Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT karena dibuat tanpa persetujuan pemilik tanah. Tesis ini menganalisis dapat terbitnya APHT yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan dari pemilik tanah serta menganalisis tanggungjawab PPAT terhadap APHT yang dibuatnya pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Bks. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan asas-asas hukum, dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini, serta teori-teori pendukung lainnya.Hasil penelitian dari tesis ini adalah dapat terbitnya APHT tersebut tanpa persetujuan dari pemilik tanah yang sesungguhnya dikarenakan dalam pembuatan APHT terdapat kesalahan dalam pengecekan mengenai kebenaran identitas dari pemilik tanah yang sesungguhnya, dan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT menurut peraturan. Sehingga tidak memenuhi asas-asas dari Hak Tanggungan dan juga tidak memenuhi syarat akta autentik dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal. PPAT MM, S.H., M.H. selaku pembuat akta turut bertanggung jawab atas APHT yang dibuatnya. Turut Tergugat I selaku PPAT dalam pembuatan APHT tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Bks, dikatakan bahwa Turut Tergugat I melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut secara kumulatif.

---

This thesis discusses the annulment of the Mortgage Deed APHT because it is made without the approval of the land owner. This thesis analyzes the APHT can be published by PPAT without the approval from the land owner and analyzes the responsibility of PPAT towards APHT which he made based to the Bekasi Court Decree Dated October 18th, 2016 No. 52 Pdt.G 2016 PN.Bks. The research method used in writing this thesis is normative juridical research. This method is used to answer problems in research based on legal principles, and positive law that regulate the problems in this study, as well as other supporting theories.The result of this thesis is the issuance of APHT without the approval of the real landowner because in the making of APHT there is a mistake in checking the correctness of the identity of the real landowner, and not in accordance with the procedure of making the PPAT deed according to the regulation. So it does not meet the principles of Mortgage Rights and also does not meet the requirements of the authentic deed and result in the deed becomes void. PPAT MM, S.H., M.H. as the author of the deed is also responsible for the APHT he made. The Respectively Defendant I as PPAT in making APHT is not in accordance with the procedure. In Bekasi Court Decree Dated October 18th, 2016 No. 52 Pdt.G 2016 PN.Bks, it is said that Participant of Respectively Defendant I performs Action Against the Law This can be seen from the fulfillment of elements of the act against the law cumulatively."

"Jual beli tanah di bawah tangan tidak dapat memberikan bukti yang kuat sehingga penjual yang beritikad buruk berpeluang menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal tanah dijual kembali diam-diam di hadapan PPAT maka dapat menimbulkan sengketa antara para pembeli yang merasa berhak. Pokok permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli karena adanya penggelapan oleh penjual atas pembeli sebelumnya di mana jual beli dilakukan di bawah tangan dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur bersangkutan yang beritikad baik serta tanggung jawab PPAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 525/PDT/2019/PT.SMG. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum Akta Jual Beli tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan yang dinyatakan batal demi hukum karena cacat hukum adalah turut batal demi hukumnya produk-produk hukum yang timbul berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, dalam kasus ini meliputi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan. Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli kedua dan kreditur yang beritikad baik berupa mempertahankan haknya walaupun penjual maupun pemberi Hak Tanggungan ternyata bukan orang yang berhak, sedangkan pemilik asal dapat menuntut ganti kerugian. PPAT yang aktanya batal demi hukum karena ketidakjujuran penghadap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya pelaksanaan jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT dan mendaftarkan haknya ke kantor pertanahan, serta harus ada peraturan yang lebih rinci dan tegas mengenai prosedur pelaksanaan jual beli tanah.

---

The sale and purchase of land carried out privately does not have strong evidence so it provides the opportunity for the seller with no good faith to resell the land to any third party. This may cause disputes between two buyers with good faith. The subject of this thesis discusses about the legal consequences of the cancellation of the Sale and Purchase Deed due to the embezzlement by the seller of the previous buyer where the sale was carried out privately, legal protection that can be given to the second buyer and the creditor with good faith and Land Deed Official's responsibility based on Decision of Purwokerto District Court Number 8/Pdt.G/2019/PN.Pwt juncto Decision of the Central Java High Court Number 525/PDT/2019/PT.SMG. This research is a normative juridical study using secondary data. In this thesis it is concluded that the legal consequence of the Deed of Sale and Purchase of land which has been encumbered with a Mortgage which is declared null and void due to legal defects is also null and void for the legal products that arise on the basis of the Deed of Sale and Purchase, in this case include the Land Certificate, Mortgage Deed, and Mortgage Certificate concerned. Based on SEMA No. 7/2012 legal protection must be given to second buyers and creditors who have good intentions in the form of defending their rights even though the seller and the giver of the Mortgage are not the rightful person, while the original owner can sue for compensation. PPAT (Land Deed Official) whose act is stated null and void due to dishonesty of the party cannot be held accountable. The results of the study suggest that the sale and purchase of land should be carried out in front of the PPAT and register the rights to the Land Office, with the registration of the new land owner in the land book and certificate, and there must be more detailed and strict regulations regarding the procedure for the sale and purchase of land."