Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori negara-negara berkembang (selanjutnya disebut "Negara Berkembang") dan negara-negara maju (selanjutnya disebut "Negara Maju"). Negara Berkembang yang tergabung dalam Kelompok-77 (Group-77) dapat didrikan sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah tahun 1945, sedang dalam proses membangun, dan kebanyakan berada di Benua Asia, Afrika dan sebagian Benua Amerika (Amerika Latin). Sementara Negara Maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat didrikan sebagai negara yang telah berdiri sebelum tahun 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di Benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Negara Maju, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai negara Barat (Western stares).Hukum Internasional yang Lebih Mengakomodasi Kepentingan Ekonomi Negara Maju. Negara Berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan pads fakta bahwa hukum intemasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di Benua Eropa. Oleh karenanya tidak heran apabila hukum internasional sangat terpusat pada apa yang terjadi di Eropa (Eurocentric). Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional.Munculnya Negara Berkembang setelah Perang Dunia II telah membawa perubahan. Keinginan Negara Berkembang untuk terbebas secara politik dan ketergantungan ekonomi dari mantan negara jajahan mereka telah membawa pengaruh pada hukum internasional pada umumnya. Dalarn menyikapi eksistensi hukum intemasional, mereka menganggap bahwa hukum internasional yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Negara Berkembang mengargumentasikan bahwa pembentukan hukum internasional sebelum Perang Dunia II sama sekali tidak melibatkan mereka."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol (faktor makroekonomi, faktor spesifik perbankan, dan faktor kualitas institusional) terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Terdapat 28 negara berkembang dan 25 negara maju dengan observasi terhadap data historis yang terkait dengan variabel penelitian pada tahun 2013-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap non-performing loan pada beberapa kategori sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, maka jumlah non-performing loan akan meningkat pada kategori sampel tersebut. Peningkatan jumlah non-performing loan mengindikasikan adanya penurunan kualitas portofolio kredit. Korupsi dapat mendistorsi loanable funds dari proyek normal ke proyek buruk, sehingga dapat meningkatkan jumlah non-performing loan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya, perbankan, regulator, lembaga antikorupsi, kepolisian, dan kejaksaan.

---

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of corruption on non-performing loan at developing and developed countries. In addition, this research aims to investigate the effect of control variables (macroeconomic factor, bank-specific factor, and institutional quality factor) on non-performing loan at developing and developed countries. There are 28 developing countries and 25 developed countries with observations on historical data related to research variables in period 2013-2018. The type of data that used in this study is balanced panel data. Utilizing Pooled Least Square method, the findings show that corruption has a positive effect on non-performing loan in several sample categories. This indicates higher corruption level leads to higher amount of non-performing loan in that sample categories. The increase on non-performing loan amount indicates the deterioration of loan portfolio quality. Corruption can distort loanable funds from normal project to bad project, which leads to increasing amount of non-performing loan. The results of this study are expected to provide insight to further researchers, banks, regulators, anticorruption institutions, police, and prosecutors."

"ABSTRAK

Tesis ini mengkritisi peran yang dilakukan oleh G20 dalam mendorong keuangan inklusif sebagai agenda di negara berkembang. Perspektif yang digunakan adalah strukturalisme dan pembangunan internasional. Strukturalisme dipakai dalam melihat agenda keuangan inklusif sebagai ide liberalisme yang digunakan oleh institusi atau negara maju dalam membentuk struktur internasional. Sedangkan pembangunan internasional dipakai untuk melihat keuangan inkusif sebagai agenda kepentingan dari negara maju. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan

studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa agenda keuangan inklusif merupakan agenda yang digunakan oleh negara maju dalam mempertahankan struktur internasional antara negara core dan periphery. Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan bahwa agenda keuangan inklusif adalah agenda yang menyebarkan paham liberalisme, tertutama dalam industri keuangan. Pihak yang diuntungkan dari agenda tersebut adalah lembaga jasa keuangan formal.

---

ABSTRACT

This thesis examines the role of G20 to encourage financial inclusion as development agenda in developing countries. Structuralism and international development are the analytical tools of this paper. These two perspectives are used to interprate financial inclusion as an agenda that is designed by the discourse of liberalism. The developing countries uses this discource to shape the international structure. This research applies qualitative methods to examine the relation, between developed countries and developing countries. The result shows that, first the financial inclusion is an agenda used or sponsored by developed countries for maintaining the international structure

between core and periphery entities; and second the financial inclusion is a momentum to seperate the discourse of liberalism, especially in formal financial institution. Therefore this research have found that formal financial institution (i.e. microfinance institution) got more oppurtunities."

"[ABSTRAKTesis ini meneliti tentang faktor-faktor yang menentukan arus masuk penanaman modal asing langsung di negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan menggunakan analisa data panel. Penelitian ini menggunakan data 27 negara maju dan 43 negara berkembang selama periode 1998 sampai dengan 2011. Variabel bebas yang digunakan adalah arus masuk penanamanmodal asing per kapita. Sebagai variabel penjelas utama adalah tarif pajak penghasilan perusahaan. Sedangkan sebagai variabel penjelas tambahan adalah produk domestik bruto per kapita, tingkat keterbukaan perdagangan, upah minimal riil, populasi dan produksi energy.Berdasarkan pengukuran menggunakan random effect model diperoleh hasil bahwa pajak berpengaruh negative terhadap arus investasi asing namun tidak signifikan. Selain itu, jumlah populasi, upah minimum serta produksi energy juga berpengaruh negatif. Sebaliknya, PDB per kapita dan tingkat keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap arus masuk penanaman modal asing.

---

ABSTRACTThis study investigates the determinants of foreign direct investment inflows in developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizes data of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998 to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatory variable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employs GDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimum wage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy of natural resources. Based on the random effect model, the result shows that tax as main explanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significant even at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage, and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. On the other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDI inflows.;This study investigates the determinants of foreign direct investment inflowsin developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizesdata of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatoryvariable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employsGDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimumwage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy ofnatural resources.Based on the random effect model, the result shows that tax as mainexplanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significanteven at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage,and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. Onthe other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDIinflows, This study investigates the determinants of foreign direct investment inflowsin developing and developed countries by panel data analysis. This study utilizesdata of 27 developed countries and 43 developing countries for the period of 1998to 2011. The dependent variable is FDI inflows per capita. The main explanatoryvariable is the statutory corporate income tax rate. In addition, this study employsGDP per capita as the proxy of market size, degree of openness, real minimumwage as the proxy of labor cost, population, and energy production as the proxy ofnatural resources.Based on the random effect model, the result shows that tax as mainexplanatory variable, has negative sign as expected. However, it is not significanteven at the level of ten percent. Furthermore, the population, real minimum wage,and energy production variables are negatively affect the FDI inflows as well. Onthe other hand, GDP per capita and openness degree are positively affects FDIinflows]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap biaya utang perusahaan. Masih terdapat kesenjangan penelitian yang turut mempertimbangkan efek karakteristik negara dan karakteristik industri dalam lingkup lintas negara terhadap hubungan tersebut. Untuk itu, penelitian ini turut mempertimbangkan karakteristik negara maju dan negara berkembang serta karakteristik industri sensitif dan non-sensitif sebagai variabel pemoderasi. Kinerja keberlanjutan diukur menggunakan proksi skor ESG Refinitiv dari Eikon. Biaya utang perusahaan diukur menggunakan proksi Weighted Average Cost of Capital (WACC) Cost of Debt yang datanya juga didapatkan dari Eikon. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 3.027 perusahaan di negara-negara anggota G20 untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara kinerja keberlanjutan terhadap biaya utang perusahaan. Selain itu, terdapat pula pengaruh negatif signifikan antara kinerja keberlanjutan untuk perusahaan di negara maju terhadap biaya utang perusahaan dan pengaruh negatif signifikan antara kinerja keberlanjutan untuk perusahaan di industri sensitif terhadap biaya utang perusahaan. Sementara, kinerja keberlanjutan untuk perusahaan di negara berkembang dan perusahaan di industri non-sensitif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan yang menunjukkan kinerja keberlanjutan yang baik dapat menikmati biaya utang yang lebih murah. Efek penghematan tersebut lebih besar dirasakan bagi perusahaan di negara maju dan perusahaan yang termasuk industri sensitif. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari studi-studi sebelumnya yang belum mempertimbangkan efek karakteristik negara dan karakteristik industri dalam pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap biaya utang perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi pelaku bisnis dan regulator, khususnya di negara berkembang, untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap isu keberlanjutan.

---

This study aims to analyze the effect of sustainability performance on the cost of corporate debt. There is still a research gap that addresses the effect of country characteristics and industry characteristics across countries on this relationship. For this reason, this study also considers the characteristics of developed and emerging countries as well as the characteristics of sensitive and non-sensitive industries as moderating variables. Sustainability performance is measured using Refinitiv's ESG score from Eikon. The cost of corporate debt is measured using the Weighted Average Cost of Capital (WACC) Cost of Debt which data also obtained from Eikon. The sample of this study consisted of 3,027 companies from G20 member countries for the period 2015 to 2019. The results showed a significant negative relationship between sustainability performance and the cost of corporate debt. In addition, there is also a significant negative relationship between sustainability performance for companies in developed countries to the cost of corporate debt and a significant negative relationship between sustainability performance for companies in sensitive industries to the cost of corporate debt. Meanwhile, sustainability performance for companies in emerging countries and companies in non-sensitive industries does not have a significant effect on the company's cost of debt. This finding shows that in general companies that show good sustainability performance can take benefit from lower debt costs. The effect of these savings is also greater for companies in developed countries and companies belonging to sensitive industries. This research is expected to fill the gap from previous studies that have not considered the effect of country characteristics and industry characteristics in the relationship between sustainability performance and the cost of corporate debt. This research is also expected to motivate companies and regulators, especially in emerging countries, to pay more attention to sustainability issues."