Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Prabawati Claraningtyas

Tangggung jawab notaris terhadap pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak (putusan nomor: 16/pts-mpwn provinsi jawa barat/x/2018 dan putusan nomor 06/b/mppn/vii/2019) = Notary responsibility of the land documents that submitted to third parties (case number: 16/pts-mpwn provinsi jawa barat/x/2018 juncto case number: 06/b/mppn/vii/2019)

" Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai ... "

2020

T54603

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sari Rosvita

Asuransi sebagai pelindung bagi notaris dalam menjalankan profesinya dan klien notaris sebagai pengguna jasa notaris

" ABSTRACT
This thesis discusses the issue as to how insurance can provide protection to the Notary Public in carrying out his profession as a public official with regard to his main job to draw out Authentic Deed concerning the possibility of being sued by the loss-suffering party. The sue may be launched by virtue of Law No. 30 of the year 2004 concerning the Function of the Notary Public. In addition, insurance can also provide protection to ... "

2009

T26217

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yudo Diharjo Lantanea

Notaris dan notary public

" Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27244

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Latumeten, Pieter A.

Kedudukan fungsional akta notaris dalam perseroan terbatas (Pertanggungjawabannya ditinjau dari hukum perdata)

" ABSTRAK Perseroan terbatas sebagai wadah organisasi usaha umumnya dipergunakan sebagai wahana bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usahanya baik dalam lingkup nasional ataupun internasional, karena itu perseroan terbatas menjadi pranata hukum yang akan melandasi kegiatan ekonomi di era global. Indonesia melalui UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), telah menciptakan produk hukum nasional yang kompatibel dengan perkembangan dunia, yang ditandai dengan adanya pengaturan dalam UUPT tersebut mengenai perlindungan kepada pemegang saham minoritas, pihak ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Qorry Rizky Ananda Majid

Perbandingan kewenangan MPD sebelum judicial review UU. No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan MKNW setelah keluarnya UU. No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Comparison of the authority of the MPD before the judicial review ACT No.30 year 2004 regarding notaris description with MKNW after the out of the law No. 2 year 2014 on amendment to UU. No 30 year 2004 regarding notary notes

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Majelis Pengawas Daerah sebelum Judicial Review Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setelah keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterkaitan tugas dan wewenang dari majelis kehormatan notaris wilayah tersebut telah menjamin kerahasiaan yang harus dijaga oleh notaris. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan ... "

2018

T49313

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farah Fadilla

Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak yang Tidak Tercatat dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018) = The Responsibility of Notary Public/PPAT Against the Sale and Purchase Object With a Chain Belongs to Parties That Is Not Registered in the Land Certificate (Case Study Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt 2018)

" Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulai di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah proses berlangsungnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hanna Widjaja S.H.

Strategi komunikasi pemberdayaan penduduk dalam perlindungan hak melalui notaris di Kabupaten Bogor dan Tanggerang

" Perubahan lingkungan dalam konteks perlindungan Hak meliputi banyak segi. Dalam lingkup nasional antara lain perubahan kependudukan (demografik), berbagai perubahan sosial budaya yang relevan termasuk perubahan nilai, sikap, serta pandangan terhadap kepastian Hukum bahkan perkembangan politik. Pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang teknologi tersebut, tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang memadai untuk dapat mengimplementasikan kecanggihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat kita Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang hidup diluar kota-kota besar. Dari ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2000

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ferina Christianty

Kewajiban notaris dalam mencari kebenaran formil dan materiil dalam pembuatan akta subrogasi : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2012/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL = The obligation of notary public for finding formal and material fact in making deed of subrogation : case studies of DKI Jakarta High Court Number 603/PDT/2012/PT.DKI juncto South Jakarta Court Number 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL

" ABSTRAK
Dalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta pihak adalah memperoleh keterangan dan data-data formal guna memenuhi syarat dalam membuat suatu akta otentik. Dalam membuat akta pihak, kewajiban dan tanggung jawab Notaris hanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39077

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Prisa Pramitajati Pracaya

Permohonan hak pemeriksaan oleh pemegang saham minoritas yang secara yuridis tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham dan peranan notaris dalam mencegah pengajuan hak pemeriksaan analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3017 k pdt 2011 = Request for rights to check by minority shareholders who are judicially not registered in the register of shareholders and role of notary public in avoiding the request for the rights to check analysis of judgment of the Supreme court of the Republic of Indonesia

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pentingnya pemegang saham meneliti keabsahan nama sebagai pemilik saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebelum mengajukan Hak Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham yang berlaku setelah saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan ... "

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39355

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ernita Febri Arfianti

Perlindungan hukum terhadap notaris yang sedang dalam proses penyidikan dengan terbentuknya majelis kehormatan notaris wilayah = Legal protection for notary who signed as witness in investigation process with formation the board of honor notary in region

" Dimasa ini kebutuhan masyarakat akan alat bukti semakin meningkat guna dapat menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan. Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti yang otentik, dimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan wewenang kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuatnya. Namun seiring perkembangan zaman, tidak jarang dijumpai kasus yang melibatkan notaris. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47314

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian