Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Fathu Ramadhan
"
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian nominee yang dilakukan oleh warga negara asing sebelum terjadinya peralihan hak atas tanah dimana mempengaruhi mengenai keabsahan dari perjanjian nominee yang dibuat berikut hal hal terkait perlindungan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian nominee. Perjanjian ini jugacmembahas mengenai analisis keputusan hakim atas kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee dengan studi Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 91/PDT/2019/PT MND. Selain itu dari penelitian ini juga bermanfaat bagi penerapan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adisya Kania Ridwan
"
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada tahun 1988. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dilakukan di Indonesia cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Meskipun demikian, tidak seluruh perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dilakukan untuk penyelundupan hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode penelitian normatif, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ivander Flavian Irawan
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas implikasi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilakukan berdasarkan perjanjian nominee. Permasalahan tesis ini adalah membahas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagai Objek Tata Usaha Negara dan tanggung jawab Notaris dalam RUPS yang tidak memenuhi kuorum akibat perjanjian nominee tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan serta menggunakan data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perjanjian ...
"
2018
T51105
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Attiya Khaitami
"
ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang penetapan batas maksimum luas tanah pertanian. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi upaya untuk menyelundupi peraturan tersebut dengan mengadakan perjanjian pinjam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51068
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edi Yusuf
"
Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kevin Dwinanto Prabowo
"
Ketidak cocokan antara status tanah yang tersedia, degan subjek calon pemilik hak atas tanah, membuat beberapa pihak memikirkan berbagai cara untuk dapat memiliki bidang tanah yang diinginkan, salah satunya dengan cara Nominee. Seperti Tanah Hak Milik yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun belakangan sering terjadi pmbelian tanah dengan status tanah Hak Milik yang mana pembelian tersebut di latar belakangi sebuah perjanjian Nominee yang dibuat dalam bentuk akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andira Permata Sari
"
Ketentuan dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dengan status hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1208 PK/PDT/2022, Orang Asing ternyata menggunakan konsep pinjam nama (nominee arrangement) untuk dapat memiliki tanah hak milik di Gianyar, Bali. Konsep tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yaitu Surat Pernyataan dan Perikatan yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Liu Melisa
"
Kasus Panama Papers yang baru-baru ini dan meningkatnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan badan hukum di Indonesia telah menarik perhatian akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan penerapan konsep beneficial owner yang berasal dari konsep trust, yang pengertiannya berbeda di tiap negara. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari konsep-konsep tersebut karena pengertian yang berbeda dapat berujung kepada ketidakpastian hukum, terutama ketika konsep-konsep tersebut dapat ditemukan di beberapa bidang hukum. Penelitian ini membahas tentang pengertian konsep trust, beneficial ownership, ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Elsa Kurniawan
"
Pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang kepemilikan tanah hak milik di Indonesia termasuk didalamnya telah ditetapkan subjek hak milik dan akibat-akibat hukum jika hak milik jatuh ketangan pihak asing. Bentuk penyelundupan hukum yang umum dilakukan adalah dengan mengadakan perjanjian nominee. Praktek nominee agreement dapat menjadi bumerang bagi pihak asing karena sertipikat atas nama beneficiary maka secara jurudis mereka adalah pemilik sah tanah hak milik tersebut. Penulis berusaha menjelaskan resiko yang akan ditanggung oleh orang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38729
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Muthiarani
"
Keterbatasan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing merupakan perwujudan dari asas nasionalitas yang dianut hukum pertanahan nasional. Meskipun batasan status personal untuk masing-masing hak atas tanah telah ditentukan dengan jelas, seringkali ditemukan Warga Negara Asing yang ingin mengelabui ketentuan tersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum menggunakan konsep perjanjian pinjam nama. Pada umumnya, perjanjian pinjam nama diikuti dengan perjanjian turutan berupa pemberian kuasa. Hal ini jelas melanggar syarat sah perjanjian yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
