Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKRahasia bank penting untuk diteliti lebih lanjut karena rahasia bank merupakan unsur terpenting dalam sektor perbankan di sisi lain pembatasan rahasia bank ternyata telah menjadi suatu kebutuhan dari perkembangan masyarakat saat ini Secara formal hukum yang berlaku yang mengatur rahasia bank adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana pengaturan rahasia bank menganut teori bahwa rahasia bank bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika ada suatu kepentingan kepentingan umum yang memaksa Salah satu pengecualian dari kerahasiaan bank di Indonesia adalah untuk kepentingan perpajakan namun hal tersebut saat ini dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP karena dianggap telah menghalangi usaha maksimal aparat pajak dalam pemungutan pajak sebab rumusan membuka kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan terbatas pada pemeriksaan penyidikan pidana dan penagihan pajak Itulah sebabnya DJP meminta untuk diberikan kewenangan akses langsung data nasabah perbankan direct access sebagai pembanding melalui Foreign Account Tax Compliance Act FATCA Internal Revenue Service memiliki akses langsung terhadap data nasabah bank Bahkan FATCA diberlakukan di Indonesia per Juli Tahun 2014 oleh Pemerintah Amerika Serikat Tujuan khusus dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah memberikan akses langsung bagi DJP untuk membuka kerahasiaan bank apakah dimungkinkan menurut hukum Indonesia dan apakah FATCA dapat diterapkan di Indonesia Hasil penulisan tesis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang undang untuk melakukan perbaikan bagi peraturan perundang undangan yang sudah ada Tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan dan memperkaya kajian ilmu hukum perbankan.

---

ABSTRACTBank secrecy important to further research because the bank secrecy is animportant element in the banking sector, on the other hand restrictions of banksecrecy has become a necessity of development of today's society. Formally theapplicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendmentby Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to thetheory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclosetheir clients if there is an interest in the public interest that force to do so. Oneexception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currentlydisputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have beenblocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because theformulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to theexamination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGTrequested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access),as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) TheInternal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCAeven applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. Thespecific objective of this thesis is to determine whether providing direct access tothe DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whetherFATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to thelegislators to make improvements to the legislation that already exists. Thegeneral objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science ofbanking law., Bank secrecy important to further research because the bank secrecy is animportant element in the banking sector, on the other hand restrictions of banksecrecy has become a necessity of development of today's society. Formally theapplicable laws governing the bank secrecy is Law No. 7 of 1992 as Amendmentby Law No. 10 of 1998 on Banking, which is setting bank secrecy subscribe to thetheory that the Bank Secrecy is relative, that the bank is authorized to disclosetheir clients if there is an interest in the public interest that force to do so. Oneexception of bank secrecy in Indonesia is for tax purposes, but it is currentlydisputed by the Directorate General of Taxation (DGT) because they have beenblocking the maximum effort in the tax authorities of tax collection, because theformulation of opening of bank secrecy for tax purposes is limited to theexamination, criminal investigation, and forced tax billing. That is why the DGTrequested to be authorized direct access to the customer data bank (direct access),as a comparison with the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) TheInternal Revenue Service has direct access to the data bank customers. FATCAeven applied in Indonesia as of July 2014 by the United States Government. Thespecific objective of this thesis is to determine whether providing direct access tothe DGT to open bank secrecy is possible under Indonesian law and whetherFATCA can be applied in Indonesia? Results thesis can be used as inputs to thelegislators to make improvements to the legislation that already exists. Thegeneral objective of this thesis is to develop and enrich the study of the science ofbanking law.]"

"Paket deregulasi Oktober 1988 (paket 1988) memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat tetapi tidak diimbangi oleh kontrol maupun pengawasan yang sangat ketat dari Bank Indonesia. Akibatnya tingkat persaingan antar bank yang semakin tidak sehat dan menimbulkan masalah dalam operasional, sehingga prinsip kehati-hatian diabaikan."

"Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang dapat dirugikan manakala terjadinya likuidasi bank. Oleh karena itu, dalam melindungi dana simpanannya nasabah memiliki hak preferen dalam mendapatkan pembayaran atas dana simpanannya pada saat bank dilikuidasi. Pengaturan hak preferen ini terdapat dalam Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai dilaksanakannya likuidasi bank. Bentuk perlindungan tersebut diatur melalui program penjaminan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, hak preferen tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada seluruh nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi. Hal ini dapat menimbulkan asumsi yang berbeda atas kedudukan nasabah dalam memperoleh penjaminan atas dana simpanannya. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian untuk menemukan pengaturan hukum dan pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi maka sifat penelitian ini adalah yuridis normatif dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis maupun hukum positif serta didukung bahan hukum lain dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana saat bank dilikuidasi diberikan kepada nasabah yang memperoleh kedudukan status layak bayar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan guna memperoleh pembayaran simpanannya.

---

Depositors are the ones that can be harmed as incurred of banks liquidation. Therefore, to protect their deposits, customers have preference right to obtain payments of their deposits when the banks are liquidated. This preference right is contained in the regulation of the Deposit Insurance Corporation and the other regulations which governing the implementation of the liquidation of the bank. However, in the actual implementation, these preference right can not be fully given to all depositors when banks are liquidated. This can lead to different assumptions about the position of the customers in obtaining the guarantee of their deposits. In accordance with the problems and goals of research to find a legal setting and the implementation of preference right for depositors when banks are liquidated, then, the character of this research is a normative juridical research and refers to the written regulations or positive laws and also supported by other legal materials and interviews with sources related to the problem. While the method used is a qualitative research method about a descriptive research and tend to use inductive analytical approach. The implementation of preference right for depositors when banks are liquidated are given to customers who obtain the decent pay status position and meet the specified criteria by the Act of the Deposit Insurance Corporation to obtain their payment savings."