Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
Abdul Haris
"
Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24896
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Defi Suyanti
"
[ABSTRAK
Berkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan Kuasa
Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenai
kuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalam
Putusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iT
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian norrnatif dengan alat
pengumpulan data studi dokumen. Kuasa untuk menjual bukan tetmasuk dalam
Kuasa Mutlak i,ang dilarang, dan pemberian kuasa untuk menjual merupakan
kelanjutan dan perjanjian ,vang tidak ...
"
2015
T43864
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elza Puspa Mardiani
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai wasiat yang melanggar bagian mutlak (Legitime Portie) anak kandung menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan Pengadilan Negeri tangerang atas perselisihan yang terjadi antara penerima wasiat dengan ahliwaris legitimaris. Permasalahan terjadi pada saat Pewaris membuat wasiat yang isinya menyatakan bahwa memberikan seluruh hartanya kepada salah satu anak kandungnya saja, padahal disini pewaris masih mempunyai ahliwaris lain yang merupakan ahliwaris legitimaris, yang berhak terhadap bagian mutlak dari harta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43713
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Astari Amalia Sari
"
Skripsi ini membahas mengenai hibah yang dilakukan oleh seorang pewaris kepada kemenakannya sewaktu ia hidup. Namun yang dihibahkan adalah keseluruhan harta pewaris berupa dua bidang kavling tanah, sehingga pelaksanaan hibah ini telah menyinggung bagian mutlak ahli waris legitimaris dan membuat mereka kehilangan hak mewarisnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hibah tersebut adalah sah. Setelah meneliti lebih jauh, penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdata. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian ...
"
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010
S25078
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Verita Dewi
"
Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dalam perbankan berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan hutang debitur. Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan dibawah tangan merupakan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah yang umumnya dilaksanakan melalui pelelangan umum. Penjualan dibawah tangan terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan dengan membuat akta kuasa menjual dihadapan Notaris. Tesis ini membahas mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43034
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pardede, Jeffry
"
Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan dalam suatu pemberian kuasa mutlak serta bagaimanakah konsekwensi hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam suatu pemberian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46619
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vici Lestari
"
ABSTRAK
Thesis ini membahas tentang perwakilan melalui pemberian kuasa dalam jual beli tanah dan
kaitannya dengan pendaftaran pemeliharaan data. Pemberian kuasa sebagaimana yang
dirumuskan dalam Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah persetujuan
seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukan
suatu perbuatan/tindakan untuk dapat ?atas nama? si pemberi kuasa. Oleh karena pemberian
kuasa merupakan perjanjian, maka pemberian kuasa dapat diberikan untuk apapun juga, baik
yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama
sekali selama ...
"
2010
T27939
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hutauruk, Karsten Maruli Rogate
"
Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya juga terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Mangestuningtyas
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36277
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Steffi Alphanie
"
Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (pewarisan ab-intestato) dan pewarisan berdasarkan wasiat (pewarisan ad-testamento). Bagian mutlak (legitime portie) adalah bagian minimum tertentu yang tidak dapat diganggu gugat dan harus diperoleh ahli waris ab-intestaat tertentu dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang biasa disebut dengan legitimaris. Namun pada prakteknya, banyak terdapat akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang berisi kehendak pewaris yang melanggar bagian mutlak (legitime portie) ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41779
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
