Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini disusun atas dasar keinginan untuk melihat sejauh apa objek mampu menceritakan kembali cerita dari penggunanya dari suatu narasi novel. Ruang novel yang sebelumnya bias direkonstruksi kembali lewat teori objek dan presepsi, dalam hal ini novel '24 Kepribadian Billy' menjadi sampel dikarenakan kecenderungan Daniel Keyes selaku penulis dalam menceritakan pergantian kepribadian tokoh utama melalui objek yang tokoh Afford setiap kali kepribadian, latar, ruang dan waktu berubah. Tulisan ini akan berfokus kepada kaitan antara emosi pengguna, objek dan ruang dan bagaimana kombinasi analisa dari ketiganya mampu merekonstruksi kembali cerita secara utuh diatas imajinasi pembaca pada novel.

---

This writing purpose is to see how far the object is able to retell the story of its users from a novel narrative text. The uncompleted setting in the novel can be reconstructed by object and perception theory, in which case the novel '24 Personality of Billy' becomes a sample due to Daniel Keyes's tendency as the author in telling the personality of the main character through the object that the character afford whenever the personality, setting, space and time shifted. This paper will focus on the connection between user emotion, object and space and how the combination of the three can reconstruct the whole story above the reader's imagination in the novel."

"ABSTRAKTelah dilakukan percobaan penerapan tapis pada cuplikan citra skala keabuan 8 bit [0-255] yang terkubur dalam bising elektronik akibat dari perekaman pada illumiasi rendah dengan metoda logaritmik, metoda homomorfik dan difinisi sendiri metoda konvolusi dikrit dengan beberapa penopeng [masking]. Disamping itu dilakukan juga pada cuplikan citra yang terkubur dalam bising periodik dan bising acak dengan tapis metoda pemotongan puncak spektral bising, serta tapis median.Dari percobaan tersebut telah diperoleh beberpa metoda yang tepat dan dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas ketajaman kontras obyek citra, meminimalkan bising sehingga obyek citra tersebut dapat diidentifikasi. Untuk kasus citra hilal yang tampak blur diterapkan tapis metoda konvolusi diskirit difinisi sendiri, dan tapis metoda homomorfik, sedangkan untuk kasus cuplikan citra hilal dan kendaraan dalam kegelapan, selain dengan tapis seperti metoda tersebut, juga diterapkan metoda pemekaran kontras secara logaritmik.Pada percobaan ini kualitas citra secara visual [tampak mata] yang baik dinilai dari lebar spektrum intensitas skala keabuan pada analisa histogramnya, kontras simultan skala keabuan [Efek Mach Band] dan perubahan frekuensi intensitas tepi [edge] obyek citra terhadap piksel sekitarnya."

"This book presents the state-of-the-art and breakthrough innovations in design automation for cyber-physical systems.The authors discuss various aspects of cyber-physical systems design, including modeling, co-design, optimization, tools, formal methods, validation, verification, and case studies. Coverage includes a survey of the various existing cyber-physical systems functional design methodologies and related tools will provide the reader unique insights into the conceptual design of cyber-physical systems."

"This paper addresses the challenges in developing design ideas of learning environment for primary school children that could promote creativity. In particular it illustrates how the boxes as simple three dimensional objects could be constructed into a system that offers various possibilities of utilization for learning activities. The possible arrangements of boxes and the possible utilization of their surfaces were investigated through a series of creative workshop with children, in which they explored different ways of constructing the arrangement of boxes and using them for their activities. The possibilities offered by the arrangement of boxes and their surfaces indicate the importance of understanding the presence of objects in space not as an independent entity but as a part of the whole spatial system. It suggests that learning environment essentially needs to be designed as an integrated system of learning spaces and objects that together could promote creative learning."

"As colonial Indonesia never was intended to be a “settler colony”, many Dutch citizens spent only a certain period of their lives there before returning to the Netherlands. However, there were also Europeans, many with Asian-European roots, who had called the colony home for generations and were forced to leave that home after 1945. All these different types of colonial migrants were displaced and maintained, built and reinforced their relations with the country (whether it was the colony or the “motherland”) they had left. This transnationalism (or, as I argue here, imperial orientation) took shape not only legally or relationally but also experientially (D. Ip, C. Inglis, and C.T. Wu 1997). In this article I show how, in both the colonial and post-colonial periods, objects helped European colonial migrants establish and maintain social relationships. Objects shaped identities and people’s status; bolstering increase migrants’ sense of “a continuous transnational self and identity”, a feeling of home, but also feelings of displacement. "

"Regulasi terkait aset kripto sangat bervariasi antar negara, sehingga penggunaanya disetiap negara tidaklah sama. Ada negara yang mendukung secara penuh penggunaan aset kripto, ada negara yang menerima secara limitatif dan negara yang melarang dalam pengunaan aset kripto. Adanya perbedaan perspektif dalam memandang aset kripto tentu menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganannya ketika aset kripto itu sendiri digunakan sebagai alat atau hasil kejahatan. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu: Bagaimana pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia, Bagaimana peranan Rupbasan pada proses penyitaan dan pengawasan aset kripto hasil kejahatan, Bagaimana konsep yang tepat pelaksanaan penyitaan dan pengawasan terhadap aset kripto hasil kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bappebti, Ojk, Ppatk dan Rupbasan. Metode perbandingan hukum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan Slovenia untuk mengembangkan hukum dan mempertajam penelitian hukum. Belum adanya payung hukum terhadap prosedur penyitaan bukti elektronik. Sejauh ini peran Rupbasan dalam menyimpan benda tidak berwujud, seperti data elektronik, aset digital atau informasi dalam sistem komputer masih tidak terlihat terutama dalam benda tidak berwujud bebentuk kripto. Diperlukannnya regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan negara pada benda tidak berwujud.

---

Regulations related to crypto assets vary greatly between countries, so their use in each country is not the same. There are countries that fully support the use of crypto assets, there are countries that accept them limitatively and countries that prohibit the use of crypto assets. The existence of different perspectives in viewing crypto assets certainly raises various problems in handling them when the crypto assets themselves are used as tools or proceeds of crime. This raises problems, namely: How is the regulation and supervision of crypto assets in Indonesia, What is the role of Rupbasan in the process of confiscating and supervising crypto assets resulting from crime, What is the right concept for the implementation of confiscation and supervision of crypto assets resulting from crime in the criminal justice system in Indonesia. The method used in this research is doctrinal, using document studies and interviews with stakeholders such as the Police, Prosecutors' Office, Bappebti, Ojk, Ppatk and Rupbasan. The comparative law method, specifically drawing insight from Slovenia, is employed to enhance legal development and refine the study's finding. There is no national standard for the procedure of confiscating electronic evidence. So far, the role of Rupbasan in managing intangible objects, such as electronic data, digital assets or information in computer systems is still invisible, especially in crypto intangible objects. Clear regulations are needed regarding the management of confiscated objects or state confiscation of intangible objects."

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."