Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syarif Iqbal
Politik aviasi dan tantangan negara kepulauan
Yogyakarta: Deepublish, 2018
323.4 SYA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Anthony Darmawan Mulya
Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di Indonesia = Regime of Archipelagic States based on 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Implementation in Indonesia
" Tesis ini membahas mengenai pengaturan Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tantangan dan hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan ketentuan-ketentuan yang menyangkut implementasi rezim negara kepulauan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai secara keseluruhan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Wulan Priyanti
Yurisdiksi negara kepulauan atas wilayah perairannya terhadap kapal asing menurut Konvensi Hukum Laut 1987 dan penerapannya di Indonesia
Depok: Universitas Indonesia, 1999
S25819
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syafrinaldi
Pengantar Hukum Laut
Depok: Rajawali Press, 2023
341.44 SYA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Chappy Hakim
Pertahanan Indonesia : angkatan perang negara kepulauan
Jakarta: Red and White Publishing, 2011
355.03 CHA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sigit Sutadi Nugroho
Analisa Hukum Penarikan Garis-Garis Penutup Untuk Keperluan Penetapan Batas Perairan Pedalaman (Internal Waters) Berdasarkan Pasal 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 di Wilayah Negara Kepulauan Studi Kasus Indonesia = Legal Analysis Draw Closing Lines For The Delimitation Of Internal Waters Based On Article 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 on Archipelagic State Case Study Indonesia
" Tesis ini membahas praktik negara-negara kepulauan dalam menarik garis penutup untuk keperluan batas perairan pedalaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UNCLOS 1982. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Dalam praktek negara kepulauan terdapat negara yang telah mengakomodir Pasal 50 UNCLOS 1982 dalam peraturan nasionalnya dan telah menerapkannya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52267
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nainggolan, Poltak Partogi, 1963-
Indonesia dan ancaman keamanan di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI)
" Sebagai poros maritim dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelajaran International, yang dijamin keberadaannya oleh hukum International. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan ekkalasi konflik di laut China Selatan, serta terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan transnasiona ... "
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, {s.a.}
324 KAJ 20:3 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Maretha Wulandini
Urgensi dibukanya alur laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur bagi wilayah Perairan Indonesia ditinjau dari united nations convention on the law of the sea 1982 dan hukum nasional = Urgency of determining the Indonesian archipelagic sea lanes west east for Indonesian Waters territory judging from the united nations convention on the law of the sea 1982 and the national law
" Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia dalam UNCLOS 1982 harus dibayar dengan mengakomodir kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepulauan, berupa hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan. Indonesia kemudian menentukan skema alur laut kepulauan, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terdiri dari ALKI I, ALKI II, dan ALKI III beserta cabangcabangnya. Namun, menurut Amerika Serikat dan Australia, penetapan tiga ALKI tersebut belum cukup ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45509
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekar Asmoro Gati
Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia 2011-2021 = The Effect of Telecommunications Infrastructure on Inclusive Economic Growth in Indonesia 2011-2021
" Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pemerataan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, menurunkan ketimpangan serta mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan sebaran penduduk tidak merata serta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dimana ketimpangan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama. Infrastruktur telekomunikasi memiliki eksternalitas positif menyiapkan jaringan informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pemerataan perekonomian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadhilah Reyseliani
Perencanaan Dekarbonisasi Sistem Kelistrikan pada Negara Kepulauan dan Produsen Batubara = Decarbonisation of Power System Planning in Archipelagic and Coal-Producing Country
" Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya dekarbonisasi sistem energi sesuai dengan Perjanjian Paris. Teknologi energi terbarukan diharapkan dapat menjadi solusi. Namun, pasokannya yang bersifat intermittent menyebabkan perlu adanya fleksibilitas sistem kelistrikan. Tantangan lainnya sebagai negara produsen batubara dan kepulauan adalah dampak sosio-ekonomi phase-out batubara dan ketidaksesuaian lokasi pusat permintaan dan potensi energi. Untuk itu, studi ini akan meninjau dekarbonisasi sistem kelistrikan Indonesia 2020-2060 menggunakan VEDA-TIMES yang mempertimbangkan aspek operasional dengan resolusi waktu tinggi. Beberapa skenario yang ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>