Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Erwin Arifin
"
Pemberian kuasa secara sosiologis dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk di dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada perkembangan selanjutnya dimana kegiatan manusia semakin berkembang, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat dalam proses hubungan hukum di mana seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya melaksanakan segala kepentingannya. Sejak berkembang dan bertambahnya kebutuhan hukum, seseorang memanfaatkan lembaga pemberian kuasa. Pemberian kuasa pada awalnya diberikan untuk kepentingan pemberi kuasa, tapi kemudian diberikan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19135
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nawang Wulan
"
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan Majelis
Pengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis Pengawas
Notaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesi
notaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaan
pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis Pengawas
Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dibentuk ditingkat
Kota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris yang dibentuk ditingkat
Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris yang dibentuk ditngkat ...
"
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39086
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratih Puspitasari Winarso
"
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T54893
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Syafvan Rizki
"
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sering dipermasalahkan akibat kurang pahamnya aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim, tentang ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dan Anggota Majelis Pengawas Daerah yang tidak professional dalam memutuskan apakah memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41780
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gigih Anangda Perwira
"
Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat besar dan luas, terlebih melihat pada produk yang dibuatnya yaitu akta yang merupakan dokumen negara yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik. Atas dasar besarnya kewenangan tersebut, kemudian Notaris haruslah diawasi agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalah gunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki seorang Notaris selaku Pejabat Negara. Majelis Pengawas merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang guna mengawasi dan memeriksa pelaksaan jabatan Notaris dimana kemudian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43263
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Samuel Harnaen
"
Perkembangan perekonomian di Indonesia, menuntut adanya kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan munculnya kelalaian para pebisnis terhadap perlindungan hukum yang ada. tesis ini akan membahas sebuah kasus dimana terdapat seorang investor yang menanamkan modalnya dalam sebuah perseroan terbatas dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang ia setorkan. Akan tetapi kesepakatan yang dijalankan dibangun tanpa adanya kesepakatan tertulis. Notaris dalam hal ini yang berfungsi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut agar dapat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42371
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Astrid Trishanty Putri
"
Seorang Notaris di Kalimantan Tengah, yang bernama Agustri Paruna, S.H. ditangkap dan ditahan atas dugaan memalsukan Akta Notaris. Ia dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP karena menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas tindakannya tersebut Ia dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk. Setelah insiden tersebut oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam putusannya Nomor 18/B/MPPN/XII/2017 tersebut, Agustri Paruna diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52208
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
