Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai eksternalitas negatif yang timbul dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta, dalam hal ini eksternalitas negatif yang dimaksud adalah adanya pencemaran udara yang berdampak buruk bagi manusia dalam hal ini masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, serta berdampak buruk juga. terhadap lingkungan alam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian mengenai penerapan Carbon tax untuk mengatasi eksternalitas negatif dari transportasi darat di DKI Jakarta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa Pajak Pencemaran Udara (penyesuaian dari Carbon tax) dapat dijadikan alternatif kebijakan untuk mengatasi eksternalitas transportasi darat di DKI Jakarta.

---

This undergraduate thesis discusses the negative externalities arising from the land transportation sector in DKI Jakarta, in this case negative externality is the air pollution is a bad impact for people in this community DKI Jakarta and surroundings, and also on the natural environment. In this study the researcher conducted study on the implemantation of Carbon tax to overcome the negative externality of land transportation in DKI Jakarta. This research is a qualitative research design with descriptive. Result of this study suggested that Air pollution tax (from Carbon tax adjustments) can be used as an alternative policy to overcome the negative externalities of land transportation in DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh limpahan sumber daya mineral melalui transmisi dana bagi hasil pertambangan terhadap kemiskinan. Sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 - 2022 yang merupakan daerah penghasil dan pengolah nikel terbesar di Indonesia. Dengan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) ditunjukkan bahwa kabupaten penghasil nikel memiliki persentase kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah non-penghasil nikel. Dana bagi hasil pertambangan yang diasumsikan dapat mengkompensasi eksternalitas negatif dari proyek pertambangan dan menurunkan kemiskinan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dana bagi hasil pertambangan berasosiasi dengan peningkatan persentase kemiskinan, mengindikasikan bahwa pengelolaan dana tersebut belum optimal. Sementara itu, kontribusi PDRB industri dan bantuan pemerintah pusat berupa PKH memiliki hubungan signifikan negatif dengan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah dalam memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas institusi dalam pengelolaan dana bagi hasil pertambangan serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

---

This study aims to investigate the impact of mineral resource abundance on poverty in nickel-producing regions, with the analysis conducted at the municipality levels in the provinces of Central Sulawesi, South Sulawesi, and Southeast Sulawesi from 2014 to 2022, using the Random Effect Model (REM). The findings indicate that municipalities producing nickel exhibit higher levels of poverty and inequality compared to non-nickel-producing areas, validating the existence of the resource curse. Despite the assumption that mining revenue-sharing can compensate for the negative externalities of mining projects, the analysis reveals provincial heterogeneity. In Southeast Sulawesi, revenue-sharing from mining are associated with an increase in the poverty rate, suggesting suboptimal management of these funds. Meanwhile, the contribution of the industrial GDP and central government assistance in the form of the Family Hope Program (PKH) have a significantly negative relationship with poverty. One potential channel that can explain this phenomenon is the quality of institutions, which can be measured by the degree of local government decentralization. These results underscore the importance for the government to consider local government fiscal capacity in managing mining revenue-sharing funds to maximize their positive impact on local welfare and reduce economic inequality.

"

"Skripsi ini membahas usulan pemerintah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan mengaitkan pada teori karakteristik cukai Sijbren Cnossen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan cukai atas kendaraan bermotor memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah saat ini belum berorientasi terhadap isu pencemaran lingkungan atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alternatif sesuai dengan fungsi cukai. Pengenaan cukai atas kendaraan bermotor juga sudah diterapkan di beberapa negara ASEAN.

---

This thesis focused on the Government’s proposal on imposing excise tax on motor vehicle to increase excise function as a regulator of consumer goods which can cause negative externalities. This study used a qualitative-descriptive approach through field studies and literature studies. According to the legal character of excise theory by Sijbren Cnossen, the results showed that the imposition of excise tax on motor vehicle meet the characteristics of excise which are: selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has not been oriented towards the issues of environmental pollution or negative externalities of motor vehicles, so the imposition of excise can be used as one off the alternative instrument in accordance with the excise function. Imposition of excise tax on motor vehicle has also been applied by several ASEAN countries."