Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang kendala mengenai penerapan diversi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Tangerang Khusus terhadap perkara narkotika anak pada tahun 2016 terdapat satu perkara narkotika yang dilakukan diversi dengan landasan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan PK Bapas Klas II Serang dan Penasihat Hukum yaitu adanya pembatasan kualifikasi tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU SPPA, singkatnya waktu penanganan perkara anak, luas wilayah kerja Bapas, keterbatasan jumlah personil PK Bapas dan kendala mengenai sarana serta prasarana pendukung dalam proses pelaksanaan diversi terhadap perkara narkotika. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan koordinsi internal dan eksternal antara penyidik, penuntut umum, hakim daan Petugas PK Bapas, membentuk Tim Assesment Terpadu, melakukan sosialisasi mengenai diversi dan hak anak yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana.

---

This thesis discusses the issue of the application of the diversion of juvenile committing a narcotic crime in the territory of the Tangerang Court Special 1 A, the constraints on the application of the diversion of the narcotic crime committed by children, and the attempts made to overcome the obstacle of the application of the diversion of criminal offenses conducted by children after the enactment of Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System UU SPPA and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Perma Number 4 Year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversion in the Juvenile Justice System. The research method used are normative juridical, using the approach of legislation, conceptual approach, case approach, and comparative approach. Methods of data collection are done by research literature study and in depth interviews with resource persons who have competence to answer the problems studied. The location of the study was conducted in the area of Special Court Class A Tangerang. The data obtained from the results of the study were analyzed qualitatively.

The results of this research in Tangerang Court Special Class 1 A on the narcotics cases with juvenile offender in 2016, there is a narcotics case which is done by diversion based on Article 3 Perma Number 4 Year 2014. Obstacles faced by law enforcement officers, Correctional Precaution Officers PK Bapas Class II Serang and Legal Advisor that there is limitation of qualification of criminal acts that diversion can be done in Article 7 paragraph 1 and Article 9 paragraph 1 UU SPPA, short duration on handling juvenile case, the wide of working area of Correctional Hall Bapas, the limited number of personnel of Correctional Precaution Officers PK Bapas, and the obstacles regarding facilities and infrastructure as the supporting system during the process of implementation of the diversion in narcotic cases. Efforts are made to overcome these obstacles improving the internal and external coordination between investigators, prosecutors, judges and Correctional Precaution Officers PK Bapas , forming an Integrated Assessment Team, socialization about diversion and children right on facing conflict with the law, improving the quality of human resources, facilities, and infrastructures."

"Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang berdampak merugikan terhadap kepentingan umum terkhusus generasi muda sehingga dapat mengancam ketahanan negara negara. Tindak pidana narkotika dilaksanakan secara terorganisir dan sistematis oleh pelakunya, maka dalam penegakannya dibutuhkan suatu upaya penanganan yang luar biasa. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur suatu bentuk perluasan tindakan penyidikan yang mengoptimalisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya ialah urinalisis yang pada dasarnya merupakan tindakan yang tergolong sebagai pemeriksaan barang bukti, di mana hasilnya berkedudukan sebagai alat bukti surat di pengadilan. Sebagai suatu bentuk tindakan hukum, jelas konsekuensinya bahwa pelaksanaan urinalisis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip due process of law. Dalam penelitian yuridis-normatif ini penerapan prinsip due process of law dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) asas yang mendasari admisibilitas alat bukti yakni, legality, necessity, legitimate aim, proportionality, dan safeguard against illegitimate access. Apabila, asas-asas tersebut tidak dipenuhi, maka akibatnya alat bukti hasil urinalisis yang dihadirkan di persidangan dapat dikesampingkan oleh hakim. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan urinalisis pada tindak pidana narkotika di Indonesia telah menerapkan ke-lima asas tersebut, akan tetapi belum terdapat unifikasi peraturan terkait tindakan urinalisis, dan terhadap asas safeguard against illegitimate access yang seharusnya dijamin oleh keberadaan lembaga praperadilan belum dapat diterapkan karena keterbatasan wewenang. Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini ialah, perancangan peraturan yang mengunifikasi mekansime pelaksanaan urinalisis dengan mempertimbangkan perspektif kepastian hukum, serta pemberian perluasan kewenangan pada lembaga praperadilan untuk menguji akuntabilitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan urinalisis pada tindak pidana narkotika.

---

Narcotics crime is a special crime that has a detrimental impact on the public interest, especially the younger generation so that it can threaten the resilience of the state. Narcotics crimes are carried out in an organized and systematic manner by the perpetrators, so in their enforcement extraordinary measures are needed. Therefore, Indonesian Narcotics Crime Acts regulates a form of expansion of investigative actions that optimizes the development of science and technology, one of which is urinalysis which is basically an action that is classified as an examination of evidence, where the results are located as documentary evidence in court. As a form of legal action, the consequence is clear that the urinalysis must be carried out based on the principle of due process of law. In this juridical-normative research the application of the due process of law principle is analyzed using 5 (five) principles that underlie the admissibility of evidence, namely, legality, necessity, legitimate aim, proportionality, and safeguard against illegitimate access. If, these principles are not met, then the result of the urinalysis evidence presented at the trial can be set aside by the judge. This study found that the implementation of urinalysis on narcotics crimes in Indonesia has implemented the five principles, but there has been no unification of regulations related to urinalysis, and the principle of safeguard against illegitimate access which should be guaranteed by the existence of pretrial institutions has not been implemented due to limited authority. . The suggestions that can be given through this research are the design of regulations that unify the mechanism for implementing urinalysis by considering the perspective of legal certainty, as well as granting expansion of authority to pretrial institutions to test the accountability of law enforcement officers in carrying out urinalysis on narcotics crimes. "

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"Tesis ini memuat pembahasan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Undang-Undang Narkotika, dimana dalam penelitian ini akan dibahas proses restorative justice yang tidak terlaksana dengan maksimal khususnya bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana narkotika menjadi timpang ketika UU SPPA dan UU Narkotika yang menitikberatkan proses rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika, justru tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tesis ini membahas dan menguraikan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika dan perbandingan penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika di beberapa lembaga. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana penulis mengaji Undang-Undang yang kemudian dikaitkan dengan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana narkotika, yang terdiri atas faktor internal dan eksternal, kemudian penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika yang belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan UU SPPA dan UU Narkotika, serta perbedaan penanganan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di LPKA Jakarta, BNN LIDO, dan RSKO Jakarta. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama bagi perbaikan para pelaku tindak pidana narkotika, namun ternyata masih terdapat banyak celah jika dilihat dari segi penanganannya, diantaranya adalah proses rehabilitasi serta program-program yang dilaksanakan didalam ketiga lembaga tersebut.

---

This thesis discusses about the narcotic crime whos committed by children, referring to the Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act, this study discussed about the process of restorative justice that wasn 39 t implemented maximally, especially for the child of the perpetrators narcotic crime. Decision of the jail punishment to child drug abusers could be judged didn rsquo t accordance with a Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act which have a priority for doing a rehabilitation and isn rsquo t applied by law enforcement officers. This study is juridical normative, which an authors review is an act and will be associated with the extent to the rules was applied in the society.

The results of this study express the causing factors of why a child be a perpetrators of narcotics crime, which consist by internal and external factors, then an application of sanctions to children whos carry out in narcotics crime that has not been implemented maximally based on SPPA Act and Narcotics Act, and a difference of criminal treatment for a child drug abusers in LPKA Jakarta, BNN LIDO, and RSKO Jakarta. Although they have a same function for handle a child drug abusers, but there is something different between the rehabilitation process and the programs implemented. "

"Kejahatan narkotika berkembang menjadi kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisasi. Agar pengungkapan kasusnya bisa lebih mendalam dibutuhkan peranan seorang saksi yang juga tersangka (Justice Collaborator). Data ICJR tahun 2016 mengungkapkan banyak instansi yang telah memberikan rekomendasi persetujuan Justice Collaborator namun Badan Narkotika Nasional selama ini menolak sedangkan Polri belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi Justice Collaborator di Indonesia dan Implementasinya pada Badan Narkotika Nasional dan Polri. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengajuan status Justice Collaborator bisa pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemidanaan serta adanya perlakuan khusus dan penghargaan. Implementasinya pengajuan Justice Collaborator narapidana selama ini ditolak oleh dua instansi karena belum adanya aturan pelaksanaan yang padu dan khusus bagi tindak pidana narkotika. peran Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika sangat penting untuk dapat dimaksimalkan peranannya agar tercipta ketahanan nasional yang lebih baik.

---

Narcotics crime develops into extraordinary crime and organized crime. In order for the disclosure of his case to be more profound, the role of a witness who is also a suspect is needed (Justice Collaborator). ICJR data in 2016 revealed that many agencies had given recommendations to the Justice Collaborator, but the National Narcotics Agency had refused while the National Police was unknown. The purpose of this study was to analyze the regulation of Justice Collaborator in Indonesia and its implementation in the National Narcotics Agency and National Police. The method used is qualitative descriptive. The results show that the regulations in Law No. 31 of 2014 state that the submission of Justice Collaborator status can be at the stage of investigation, prosecution and punishment as well as special treatment and awards. The implementation of the prisoners Justice Collaborator submission has been rejected by two agencies because there is no implementation rule that is unified and specifically for narcotics crime. However, the rejection attitude so far still corresponds to justice as well as the efforts of law enforcement agencies in realizing national security amid the limitations of existing regulations."

"Tulisan ini membahas mengenai penerapan diskresi polisi dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana narkotika dan pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika yang dilakukan di lingkup Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diskresi dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika dan pencucian uang direpresentasikan melalui penyaringan perkara. Diskresi yang dilakukan pada proses penyelidikan kejahatan narkotika dan pencucian uang merujuk pada situasi penerapan diskresi oleh pandangan Wilson. Penerapan diskresi dilakukan dengan mempertimbangkan adanya faktor internal direktorat yang terkait dengan nilai organisasi di lingkup Ditresnarkoba. Identifikasi lima pendekatan normative order meliputi aturan hukum; kontrol birokrasi; pengalaman; kemampuan; dan moralitas memberikan penjelasan bahwa nilai dan budaya organisasi di Ditresnarkoba dapat menjadi pengaruh perilaku polisi terkait penerapan diskresi."