Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era globalisasi seperti saat ini kondisi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil maupun kondisi politik negara yang lainnya Hal ini dikarenakan telah munculnya interdependensi antar negara khususnya untuk negara negara yang tergabung dalam suatu komunitas ekonomi Komunitas ekonomi tersebut dapat terbentuk melalui banyak faktor antara lain kesamaan area geografis kesamaan produsen suatu komoditas tertentu dan lainnya Komunitas komunitas ekonomi tersebut kemudian membentuk peraturan terkait perdagangan internasional yang bebas atau disebut juga free trade area Ide gagasan tersebut memunculkan kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral yang bertujuan untuk memudahkan satu negara dapat dengan mudah melakukan transakasi perdagangan internasional dengan negara lain tanpa adanya hambatan Diawali dari konsep free trade area kemudian berkembang menjadi kerjasama ekonomi antar negara secara menyeluruh dan tidak terbatas pada kerjasama perdagangan maka muncullah Economic Partnership Agreement EPA Indonesia menjadi negara yang telah menandatangani EPA yang pertama dan satu satunya yaitu dengan Jepang dan disebut dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement IJEPA Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa yuridis terhadap investasi asing langsung dalam IJEPA yaitu berupa kesesuaian isi perjanjian IJEPA pada bagian investasi dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan implementasi perjanjian tersebut dalam bidang investasi di Indonesia yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama bilateral dalam bentuk EPA.

---

ABSTRACT

In this globalization era the condition of a country is strongly influenced by the measures taken and the political conditions of other countries This is because has been the emergence of interdependence among countries especially for the countries who are members of an economic community The economic community can be formed by numerous factors including geographical area sameness similarity manufacturer of a certain commodity and others Economic communities are then formed relevant rules of free international trade that is also called free trade area The idea gave rise to the idea of economic cooperation both bilaterally and multilaterally which aims to facilitate the country can easily make international trade transaction with other countries without restriction Starting from the concept of free trade area later evolved into economic cooperation among countries as a whole and is not limited to trade then comes the Economic Partnership Agreement EPA Indonesia is one of a country that has signed the EPA which is the first and only one with Japan and namely the Indonesia Japan Economic Partnership Agreement IJEPA This study aimed to analyze the juridical on foreign direct investment in IJEPA This study focus to analyze the form of conformity contents of the agreement IJEPA on the investment by Act No 25 of 2007 on Investment and the implementation of such agreements in the field of investment in Indonesia which will be taken into consideration for Indonesian government in bilateral cooperation in the form of EPA."

"Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PII Indonesia pasca peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Kedua PII tersebut adalah BIT Indonesia – Singapura (2018) dan BIT Indonesia – Uni Emirat Arab (2019). Sementara itu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia – Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul MFN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip ejusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam perjanjian investasi internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih konsisten dalam merundingkan PII kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban substantif dalam rumusan klausul MFN.

---

This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clause in Indonesia's post-review international investment agreements (IIA) can prevent the use of such clause for the importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review IIAs can prevent the imporation of substantive obligations derived from third-party treaties. The two IIAs are the Indonesia - Singapore (2018) BIT and the Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clause in one out of the three IIAs analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the formulation of the MFN clause itself, the ejusdem generis principle, and the intent of the contracting parties to the IIA. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when negotiating future IIAs to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party treaties in the MFN clause."

"Perdagangan pangan internasional berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Karena itu, WTO sebagai lembaga internasional yang mengatur perdangangan internasional membuat beberapa ketentuan yang mengatur tentang perdagangan internasional terkait pangan. Penelitian ini menganalisis keselarasan ketentuan hukum perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan ditinjau dari ketentuan WTO, dengan melakukan perbandingan atas prinsip dan peraturan ketentuan perdagangan dan perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan dengan prinsip dan ketentuan WTO. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, nyatanya memiliki beberapa ketentuan perdagangan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO, yang berdampak terhadap harga dan ketersediaan pangan di dalam negeri.

---

International food trade plays an important role in meeting world food needs. Consequently, WTO as an intergovernmental organization that regulates international trade makes several provisions governing international trade related to foods. This thesis analyzes the harmony of the provisions of Indonesia’s international trade law based on WTO law, by comparing the principles and regulations of Indonesia’s international trade related to foods and trade with WTO principles and provisions. The method that is used in this thesis is library studies of primary and secondary source of law. This study found that Indonesia, as one of the members of WTO, has several food trade laws that are not in accordance with the WTO law, that impacts the price and availability of foods in the country."