Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Stephen Sinalsal

Analisis dampak perubahan dari KMK 254/KMK.03/2001 menjadi PMK 154/PMK.03/2010 dalam pemungutan PPh 22: tinjauan melalui studi kasus pada PT. Krakatau Steel = Analysis of change impact from KMK 254/KMK.03/2001 to PMK 154/PMK.03/2010 as income tax Article 22 collection: case study at PT. Krakatau Steel

" PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk negara untuk memungut PPh 22 atas pembeliannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Agustus 2010 terbit peraturan baru yang mengubah posisi PT. Krakatau Steel sebagai pemungut pajak yaitu PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Perubahan ini juga menimbulkan dampak lain bagi PT. Krakatau Steel. Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisa dampak-dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel selaku pemungut PPh 22 dan asas-asas dari penerapan peraturan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S44040

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andini Saraswati

Kepastian objek pajak pertambahan nilai atas gas bumi yang dialirkan melalui pipa transmisi dan distribusi serta implikasinya bagi biaya operasional perusahaan (studi pada PT. PGN Persero)

" Natural gas is one kind of goods that belong to the goods that takes directly from the sources in VAT law. With no definitions about the criteria or limitation of goods that takes directly from the nature, it cause dispute between the taxpayer and tax investigator. The goal of this research is to analyses about the certainty of Value Added Tax (VAT) object (taxable goods) for transfer of natural gas from PT. PGN (Persero) Tbk. ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Novizar Akbar

Perbedaan penilaian nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan atas objek pajak bumi dan bangunan perkebunan sebuah studi kasus atas banding pajak bumi dan bangunan pada pt. bakrie sumatera plantation tbk

" Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak. Ketetapan pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan hasil dari penilaian atas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kisaran dianggap terlalu besar oleh PT. Barkie Sumatera Plantations Tbk. Dengan adanya Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu besar tersebut, apakah di dalam proses penilaian ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T298

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ario Narabewa

Evaluasi terhadap penetapan otoritas jasa keuangan sebagai subjek pajak dan evaluasi atas pendapatan OJK sebagai objek pajak penghasilan = Evaluation of the establishment of the financial services authority as a tax subject and evaluation of contributions to The OJK has the potential to cause double taxation.

" Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sri Pahlawati Hadiningrum

Surplus bank indonesia sebagai obyek pajak penghasilan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara: analisis manfaat, peluang, biaya dan risiko dengan menggunakan Analytic Network Process (ANP)

" Penetapan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak penghasilan dalam UU nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengundang kontroversi sejak dari Rencana Undang-undang tersebut dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pihak dengan argumentasinya mendukung, sementara pihak lain dengan argumentasi yang berbeda menolak. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa penetapan surplus BI sudah sesuai dengan prinsip keadilan, sedangkan pihak yang menolak menyatakan bahwa dari sisi keuangan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

T25824

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rizky Dwi Oktavianto

Analisis kebijakan nilai jual objek pajak di Kota Depok tahun 2015 = Policy analysis of object sales value NJOP in Depok City 2015

" ABSTRAK
Dengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP ... "

2017

S67629

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Regina Canda Wardhani

Analisis Penentuan Objek Pajak Penghasilan atas Royalti dan Imbalan Jasa Teknik pada Perusahaan Periklanan Digital di Indonesia (Studi Kasus Transaksi PT GNC dengan Para Vendor) = Analysis of The Determination of Income Tax Objects on Royalties and Technical Service Fees at Digital Advertising Compay in Indonesia (Case Study of PT GNC Transactions with Vendors)

" Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek Pajak Penghasilan atas imbalan royalti dan jasa teknik pada transaksi-transaksi yang terjadi pada PT GNC (perusahaan periklanan digital di Indonesia) dengan para vendor dan menganalisis dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi PT GNC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan PT GNC dengan Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, dan Oliver Pte Ltd ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Joko Kristanto

Pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi perumahan terhadap nilai jual objek pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bantul

" Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T3551

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Analisis perbandingan antara NJOP PBB dan nilai pasar di Kota Depok

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10334

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cahya Anjani

Analisis pengawasan atas objek pajak wisma di Kota Depok = Analysis of the supervision over the object guest house taxation in the city of Depok

" Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis terhadap adanya sistem pengawasan atas objek pajak Wisma di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyak hambatan- didalamnya. Pemilihan objek penelitian di Kota Depok dikarenakan baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal, Depok masih berada di bawah DKI Jakarta. Kesimpulannya ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55624

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian