Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Citasari Jayaputri

Tindakan notaris dalam penandatanganan Akta Penjaminan Utang oleh pihak yang bearada dalam tahanan sebagai perbuatan melawan hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641.K/Pdt/2001)

" Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh perbuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu Notaris dituntut agar selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Namun tidak tertutup kemungkinan Notaris melakukan kesalahan dan mendapat gugatan akibat akta ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16468

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Brigitta Shinta

Bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi pemegang protokol notaris yang digugat oleh pihak ketiga terkait dengan salah satu protokol notaris yang disimpannya : studi kasus Putusan nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 15 Agusutus 2012 = The form of responsibility and law protection for a notary's protocol holder which accused by a thirtd party related to one of the notary's protocol that he/she keep : decision no. 22/Pdt/2012/PT.JBI dated 15 August 2012

" ABSTRAK
Protokol ialah kumpulan arsip negara yang harus disimpan dan diterima oleh Notaris. Setiap Notaris mempunyai kewajiban dan kesediaan untuk menerima protokol dari Notaris lain. Pertanggungjawaban Notaris terhadap setiap akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni pertanggungjawaban tersebut dapat di tafsirkan adalah seumur hidup notaris. Dari setiap akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut apabila menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga maka para pihak tersebut dapat melakukan penuntutan ataupun gugatan melalui Pengadilan, termasuk Notaris ... "

2013

T35312

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maman Sunarya

Kewenangan notaris dalam membuat akta ikrar wakaf tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

" Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26256

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Florentius Indrawan

Perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang

" Indonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian baik sebagai petani maupun pengusaha yang berkaitan dengan hasil pertanian, mereka dapat digolongkan sebagai pengusaha golongan kecil dan menengah atau lebih dikenal sebagai pengusaha UKM. Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan dan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha tersebut tidak sedikit mereka terlilit hutang pada rentenir atau tukang ijon sehingga hasil usaha dan panen mereka hanya dapat dipergunakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26023

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Janty Lega

Sistem sanksi dalam penegakan hukum terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = System law enforcement against sanctions in notary based on the notary act (case study verdict against notary supervisory council)

" Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris diangkat oleh Menteri yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah di Propinsi dan Majelis Pengawas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42481

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vincentia Prastiwi Hapsari

Rangkap jabatan notaris sebagai ketua koperasi ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Double occupation of notary as koperasi's chief based on law number 2 year 2014 amendment of occupation law number 30 year 2004 and notary's ethic code / Vincentia Prastiwi Hapsari

" Notaris merupakan salah satu profesi yang sedang berkambang pesat dalam era globalisasi yang turut andil dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Banyaknya kesempatan dan pekerjaan yang dapat dikerjakan Notaris mengakibatkan dalam pelaksanaan jabatannya sering terjadi pelanggaran. Tesis ini membahas tentang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi dimana Akta yang dihasilkan dalam Koperasi tersebut Notaris itu sendiri yang membuatnya sehingga terjadi benturan kepentingan serta melanggar Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47363

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rifqi Abidin

Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan UU ITE = The Security of Using Electronic Signatures in Notary Deeds Based on the Notary Law and the IET Law

" UU Jabatan Notaris telah mengatur mengenai ketentuan cyber notary. Penelitian ini membahas tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ada dua permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pertama, kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Kedua, perlindungan hukum bagi notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk penandatangan akta autentik. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pengumpulan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratyan Noer Hartiko

Kewenangan notaris menolak memberikan salinan akta sesuai undang-undang jabatan notaris dan etika profesi notaris: analisa putusan majelis pengawas pusat No. 01/B/MJ.PPN/2006 = Notary authority to refuse to provide a copy of the deed according to the notary profession law and notary professional ethics analysis of the central supervisory council decision No. 01/B/MJ/PPN/2006 / Ratyan Noer Hartiko

" Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam UUJN yaitu mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut juga tercantum dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya undang-undang memberikan kewajiban Notaris untuk menolak memperlihatkan isi akta, termasuk memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Namun ketidakjelasan mengenai konsep pihak yang berkepentingan dengan akta, membuat Notaris dapat mengalami gugatan pelanggaran kode etik, karena dianggap tidak memberikan salinan akta. Padahal pihak yang meminta bukanlah pihak yang di dalam akta, ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46220

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Irvin Sianka Thedean

Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang melalui akta notaris studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Juridical study of money laundering crime through notarial deed case study of Central Jakarta court decision number 20 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

" Pencucian Uang (Money Laundering) merupakan suatu terminologi yang tidak asing dalam masyarakat dewasa ini. Pencucian Uang yang kita ketahui kerapkali dilakukan oleh pejabat negara lazimnya dengan tujuan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Salah satu Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang dilakukan pejabat negara adalah tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 8/2010. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara dengan jumlah uang hingga puluhan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43198

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian