Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Bani Rahmania
"
Skripsi ini membahas mengenai sejauh apa negara pantai dapat menerapakan yurisdiksinya terhadap anjungan minyak lepas pantai yang terpancang di landas kontinennya. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai konsep yurisdiksi negara pantai terhadap anjungan minyak lepas pantai secara komprehensif baik dalam the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, the 1982 United Convention on the Law of the Sea, dan hukum nasional negara pantai. Berdasarkan analisis yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62004
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bernard Ekki Wicaksono
"
Kewajiban menjaga wilayah laut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari negara pantai. Untuk melakukan peran penjagaan tersebut, negara pantai membuat lembaga penjaga pantai yang dikenal dengan nama Coast Guard. Lembaga ini bertugas menjaga wilayah pesisir negara pantai di mana tidak ada ketentuan internasional yang mendefinisikan peran dan tugas dari Coast Guard. Hal ini dikarenakan definisi hingga penugasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang memiliki Coast Guard selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65182
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Damping, Reinhardt William
2017
S67938
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nurwahidin
"
Penelitian ini menganalisis tentang kepentinagan negara-negara pantai dalam menghadapi ancaman transnational non state actor di Selat Malaka. Negara-negara pantai yang dimaksud adalah Indonesia-Malaysia-Singapura dan Thailand memiliki kepentingan yang sama terhadap Selat Malaka yaitu menginginkan adanya jalur pelayaran yang aman dari ancaman non tradisional. Negara-negara tersebut memandang Selat Malaka sebagai salah satu chokepoint penting bagi pelayaran internasional dan bagi kepentingan ekonomi bangsa sehingga harus dilindungi dan dijamin keamanannya Kepentingan tersebut dikemas dalam wadah kerja sama keamanan ...
"
Jakarta: Seskoal Press, 2020
023.1 JMI 8:2 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Amelia Rahmi Syaiful
"
ABSTRAK
Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah dimana kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh negara lain dalam hal ini kapal asing. Zona ekonomi eksklusif rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, negara pantai seperti Australia, Indonesia dan Malaysia menerapkan tindakan khusus sebagai bagian dari penegakan hukum bagi para pelaku yang melanggar di wilayah mereka, sebab negara-negara pantai yang berdasar pada UNCLOS 1982. Pasal 73 UNCLOS 1982 terkait penegakkan hukum di negara pantai, aturan ini memberikan hak dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50286
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Topan Raimundus Caesar Renyaan
"
Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
