrbitkan aturan hukum mengenai Agen Pcnjual apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar kodepan Pemerintah ketika mencrbitkan Obligasi Negara Ritel seri selanjutnya masyarakat melihat ini merupakan invcstasi yang menguntungkan dan aman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan harapan akan meningkatkan keberhasilan Pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat"

"Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya pada bidang perbankan. Dewasa ini, bidang pasar modal pun ikut menerima efek dari perkembangan ekonomi syariah tersebut. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya beberapa instrumen obligasi syariah di pasar modal. Namun demikian, hingga saat ini nilai emisi dari obligasi syariah masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerbitan obligasi syariah adalah terkait dengan hukum perpajakan Indonesia. Dimana terhadap transaksi obligasi syariah masih dikenakan pajak yang cukup tinggi, sehingga kurang diminati. Selain itu, sosialisasi yang kurang serta peraturan yang kurang memadai juga turut andil menyebabkan kondisinya menjadi demikian. Selanjutnya hingga saat ini di Indonesia belum terdapat instrumen sukuk sebagaimana sedang berkembang di pasar modal internasional. Oleh kalangan ekonomi syariah keberadaan sukuk merupakan salah satu cara untuk menarik dana dari investor luar negeri, khususnya Timur Tengah. Dari penelitian yang dilakukan bahwa terdapat perbedaan dalam penerbitan obligasi syariah ijarah dengan sukuk al ijarah. Terhadap perbedaan tersebut akan menimbulkan kemusykilan apabila konsep sukuk yang berkembang saat ini diterapkan dalam hukum Indonesia. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undang yang baru agar dapat mengakomodir penerbitan sukuk di Indonesia. Disamping segala kendala yang dihadapi oleh instrumen obligasi syariah, disisi lain obligasi syariah Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Oleh beberapa kalangan kesyariahan dari obligasi syariah Indonesia akan menjadi daya tarik bagi para investor Timur Tengah apabila dibandingkan dengan negara lain. Kemudian, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia merupakan pasar potensial bagi instrumen syariah."