Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ahsani Maulinardi
Peran Pemerintah Sudan dalam Penegakan Prinsip untuk tidak Mengembalikan (Non-Refoulement) Pengungsi Asal Etiopia yang Terdampak Perang Tigray, 2020-2022 = The Roles of the Sudan Government on Upholding the Principle of non-refoulment Towards Ethiopian Refugees Affected by the Tigray War, 2020-2022
" Memasuki akhir tahun 2020, pemerintah Sudan kembali menerima kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ke dalam teritori Sudan yang berasal dari Etiopia. Perang Sipil yang terjadi antara TPLF dan pemerintah Federal Etiopia dalam Perang Tigray memaksa ribuan masyarakat sipil menjadi pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kepatuhan pemerintah Sudan terhadap penegakan prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi asal Etiopia. Penggunaan kaidah penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kerangka analisis kepatuhan milik Jan-Philip Graf dan Gray Katsoni, ... "
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Yohanna Amelia
Tinjauan Hukum Internasional terkait Prinsip Non-Refoulement dan Repatriasi terhadap Kasus Pengembalian Pengungsi Suriah di Denmark = Overview of International Law on the Principle of Non-Refoulement and Repatriation Concerning the Case of Returning Syrian Refugees in Denmark
" Dalam Convention Relating to the Status of Refugees (“Konvensi Pengungsi”) diaturmengenai prinsip non-refoulement juga merupakan hukum kebiasaan internasional dengan karakter jus cogens. Prinsip non-refoulement berlaku dari tahap awal proses suakahingga repatriasi. Repatriasi diupayakan bersifatsukarela, aman, dan bermartabat agar tidakmenimbulkan refoulement. Ketentuan prinsipnon-refoulement kembali dipertegas dalamEuropean Convention on Human Rights(“ECHR”) dan Charter of Fundamental Rights of the European Union (“EU Charter”). Denmark merupakan negara anggota dari Council of Europe (“CoI”) dan European Union (“EU”) yang telah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wilman Jayawardhana
Penerapan Prinsip Non-Refoulement dengan Ketahanan Nasional Indonesia: Studi Kasus Kedatangan Orang Afghanistan Tahun 2019-2023 = Application of the Non-Refoulement Principle to Indonesia's National Resilience. Case Study: Arrival of Afghans In 2019-2013
" Migrasi internasional dilakukan orang dari berbagai belahan dunia dengan maksud dan tujuan tertentu. Beberapa orang melakukan migrasi internasional dengan sengaja untuk meninggalkan negara asalnya karena adanya konflik, bencana alam, pemerintahan represif, faktor ekonomi, dll. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya lonjakan kedatangan orang Afghanistan ke Indonesia dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dan kaitannya dengan pelaksanaan prinsip non-refoulement serta dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Lonjakan kedatangan orang-orang dari negara rawan seperti Afghanistan dikhawatirkan akan membawa ... "
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dominique Virgil
Kewajiban negara dalam penyelamatan persons in distress di laut = State's obligation in rescuing persons in distress at sea
" Meningkatnya perpindahan pengungsi dan pencari suaka di berbagai belahan dunia, terutama melalui laut, diikuti dengan kasus kematian mereka di laut. Tidak hanya itu, nasib pengungsi dan pencari suaka juga diperparah dengan tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelamatkan pengungsi dan pencari suaka, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke wilayahnya, dengan mendorong perahu pengungsi tersebut ke laut. Walaupun praktik negara itu baru mendapat perhatian pada krisis pengungsi di Laut Mediterania, Indonesia, Malaysia, dan Thailand ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafira Nindya Puteri
Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional sebagai Pengecualian dari Asas Non-Refoulement = The Application of National Security Exception to the Principle of Non-Refoulement
" Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas non-refoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45778
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadiah Salsabilla
Analisis Hak Untuk Hidup sebagai Perlindungan Environmentally-Displaced Persons Akibat Perubahan Iklim dari Ancaman Dikembalikan ke Negara Asal = Analysis of the Right to Life as a Protection for Environmentally-Displaced Persons due to Climate Change from the Threat of Being Refouled
" Perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif terhadap penikmatan dari hak asasi manusia (HAM), salah satu hak yang dianggap paling signifikan terancam adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Salah satu akibat dari perubahan iklim dapat dilihat melalui fenomena terpaksanya perpindahan manusia terhadap mereka yang disebut sebagai Environmentally-Displaced Persons (EDPs). Terlepas dari urgensi permasalahan ini, belum terdapat instrument hukum internasional yang dapat melindungi mereka. Namun, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Modhy Mahardika Jufri
Pelanggaran hukum internasional dalam praktik turn back the boat sebagai kebijakan penanganan pengungsi oleh pemerintah Australia = Violation of international law in turn back the boat practice as the refugee policy of the federal government of Australia
" Terjadinya konflik di berbagai negara di Asia berakibat pada meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka. Kebutuhan akan perlindungan dan kehidupan yang layak membuat para pencari suaka ini rela menempuh cara apapun untuk mendapat perlindungan di negara lain, termasuk dengan menjadi imigran gelap. Australia, sebagai salah satu negara tujuan pencari suaka, memberlakukan Operation Sovereign Borders dengan mencegat dan mengembalikan kapal pengangkut pencari suaka untuk melindungi perbatasan sekaligus mengurangi laju imigran gelap yang masuk ke negara tersebut. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65398
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library