Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tambunan, Dian Esterina
Analisis terhadap putusan dispute settlement body world trade organization (WTO) pada kasus us clove cigarettes tobacco control ACT) 2012 dipandang dari penerapan prinsip national treatment perlakuan nasional = Analysis of the world trade organization dispute settlement body decision on the application of national treatment principle in us clove cigarettes tobacco control ACT 2012
" Pada bulan September 2009, Presiden Obama menandatangani Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (Bagian 907 (a) (1) (A)) yang berlaku di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buahbuahan.Setelah dilakukannya pengesahan terhadap UU tersebut, Indonesia mengalami dampak kerugian yang sangat besar terhadap bidang perdagangan,karena hampir 99% rokok kretek yang dijual di AS merupakan produk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46721
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Julianto
Analisa hukum terhadap kewajiban penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional di Indonesia studi: putusan Mahkamah Agung queensland QSC 332 tahun 2013 = Legal analysis on the mandatory use of the local or national mining services company in Indonesia study the supreme court of queensland decision QSC 332 of 2013
" ABSTRAK
Tesis ini menganalisis ketentuan kewajiban penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal atau Nasional di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PM ESDM No. 28 Tahun 2009 terutama terkait keabsahan penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain Asing yang masih dilakukan setelah berakhirnya masa transisi dalam PM ESDM No. 28 Tahun 2009 dan prinsip national treatment dalam perjanjian internasional yang relevan ACIA dan BIT Indonesia-Singapura serta UU No. 25 Tahun 2007. Kewajiban ... "
2017
T47529
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cicih Muslimah
Penerapan prinsip national treatment dalam gugatan pembatalan merek yang menggunakan simbol negara: studi kasus cap kaki tiga di Indonesia = Implementation of the national treatment principle in the lawsuit of brand revocation using the state symbol: a case study of cap kaki tiga brand case in Indonesia
" Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan HKI itu sendiri. Penerapan prinsip National Treatment Perlakuan Nasional adalah salah satu upaya untuk melindungi HKI secara internasional dimana setiap warga negara anggota WTO/WIPO diperlakukan sama dengan warga negara domestik didalam pendaftaran dan perlindungan HKI di masing-masing negara. Namun demikian, penerapan prinsip perlakuan nasional dalam gugatan pembatalan HKI khususnya merek harus disesuaikan dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku di negara-negara anggota WTO/WIPO ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49735
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Priskila Pratita Penasthika
Penerapan prinsip national treatment dalam agreement on trade related aspects of intellectual property rights-WTO pada proses penyelesaian sengketa merek di dispute settlement body-WTO dan di Pengadilan Niaga Indonesia = The implementation of National Treatment Principle of Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-WTO for Trademark?s Dispute Settlement in the Dispute Settlement Body-World WTO and in the Commercial Court of Indonesia
" Prinsip national treatment merupakan prinsip dasar yang diamanatkan Persetujuan TRIPS kepada negara-negara anggota WTO dalam pelaksanaan usaha perlindungan HKI. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia terikat untuk menerapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPS ini dalam usaha perlindungan HKInya. Sejumlah putusan DSB-WTO memperlihatkan terjadinya perkembangan pemahaman prinsip national treatment dalam penyelesaian Sengketa merek di DSB- WTO. Meskipun Indonesia tidak terikat dengan putusan-putusan DSB-WTO yang tidak melibatkannya sebagai pihak, Indonesia tetap perlu untuk mempertimbangkan putusan-putusan tersebut dalam usaha ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31048
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Bintang Pratiwi
Local content requirement sebagai hambatan non-tarif pada WTO: kajian terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait tingkat komponen dalam negeri pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara = Local content requirement as non-tariff barrier under WTO: a study of Minister of Energy and Mineral Resources' Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector
" Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Priskila Pratita Penasthika
Bentuk pengaturan dan penrapan prinsip national treatment persetujuan TRIPs dalam penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Asing
" Dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, yang di dalamnya mencakup Persetujuan TRIPs, Indonesia terikat pada seluruh aturan dalam Persetujuan TRIPs, termasuk prinsip national treatment. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, tidak mengatur prinsip national treatment secara eksplisit di dalamnya. Sejumlah kasus contoh memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia telah diterapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam bentuk pengaturan yang bersifat "no less favourable". ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S26237
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Setiawan Iteh
Analisis persyaratan pemohon perekaman merek dan hak cipta pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kaitannya dengan prinsip national treatment berdasarkan persetujuan TRIPs = Analysis of requirements for applicant of trademark and copyright recordation in the recordation system of the Directorate General of Customs in Relation to national treatment principle according to the TRIPs agreement
" Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI) mengatur prosedur Perekaman & Penegahan sebagai bagian dari penegakan HKI di kawasan pabean. Adapun Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI menyatakan bahwa perekaman hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di Indonesia. Di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52026
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muzdalifah Mei Nurhayati
Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam penentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berdasarkan peraturan World Trade Organization (WTO) = The authority of the Indonesian Government in determining the level of Domestic Components (TKDN) of Solar Power Plants (PLTS) based on World Trade Organization (WTO) regulations
" Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desky Setiawan
Transplantasi Hukum atas Prinsip National Treatment dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal = LEGAL TRANSPLANTATION OF “NATIONAL TREATMENT” PRINCIPLE IN LAW NO. 25 OF THE YEAR 2007 ON INVESTMENT
" Penanaman modal asing merupakan salah satu elemen pendukung pembangunan yang penting bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan upaya untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Salah satu upaya dalam menarik penanaman modal asing tersebut adalah dengan mentransplantasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi penanam modal asing, seperti prinsip “National Treatment” yang memberikan perlindungan kepada penanam modal asing dengan memberikan perlakuan yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Satria Permana
Penerapan prinsip national treatment dalam UU N0 25 tahun 2007 tentang penanaman modal = The applying of national treatment principal in law of the republic of Indonesia number 25 of 2007 concerning investments
" Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait dengan adanya penerapan prinsip National Treatment. Akan tetapi masih terdapat pengaturan yang secara khusus melakukan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis ini membahas pula mengenai akibat hukum dari berlakunya UUPM terhadap peraturan perundang-undangan lain di bidang investasi. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25884
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>