Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Mafili Pramudita
"
Terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 kembali merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), salah satunya adalah mengenai perlakuan PPh atas biaya imbalan natura dan/atau kenikmatan. Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan klausul dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan peraturan turunannya mengenai pengaturan perlakuan PPh atas biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan tujuan menganalisis keselarasan kebijakan pengaturan PPh atas biaya imbalan dan/atau kenikmatan dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tarisa Khairunnisa
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terhadap imbalan dalam bentuk kenikmatan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam klaster pajak penghasilan, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan kesimpulan berdasarkan 6 (enam) dimensi kepastian hukum, yaitu (1) dimensi materi/objek hukum belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai; (2) dimensi subjek hukum ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fatqur Hidayat
"
Studi ini mencoba mengevaluasi dampak transisi dari bantuan pangan natura ke e-voucher terhadap rasio pemenuhan kebutuhan kalori harian. Kami membahas transisi program bantuan pangan di Indonesia, yaitu dari Program Beras Sejahtera (Rastra) dalam bentuk natura menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program e-voucher.
Data utama pada penelitian ini adalah hasil survei Badan Pusat Statistik yaitu Susenas 2017 untuk Program Rastra dan Susenas 2019 untuk BPNT. Untuk mengestimasi dampak dari kedua program, penelitian ini menerapkan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadila Puan Fauziah
"
Pandemi Covid-19 membuat penerimaan negara melalui pajak mengalami kontraksi. Hal tersebut membuat pemerintah berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu poin perubahannya adalah pemajakan natura dan kenikmatan dari sisi penerimanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat melalui analisis SWOT, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan pemajakan natura dan kenikmatan yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
A. Muhammad Achsan Abufarhah
"
Perubahan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas imbalan kerja berupa natura atau kenikmatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perubahan ketentuan perpajakan tersebut memenuhi tujuan dari peraturan tersebut baik ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Elvan Wirasta
"
Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62338
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bella Anastasia Pratiwi
"
ABSTRAK
Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memeahami asas-asas kebijakan lingkungan. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 dimuat mengenai asas In dubio pro natura yang dimuat didalam pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian Precautionary Principle . Asas In dubia pro natura sudah digunakan sebagai pertimbangan Hakim untuk menghukum PT. KALLISTA ALAM. Akan tetapi jika dilihat dalam dokumen-dokumen Internasional dan dalam penggunaannya di negara-negara yang telah lama menggunakan asas In dubio ...
"
2017
S68756
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmatul Madina
"
Banyaknya perusahaan yang menyediakan program kesejahteraan karyawan dalam konteks penelitian ini fringe benefits umumnya sebagai investasi pada karyawannya. Perusahaan memiliki kebijakan dalam menentukan bentuk dan jenis dari peneyediaan fringe benefits, sehingga variasi yang diciptakan membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah dalam mengatur pemajakannya. Penelitian ini membahas mengenai pemajakan atas fringe benefits di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atas Pajak Penghasilan sebagai pengecualian Objek Pajak, dengan mengambil lesson learn dari Australia yang memiliki kebijakan terpisah dari ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Briliana Aiko Shiga
"
Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library