Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Rizki Amalia Yuliani
"
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kartini Muljadi
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
346.08 KAR h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nurlia
"
ABSTRAK
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnya
untuk pembiayaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan
negara. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan piutang pajak harus didahulukan
dari piutang-piutang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang
perpajakan Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pembagian
hasil lelang eksekusi pajak, dimana obyek lelang tersebut dibebani Hak
Tanggungan. Penelitian tesis ini difokuskan untuk menganalisis apakah hasil
lelang akan dipergunakan untuk melunasi utang pajak atau akan dipergunakan
untuk melunasi utang ...
"
2016
T45905
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cathlin
"
ABSTRAK
Bank sebagai financial intermediary berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dalam memberikan fasilitas kredit, salah satunya adalah agunan/ jaminan kredit. Salah satu bentuk agunan/ jaminan kredit yang diterima oleh bank adalah tanah dengan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah tersebut: perihal tertib administrasi Badan Pertanahan Nasional dalam pencatatan hak atas ...
"
2017
T46971
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Grace Monika Harijanto
"
Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan menjadi landasan penyelenggaraan hak tanggungan elektronik berdasarkan perspektif teori perundang-undangan. Peraturan hak tanggungan elektronik tersebut menyebabkan perubahan signifikan antara lain terhadap peran dan tugas pihak yang terkait dalam proses pembebanan hak tanggungan elektronik. Selain itu juga terdapat inkonsistensi pengaturan yang menimbulkan masalah hukum. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library