Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Sudiman
"
Relasi birokrasi dengan politik di Indonesia selalu mengalami Huktuatif. Pada masa Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalitasnya, mesin birokrasi (baca: PNS) senantiasa dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan mobilisasi politik, dalam rangka mcndukung kekuatan status quo. Setelah rezim Orde Baru jatuh, dan digantikan oleh era reformasi tahun 1998, terjadilah perubahan sistem politik yang sangat fundamental, terutama menyangkut hubungan pusat dan daerah. Dari pola yang sentralistik, menjadi lebih otonom dan terdesentralisasi. Demikian juga dengan pemilihan kepala ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
D978
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Yogi Indra Pramono
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S5379
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
KAJ 15:4 (2010) (1)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhamad Akil Fariabi
"
ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas ...
"
2019
T53423
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Diyauddin
"
[ABSTRAK
Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto adalah sebuah periode sejarah
bangsa dimana seluruh potensi nasional (kementerian dan lembaga) tersubordinasi
dalam konteks politik saat itu. ABRI yang merupakan salah satu elemen paling
vital dalam menjalankan roda pemerintahan Orde Baru dan pendukung utama
Golkar dengan konsep Dwi Fungsinya akhirnya terlibat jauh dalam urusan-urusan
politik. Dengan itu, seluruh institusi intelijen yang berada di bawah naungan
ABRI baik secara langsung dan tak langsung terpolitisasi oleh kepentingan
Soeharto sebagai pengguna intelijen (user) dan penentu kebijakan (policy maker).
Dalam sebuah ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Hilman
"
Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47140
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Silalahi, Jhon Frans
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui justifikasi perubahan kebijakan fasilitas PPN kepada Penerbangan Angkutan Niaga Nasional dan menganalisis perbedaan perlakuan antara sewa pesawat dalam negeri dengan sewa pesawat dari luar negeri dilihat dari asas netralitas. Pendekatan penelitian menggunakan teknik kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam dan sumber data relevan lainnya, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, dan sumber penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sitompul, Yulius Amos Taruli Ferdinand
"
Skripsi ini membahas tinjauan prinsip netralitas atas penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF. Pola kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan rasa adil di kalangan pengusaha dengan cara membedakan skala cukai berdasarkan tingkat produksi dan jenis hasil tembakau. Pola kebijakan ini ternyata memberikan insentif bagi pengusaha kecil untuk menghindari cukai baik secara legal ataupun ilegal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdasarkan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Dina Pangestu Rini
"
Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik luar negeri Malaysia dalam usaha menerapkan konsep netralitas. Pada tahun 1968-1971 merupakan periode dimana Malaysia mendayausahakan konsep netralitas ini dapat diterima sebagai kebijakan politik luar negeri. Sebelumnya, Malaysia merupakan negara yang menganut konsep pro-Barat dan anti-komunis dalam kebijakan politik luar negerinya. Namun karena situasi dan kondisi dari dalam dan luarnegeri mengalami perubahan, Malaysia berharap konsep netralitas ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2010
S12211
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Alfan Yusuf Romadhon Pamungkas
"
Kontroversi tindakan pemblokiran akses layanan over-the-top (OTT) Netflix oleh Grup Telkom membuat masyarakat berpikir kembali apakah pemblokiran tersebut menghambat kebebasan mereka dalam memilih dan mengakses konten atau aplikasi pilihan mereka yang sah. Terlebih fakta bahwa ketiadaan prinsip netralitas internet dalam kerangka hukum telekomunikasi Indonesia yang melarang tindakan pemblokiran tersebut. Fakta tersebut ditambah dengan kecenderungan arah kebijakan telekomunikasi dan sektor industri telekomunikasi yang tidak mendukung semangat netralitas internet, serta mengingat fakta bahwa pendekatan yang diambil Pemerintah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
