Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amsal Chandra Appy
Aktualisasi peraturan Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional = Actualization of regulation of Bank Indonesia in national economic development
"Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dengan nara sumber. Fokus penelitian pada permasalahan mengenai pemenuhan unsur hukum dari Peraturan Bank Indonesia untuk menjadi sumber hukum sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory junction) Bank Indonesia, dan bagaimana mengaktualisasikannya sebagai salah satu sarana hukum yang efektif dalam aktivitas pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara desktiptif analitis.
Secara konstitusional, prinsip pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dalam kerangka demokrasi ekonomi. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tersebut berlangsung dalam sistem mekanisme pasar {market mechanism) yang tidak hanya bersifat terbuka, tetapi semakin teritegrasi dengan ekonomi dan pasar global. Apapun sistem pasar yang diterapkan, pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata, yang di Indonesia dimaksudkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare State). Dari segi kebijakan hukum {legal policy), sistem hukum yang dianut Indonesia berafiliasi pada tipe civil law dimana hukum yang berlaku mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya. Sistem hukum seperti ini, menuntut lembaga negara dan badan hukum publik, terutama pemerintah untuk berperan secara efektif dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, karena the rapid economic development sought by Third World countries would required an effective legalframework.
Setelah diteliti, Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi sumber hukum positif dan efektif untuk diberdayakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.
This thesis uses normative legal research method by using primary, seccndary, and third legal materials and interview with a source person. The research focused on the fulfillment of legal aspects of the Regulation of Bank Indonesia to be a law resource as an implementation of the regulatory function of Bank Indonesia. Therefore, how to be actualized it as an effective legal tool in the activities of national economic development. These issues are analyzing by quantitative approach and preserve by descriptive analysis.
Constitutionally, the national economic development is conducted in frame of economy democracy. In fact, that economic activities is run in the market mechanism system, that of not only openness, but also tends to be more integrated with the global market and economy. Wbat ever the market system is applied in a State, the aim of the economy development is always focuses on people’s wealthy by a high economic growth and flattening income distributions that of in Indonesia is promulgated to achieve a welfare State. From the legal policy perspective, the legal system of Indonesia is affiliated to civil law where the law is prioritized the rule as a base. This legal system needs an effective participation of all State organs especially from government in any aspect of national development including economic development because “the rapid economic development sought by Third World countries would require an effective legal framework”.
The conclusion of this research that the Regulation of Bank Indonesia is one of the regulation in Indonesia as an effective and positive legal resource that can be uses by Bank Indonesia as a tool in the implementation of national economic development."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25711
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Latuconsina, Ishak
Pembangunan kekuatan pertahanan dan ekonomi nasional
"Salah satu masalah rumit yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan suatu kekuatan militer adalah bagaiman membangun kekuatan militer atau pertahanan dengan biaya yang relatif murah di masa damai, namun dapat dikembangkan dengan cepat menjadi kekuatan militer yang kuat dalam menghadapi ancaan perang atau agresi militer asing. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban kepada masalah tersebut dengan memberikan perhatian kepada pembangunan potensi kekuatan militer atau pertahanan (military potential) sebagai basis pengembangan kekuatan militer atau pertahanan dihadapkan dengan masalah ekonomi yang mendasar yaitu bagaiman mengalokasikan sumber daya nasional yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang saling bersaing dari berbagai sektor pembangunan secara nasional"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019
342 JKTN 14 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Julius Purnawan
Manajemen Strategi Organisasi PT INDOSAT dalam Dunia Telekomunikasi di Indonesia
"Telekomunikasi merupakan alat komunikasi yang sangat vital bagi kegiatan sehari-hari, baik untuk usaha suatu perusahaan atau kegiatan lainnya. Dalam perkembangannya telekomunikasi ini semakin cepat menyesuaikan diri kepada kepentingan para pemakainya, yang meliputi kecepatan, visualisasi, harga dan distribusinya yang mendekati keinginan pemakai. Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, kebutuhan akan telekomunikasi ini menjadi sangat vital dan menentukan. Sedangkan untuk komunikasi yang dapat memenuhi kebutuhan suatu badan usaha menjadi sangat kurang mengingat kebutuhan suatu badan usaha tidak hanya untuk komunikasi biasa melainkan sebagai media pendukung usaha yang sangat membutuhkan akurasi, kecepatan, dan kepastian kerahasiaan yang sangat tinggi. Kebutuhan akan telekomunikasi ini begitu sangat meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang diiringi dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Masuknya investasi asing menuntut telekomunikasi yang canggih untuk mendukung usahanya di Indonesia. Hal ini yang mendorong PT Indosat untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan pelanggannya. Semakin besamya pasar dalam negeri untuk telekomunikasi mendorong perusahaan lain untuk berusaha di telekomunikasi, khususnya telekomunikasi telepon internasional. Hal ini yang turut pula diperhitungkan oleh PT Indosat, dengan membuat inovasi.
Tujunan dari telekomunikasi internasional dan berusaha pula untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri. Kondisi global tidak dapat melepaskan Indonesia dari krisis ekonomi yang berkepanjangan (walaupun lingkungan regional telah mengalami pemulihan) dan memaksa semua badan usaha untuk menyesuaikan diri secara terpaksa dengan krisis ekonomi ini, dengan harapan dapat tetap langgeng dalam usaha.
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membahas beberapa hal: Bagaimana posisi Indosat dalam persaingan industri telekomunikasi di Indonesia; Bagaimana jenis perusahaan yang cocok apakah sebagai penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa atau kombinasi keduanya; serta bagaimana usaha-usaha yang dilakukan PT Indosat dalam menciptakan terobosan usaha untuk mendukung usaha inti perusahaan. Sedangkan metode penulisan tesis yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat eksplanatif dan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap dari subyek yang diteliti dengan melakukan pengamatan langsung. Pengumpulan data melalui data perusahaan dan artikel yang terkait, yang selanjutnya dikaji dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan untuk strateginya berdasarkan pendekatan matrik SWOT.
Dari hasil analisis ini disimpulkan bahwa dunia telekomunikasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat pertubuhan ekonomi nasional. Hasil proyeksi permintaan jasa telekomunikasi di dalam negeri untuk tahun 2000 - 2004 dengan skenario pesimis, normal dan optimis yang menunjukan bahwa pertumbuhan telekomunikasi di Indonesia masih dapat diandalkan bagi dunia usaha di bidang telekomunikasi. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi nasional masih harus terus ditingkatkan oleh pemerintah agar pertumbuhan industri telekomunikasi terus bertambah."
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T5893
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mardety
Peranan perusahaan berskala besar dalam pembangunan ekonomi: suatu kajian dengan pendekatan ketahanan nasional
"Perekonomian Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama ( PJPT I) telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan di dalam sistem pengelolaan maupun perubahan dalam strategi dan kebijaksanaan. Berbagai kebijaksanaan ekonomi yang telah diterapkan, telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian nasional yang diikuti oleh perubahan social.
Sejak Pelita I ( Pembangunan Lima tahun), yang dimulai pada tahun 1969, melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1969, terlihat beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dirumuskan dan diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbagai kebijaksanaan yang telah diterapkan tersebut bila dilihat dari sudut kharakteristik pembangunan ekonomi dapat diajukan tiga tahap kebijaksanaan. Tahap pertama, merupakan tahap rehabilitasi. Strategi kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi pada masa pertama Orde Baru memberi prioritas kepada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1. Rehabilitasi ini ditandai dengan memulihkan?"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sembiring, Rusli
Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kajian Terhadap APBN Dari 1969 - 2002
"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada pertengahan 1997 menegaskan dan menyadarkan pengelola negara akan bahayanya ketergantunaan kepada utang luar negeri. Secara historis sesungguhnya semenjak Orde Baru sisi penerimaan pemerintah lebih didominasi oleh bantuan luar negeri. Ketergantungan ini hanya menurun pada saat terjadi oil boom, yaitu melonjaknya harga minyak dunia di tahun 1973 dan 1982 saja.
Setelah berakhirnya oil boom kedua, pemerintah baru menyadari pentingnya penerimaan dalam negeri, khususnya dari pajak. Karena untuk mewujudkan kemandirian fiskal, penerimaan inilah yang seharusnya mendominasi sisi penerimaan anggaran belanja suatu negara. Maka di tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan yang intinya penyederhanaan sistem dan administrasi terutama tarif pajak dan perubahan penilaian pajak dari official assessment menjadi self assessment.
Hasilnya cukup menggembirakan, terjadi peningkatan proporsi pajak dalam penerimaan negara. Namun demikian reformasi perpajakan ini dirasakan belum memadai terutama bila dibandingkan dengan rata-rata ASEAN, tax ratio Indonesia masih dibawahnya. Oleh karenanya dilakukanlah perubahan kebijakan pajak kedua yaitu dengan berlakunya UU pajak tahun 2000.
Secara lebih konkret lewat uji regresi terhadap APBN dari tahun 1969-2002 ditemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penerimaan pajak dan penerimaan dalam negeri. Artinya peningkatan penerimaan pajak akan secara signifikan mengangkat jumlah angka penerimaan dalam negeri, sehingga dengan tes regresi lainnya akan mengurangi defisit anggaran belanja. Dengan kata. lain ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan pajak dengan besarnya defisit anggaran.
Fakta - fakta di atas menegaskan bahwa reformasi perpajakan harus menjadi strategi utama dalam mengurangi defisit anggaran belanja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Namun apabila dalam jangka pendek target tax ratio tidak terpenuhi maka pilihan menambah hutang tidak dapat di.hindari, namun tetap dengan tingkat yang menurun karena Debt Service Ratio (DSR) Indonesia sudah mencapai 32,2% di tahun 2002 jauh di atas standar Bank Dunia 20%. Oleh karenanya strategi lain perlu dikedepankan, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah lewat pengurangan subsidi, salah satunya adalah subsidi BBM, yang banyak dinikmati justru oleh sebagian kecil masyarakat kita. Langkah ini juga harus diambil berbarengan dengan langkah lain seperti percepatan asset recovery dari PPA dan penuntasan kasus-kasus korupsi serta pengembalian uang negara yang diselewengkan.
Sementara itu dukungan dari sektor moneter juga diperlukan dalam menunjang keberhasilan kebijakan fiskal dan perpajakan, dimana kebijakan sektor moneter yang kondusif, diantaranya suku bunga yang rendah dapat menetralisir efek kontraktif dari peningkatan tax ratio, sehingga momentum pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13197
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Djoko Sudirman
Pengaruh AFTA terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia
"Pendahuluan
Sejak berabad-abad silam, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Asia khususnya Asia Tenggara, diwilayah ini telah terjalin kerjasama regional dalam bidang perdagangan diantara pusat-pusat kerajaan. Hubungan lalulintas dan perdagangan pada masa itu telah maju dan berkembang membawa kesejahteraan bagi bangsa-bangsa yang berdiam diwilayah ini. Bahkan para ahli sejarah telah mengungkapkan bahwa sejak 200 tahun sebelum masehi para pedagang dari Nusantara telah berhubungan dengan negeri diluar kawasan Asia Tenggara. Bagian utara adalah China berkuasa Dinasty Han , bagian barat India, lebih jauh lagi Mediterania terdapat Kekaisaran Romawi. Diantara pusat-pusat kekuasaan itu terletak Asia Tenggara maka terjalin perdagangan , baik melalui darat dan juga melalui taut. Jalan perdagangan darat dikenal dengan jalan sutra ( The Silk Road) jalan laut melalui Selat Malaka. Barang barang dagangan yang banyak diperdagangkan pada masa itu adalah : sutra, keramik, rempeh-rempah, kulit binatang, beras, wangi-wangian, permadani, barang kristal dari galas, alat senjata dari logam . Sampai pada masa pertumuhan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 399 M seorang Pendeta China Fa Hien melakukan perjalanan ke India dan singgah di To-Lo-Mo ( Tarumanegara) di Cho-Po ( Jawa) yang menggambarkannya sebagai negeri yang makmur dan maju. Kemudian pada tahun 671 Pendeta China I Tsing dimasa Dynasti Tang melakukan perjalanan dan singgah di Che - lifoche ( Sri wijaya) dan Mo-loyeu ( Melayu) serta Po-ni ( Brunei ) dilukiskan dalam laporan perjalanannya kenegeri-negeri makmur dengan perdagangan antar mereka, dan ditemukannya prasasti Lingga Pala di Canton (bagian China Selatan) menunjukkan adanya hubungan antara Raja Nusantara dengan wilayah itu, dan hubungan itu adalah hubungan persahabatan dan perdagangan.
Pada masa kerajaan Singosari di Jawa Sri Maharaja Diraja Kertanegara (1268 -1292) adalah seorang raja Nusantara yang terkenal memiliki wawasan pembangunan yang berketahanan regional dalam menumbuhkan daya tangkal dari ancaman pengaruh negeri utara yang ekspansionis (pada waktu China dikuasai Khu Bilai Khan ). Kertanegara mengirimkan ekspedisi kenegeri Melayu (1275) yang dianamakan ekspedisi Pamalayu, ekspedisi ini berhasil mengikat persahabatan dengan Kerajaan Melayu dan menghidupkan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran untuk perdagangan dengan aman. Kertanegara berhasil membangun persahabatan dengan Raja Champa Jayasingharawan ( terletak disekitar Vietnam sekarang ), diplomasi persahabatan dengan wawasan ketahanan nasional dan ketahanan regional telah dipahami oleh raja-raja Nusantara pada masa tersebut.
Penghancuran negeri-negeri di Nusantara oleh kolonialisme Belanda, Inggris dan Portugis di wilayah ini mengakibatkan terpecah belah dan bahkan timbul rasa saling mencurigai diantara suku bangsa dikawasan Asia Tenggara. Kesunanan/ Sultan di Nusantara dijadikan hanya sebagai wahana seremonial dan untuk menindas rakyat sebagaimana terjadi di Banten , sampai tahun 1600 masih merupakan pusat perdagangan dengan politik perdagangan bebas. Pelabuhan Banten terbuka untuk semua perdagangan , para pembesar Banten dengan seluruh kemegahannya manerima para saudagar China,Arab,India dan Portugis. Barang-barang dagangan dari mulai manik-manik, hasil hutan dan rempah-rempah. Akan tetapi setelah belanda berusaha mengadu domba anatara kerabat keraton Banten, maka pada tahun 1618 Banten diserang Belanda dan Belanda menuntut hak monopoli di Pelabuhan Banten, demikian pula terjadi di Kerajaan dan Kesultanan di seluruh wilayah Nusantara.
Maka sejak itu pantai dan pelabuhan di Nusantara dikuasai armada Belanda, Raja-raja Berta Sultan di Nusantara diberikan hak mengatur didalam saja dan tidak boleh berhubungan dengan luar, tidak mempunyai Bandar pelabuhan....
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salwa Nida
Kebijakan Pengenaan Pajak Rokok dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional = Cigarette Tax Imposition Policy in the Legal System in Indonesia and Its Impact on National Economic Development
"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.
This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julian Ponca Hatmoko
Analisis kelayakan produksi bersih untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas pada usaha kecil dan menengah: studi kasus PT. Kusuma Dipa Nugraha
"Dengan adanya globalisasi ekonomi, permintaan akan greener imported products dari masyarakat pecinta lingkungan di negara-negara maju juga meningkat, yang menyebabkan tidak ada pilihan lagi bagi pelaku usaha di Indonesia khususnya yang bergerak di sektor industri untuk segera menerapkan konsep produksi bersih untuk mengantisipasi persaingan dan permintaan pasar global. Melihat pentingnya UKM dalam rnendukung ketahanan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi di Indonesia yang hingga saat ini masih berlangsung, mendorong penulis untuk melakukan peneiitian untuk mangkaji iebih dalam penerapan produksi bersih di PT. Kusuma Dipa Nugraha (termasuk dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah) yang telah mendapatkan bantuan teknis dari Dana Mitra Lingkungan-USAEP sebagai satu studi kasus.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan produksi bersih dan pengaruh penerapan produksi bersih terhadap struktur biaya per satuan produk, produktivitas dan efisiensi sistem produksi, break even point (titik impas), sebagai pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan program produksi bersih. Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah bahwa setelah menerapkan produksi bersih dapat dicapai "win-win solution" , yang berarti ada peningkatan profit, produktivitas dan efisiensi sistem produksi bagi perusahaan di satu pihak dan di lain pihak ada penurunan beban bahan buangan ke lingkungan.yang bisa menjadi salah satu strategi untuk menembus pasar global.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis dokulmen menggunakan data sekunder dan hasil laporan hasil bantuan teknis Dana Mitra Lingkungan-USAEP, kepada PT. Kusuma Dipa Nugraha, Mojokerto, Jawa Timur April 1999. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa setelah menerapkan produksi bersih, perusahaan dapat meningkatkan produktMtas dan efisiensinya. Hal ini menunjukkan bahwa program produksi bersih mempunyai keuntungan baik dalam segi ekonomi maupun segi Iingkungan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa program produksi bersih layak untuk diterapkan pada perusahaan yang diteliti. Hal ini ditunjukkan dengan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi sistem produksi yang meningkat dibandingkan sebelum menerapkan program produksi bersih. Adapun saran yang dianjurkan kepada perusahaan yang diteliti adalah menerapkan program produksi bersih dengan meningkatkan penjualan melalui kegiatan ekspor.
In accordance with the economic globalisation, demand of greener imported products from environment-friendly society in developed countries also increase, there is no other choice for business society in Indonesia to anticipate global market's demand and competition, Seeing the importance of Small and Medium Size Enterprise (SME's) in supporting the national economic survival and strengthening the people's inspired me to study further the Cleaner Production diagnostic assessment in PT. Kusuma Dipa Nugraha (consist of Small and Medium Size Enterprise) which had been given technical aid from Dana Mitra Lingkungan - USAEP as one of case study.
The goal of the research is to discover feasibility of cleaner production and the effect of implementing cleaner production to cost structure per product unit, productivity and efficiency of production system, break even point as a reference for company to implement cleaner production's program. The benefit of this research is that after applying cleaner production can be achieved win-win solution, which means maximizing profit, productivity and efficiency production system for company and also minimizing the quantity of waste to the environment, as a strategy to deal with the global market.
This research was conducted by descriptive method using document analysis technique of secondary data from final report on Dana Mitra Lingkungan - USAEP to PT. Kusuma Dipa Nugraha, Mojokerto, East Java, April 1999. The result of this research indicates that after applying cleaner production,company can increase productivity and efficiency. This shows that cleaner production's program have the benefits in economy and environment. In general, cleaner production's program is feasible to the research company. It indicates by labor productivity and efficiency of production system is increased comparing before cleaner production's program is established. Therefore, suggestion to the research company is to establish cleaner production's program by maximizing sales through export."
2004
T14143
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isak Rapang
Penanggulangan iuu fishing di Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional studi kasus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia periode 2007 - 2012 = Reduction of iuu fishing in Indonesia in supporting economic resilience case control study of marine resources and fisheries in Indonesia period 2007 - 2012
"Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Potensi sumber daya perikanan Indonesia yang diperkirakan sekitar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu sumber roda penggerak perekonomian nasional. Namun sangat ironis sekali potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sehingga dimanfaatkan oleh asing melalui aktifitas IUU Fishing baik oleh KII dan KIA. Penelitian ini menyatakan faktor-faktor dan modus IUU Fishing di Indonesia, Penerapan Monitoring, Controling dan Survaillance dan dampak penanggulangan IUU Fishing bagi ketahanan ekonomi nasional.
Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori autopsi perikanan yang di sampaikan oleh Smith dan Link yang menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya IUU Fishing maka perlu dilaksanakan pembedahan terhadap akar permasalahan dan kebijakan yang selama ini kurang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang perikanan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan dan temuan dilapangan baik berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TNI AL dan Bakorkamla, untuk selanjtnya dilaksanakan reduksi data , display data dan pengambilan kesimpulan.
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penanggulangan IUU Fishing di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui mekanisme Monitoring, Controling dan Survaillance sesuai protapprotapnya serta penegakan hukum. Perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan kerjama sama dengan instansi pemerintah lainnya maupun negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi perikanan regional dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan berkonstribusi bagi ketahanan ekonomi nasional.
This thesis seeks to give an ilustration about prevention of IUU fishing in Indonesia to support the national economic resilience. The potential of fishery recources in Indonesia that has been estimated around 6,5 million tonnes per year which is one of driving wheels of the national economic. But, what an ironic that the potential have not been fully utilized for the welfare of people and has been used by the foreigners through IUU fishing activities neither KII nor KIA. This research state the factors and modus of IUU fishing in Indonesia, Monitoring using, Controling, survaillance, and the IUU fishing prevention impact for the national economic resilience.
Several of the supporting theory which have been used in this research is fishery autopsy theory which has been delivered by Smith and Link that said taht to prevent the happening of IUU fishing then it should be carried out surgery of the root causes and policies that have been less precise in solving all the problems at fishery subject. This research used the qualitative oncoming and descriptive analysis which have been based with the relevant theory that found neither in field nor the literature study and interview with the officer in archipelago and fishery minister of Indonesia, TNI AL, and Bakorkamla, for the next will continue the data reduction, data display, and take the conclution.
From this research, can conclude that the prevention of IUU fishing in Indonesia which have been done by directorate general supervision of marine resources and fishery, archipelago and fishery minister of Indonesia through the Monitiring mecanism, Controlling, and Survaillance, according to the protaps and law enforcement. Need a support of facilities and infrastructures that enough and budget support according to necessary and cooperation with the other goverment instantion nor neighbour countries that include in region fishery organization in IUU fishing prevention in Indonesia so that the archipelago and fishery recources can be utilized for people welfare and contribute for the national economic resilience."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T41881
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library