Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji penerapan UU Merek dalam mengatasi permasalahan obat palsu di Indonesia untuk menguji tujuan merek dalam melindungi konsumen. Pertanyaan penelitian dalam disertasi ini: 1) apakah sistem pelindungan merek bertujuan untuk melindungi konsumen; 2) mengapa konsumen perlu mendapatkan pelindungan hukum agar terlindungi dari bahaya obat palsu; 3) apakah merek bertujuan untuk melindungi konsumen berdasarkan hasil penelitian empiris terhadap perusahaan farmasi dan penelitian terhadap putusan pengadilan di Indonesia; 4)  bagaimana penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari bahaya obat palsu di Indonesia. Disertasi ini menggunakan Teori Penegakan Hukum oleh Publik dari William M. Landes dan Richard A. Posner, serta A. Mitchell Polinsky dan Steven Shavell. Disertasi ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Kesimpulan dari disertasi ini yaitu konsep tujuan merek untuk melindungi konsumen didasarkan pada perkembangan konsep pelindungan merek dan teori analisis ekonomi. Penelitian terhadap konsumen membuktikan konsumen tidak berdaya untuk melindungi dirinya dari bahaya obat palsu. Penelitian terhadap perusahaan farmasi dan  putusan pengadilan menunjukkan sistem pelindungan merek tidak melindungi konsumen dari bahaya obat palsu. Hukum Merek tidak dapat dipaksa untuk melindungi konsumen karena akan merusak sistem pelindungan hukum merek itu sendiri. Agar konsumen dapat terlindungi dari bahaya obat palsu maka penegakan hukum harus dilakukan oleh publik dengan menggunakan UU Kesehatan.

---

This reserach examines the application of the Trademark Law in overcoming the problem of counterfeit medicines in Indonesia to examine trademarks objective in protecting consumers. The research questions are: 1) whether the trademark protection system aims to protect consumers; 2) why consumers need to get legal protection to be protected from the dangers of counterfeit drugs; 3) whether the trademark aims to protect consumers based on the results of empirical research on pharmaceutical companies and research on court decisions; 4) how law enforcement must be pursue to protect consumers from the dangers of counterfeit medicines in Indonesia. This dissertation uses the Public Law Enforcement Theory developed by William M. Landes and Richard A. Posner, also by A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell. This study uses socio-legal research methods.

The conclusions are the concept of trademark objectives to protect consumers based on the development of trademark protection concepts and economic analysis theory. Research on consumers proves that consumers are powerless to protect themselves from the dangers of counterfeit medicines. Research on pharmaceutical companies and court decisions shows that the trademark protection system does not protect consumers from the dangers of counterfeit medicines. Trademark Law should not be forced to protect consumers because it will damage the system. In order to protect consumers, law enforcement must be carried out by the public using the Health Law."

"Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan perdagangan obat palsu di Pasar Pramuka, Jakarta 'l1mur, sehingga mereka dapat melakukan perdagangannya sampai sekalang. Dalam rangka pengumpulan data, digunakan metode penelitian kualitatif, dengan memfokuskan pengamatan pada kegiatan perdagangan obat di Pasar Pramuka, Jakarta Umur, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem perdagangan obat yang terjadi di Iokasi penelitian tersebut, termasuk mulai dari pengadaan obat jadi, proses perdagangannya, kegiatan pemasarannya, jalur distribusinya, hubungannya dengan aparat keamanan dan Badan POM, serta keterkaitannya dengan masyarakat lingkungan di sekitar Pasar Pramuka. Selain dari tehnik pengamatan, penulis juga melakukan wawancara dengan sejum!ah pedagang obat di Pasar Pramuka, aparat kepolisian mulai dari tingkat Polsek Metro Matraman sampai ke tingkat Polda Metro Jaya, serta aparat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan pada analisa data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa Pasar Pramuka merupakan pusat perdagangan obat palsu terbesar di Indonesia. Yang termasuk dalam kategori obat palsu yang paling banyak diperdagangkan di Pasar Pramuka adalah obat-obatan impor yang tidak memiliki nomor registrasi dari Badan POM, sehingga seharusnya obat-obatan impor tersebut dilauang untuk diedarkan di Indonesia. Dari hasil laporan pengujian Badan POM terbukti bahwa obat-obatan impor ini banyak yang tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan dalam pedoman mengenai industri fam1asi di Indonesia yang dijabarkan dalam Indonesian Farmakope. Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa penyebab maraknya bisnis perdagangan obat palsu adalah mahainya harga obat di Indonesia, lemahnya pengawasan jalur masuk kepabeanan terhadap obat-obat yang tidak terdaftar atau diproduksi oleh pihak yang tidak berhak, tingkat pengetahuan masyarakat tentang masalah obat yang masih sangat rendah, pengawasan peredaran obat yang masih sangat Iemah dan mengandung banyak celah yang memungkinkan beredarnya obat palsu, sanksi hukum yang diterapkan kepada para pelaku perdagangan obat palsu yang masih sangat ringan, Serta semakin canggihnya teknologi yang dipergunakan dalam memproduksi obat palsu. Bisnis perdagangan obat palsu di Pasar Pramuka Jakarta Umur bisa tetap berlangsung dengan aman akibat adanya kerja sama antara para pedagang obat dengan aparat yang berwenang. "

"ABSTRACTPeredaran obat palsu merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang telah terjadi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan dewasa ini, peredaran obat palsu mengalami perkembangan ruang dengan adanya media Internet. Perkembangan ruang ini kemudian menyebabkan suatu keadaan dysnomie dalam dunia maya yang kemudian berujung kepada keadaan lsquo;tanpa hukum rsquo; yang menjadi faktor kriminogenik pemicu beredarnya obat palsu secara online di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani fenomena peredaran obat palsu di Indonesia. Namun hasil penelitian menemukan bahwa negara secara tidak langsung telah berperan dalam memfasilitasi terjadinya peredaran obat palsu akibat kegagalannya dalam menciptakan regulasi peredaran obat secara online. Ketidakadaan regulasi kemudian menjadi salah satu faktor kegagalan negara dalam menangani peredaran obat palsu secara online.

---

ABSTRACTOnline trade of counterfeit drugs is a form of transnational organized crime that has been happening in Indonesia for more than 20 years and now, counterfeit drugs trade experiences development of space with the existence of Internet. This development of space then causes a condition of dysnomie in cyberspace that leads to a state of lsquo lawlessness rsquo which becomes a criminogenic factor that triggers online trade of counterfeit drugs in Indonesia. The State has duties to prevent and handle the online trade of counterfeit drugs in Indonesia, but research shows that the State has indirectly took a role in facilitating the online trade of counterfeit drugs through its failure regulate online trade of drugs. This absence of regulation then becomes one of the many factors that causes the State to fail in handling online trade of counterfeit drugs."

"ABSTRAKTujuan dari Pembangunan Berkelanjutan poin ketiga adalah memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat pada segala usia. Peredaran obat palsu dalam jumlah yang signifikan masih merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Penerapan kebijakan pemberantasan obat palsu oleh BPOM di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Keterlibatan dalam kerja sama internasional belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan dominan pada implementasi kebijakan pemberantasan obat palsu. Selanjutnya dari hambatan tersebut dibuat rekomendasi pemberantasan obat palsu dengan melibatkan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, yakni industri farmasi, profesi kefarmasian dan kesehatan juga masyarakat. Kerangka kerja sama ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, rekomendasi model satgas pemberantasan obat palsu dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral termasuk dari kalangan non-pemerintah dapat dipandang sebagai bagian dari katalisator perwujudan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah kerja sama internasional, analisis pemangku kepentingan, teori kelembagaan, civil society dan pemberdayaan masyarakat serta analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, observasi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan. Dari hasil penelitian ini diketahui pula bahwa pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan dari masyarakat dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan terkait.

---

ABSTRACT Ensuring healthy lives and promoting well being for all at all ages are the third goal of Sustainable Development Goals. Significant availability of substandard and falsified medical product has still become one of the threats for health resilience in Indonesia. Policy implementation by BPOM has still faced many obstacles to the eradication of counterfeit drugs in Indonesia. However, the involvement in international cooperation has not made a significant contribution in the effort. This study identifies the dominant obstacles in the implementation of policies. Furthermore, these obstacles are used to develop recommendations for the eradication of substandard and falsified product. The recommendation involves the cooperation of multi stakeholders, both from government and non government, namely the pharmaceutical industry, the pharmacist and health professionals and also civil society. This framework is considered as an effort to improve the effectiveness of the policy. The concepts used in this study are the international collaboration, stakeholder analysis, institutional theory, civil society and community development and analysis of policy implementation. This research was conducted using a qualitative method through the study of literature, observation of documents and interviews with informants. From this research known that the most effective effort in combating substandard and falsified medical product is increasing public awareness and create multi stakeholders collaboration. "

"Peredaram online obat palsu dan ilegal sebagai bentuk illegal enterprise dalam organized crime di dunia siber sulit diminimalisir karena anonimitas pelaku dan kesenjangan hukum dengan perkembangan teknologi. Perlaksanaan Operasi Pangea bertujuan memberantas peredaran online obat palsu dan ilegal oleh BPOM, Dirjen Bea Cukai, Interpol, dan Kemenkominfo dengan kerangka analisis model Multi-Agency Anti-Crime Partnerships. Kepemimpinan BPOM dalam Operasi Pangea menjadi kelebihan dari kerja sama multi agensi ini. Namun terdapat kendala internal dan eksternal dalam Operasi Pangea sehingga mempengaruhi mekanisme kinerja antar lembaga. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam dengan masing-masing lembaga serta studi literatur terhadap sumber sekunder lainnya.

---

The online circulation of counterfeit and illegal medicines as illegal espterprise from organized crime model in the cyberspace is difficult to minimize because of anonymity of the perpetrators and gaps between law with technological developments. The implementation of the Pangea Operation aims to eradicate the circulation of counterfeit and illegal medicine by BPOM, the Director General of Customs, Interpol, and the Ministry of Communication and Information with the analytical framework of the Multi-Agency Anti-Crime Partnerships from Rosenbaum. BPOM's leadership in Pangea Operations is act as the strength of this multi-agency collaboration. However, there are internal and external constraints in the Pangea Operation which affect the inter-agency coordination mechanism. The research method in this thesis uses a qualitative approach in the form of interviewing with each institution and literature study on other secondary sources."