Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi kebijakan FLPP, yaitu untuk pemilikan rumah sejahtera tapak di Kabupaten Bekasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang di dalamnya terdapat proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, efektivitas dari sisi tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan telah berjalan dengan baik. Tepat proses yang terdapat dalam implementasi kebijakan FLPP selama tahun 2011 telah berjalan dengan baik, namun ditemukan belum berjalan secara efektif pada awal tahun 2012, karena terdapat kendala dari Undang-Undang yang sulit untuk diterima oleh para pelaksana kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan konsistensi dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan FLPP, yaitu terkait dengan penetapan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kebijakan FLPP.

---

The purpose of this study was to determine how the effectiveness of the implementation of FLPP policy, namely for home ownership prosperous site in Bekasi. Model analysis of the data used in this study is a qualitative data analysis by Miles and Huberman, in which there is a process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result can be drawn from this study is, the effectiveness of the policy proper, proper execution, proper target, the proper neighbor has gone well. Appropriate process contained in FLPP policy implementation in 2011 has done as well, but not run effectively on the beginning of 2012, because there are constraints of the Act that are difficult to be accepted by the policy implementers.

The conclusion of this study is, consistency is necessary by the government in carrying FLPP policy, which is associated with the establishment of rules and regulations necessary for FLPP policy."

"Krisis tahun 1997 yang salah satu sumbernya diperkirakan berasal dari krisis nilai tukar bath Thailand, pada tahun 1998 menjalar ke Indonesia dan telah menyebabkan kontraksi pada perekonomian Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Hal ini mempunyai dampak langsung terhadap penurunan investasi di Indonesia sampai saat ini.Penelitian ini ingin menjelaskan secara empiris apakah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank sentral setelah krisis (tahun 1997 sampai dengan tahun 2004) efektif dalam menghambat pelarian modal dan berhasil meningkatkan investasi di Indonesia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter (suku bunga, pinjaman luar negeri, harapan infiasi, kredit perbankan) belum dapat mendorong investasi di Indonesia.Kemungkinan besar faktor diluar ekonomi seperti politik, keamanan, kepastian hukum, peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia. (world Development Report, 2005)"

"Penyajian proyeksi Neraca Pembayaran yang menyajikan catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi terasa sangat penting guna mendukung penetapan kebijakan ekonomi makro oleh pemerintah suatu Negara. Mengingat Neraca Pembayaran memiliki hubungan yang erat dengan sector fiscal dan moneter, perlu meneliti hubungan dari sector-sektor tersebut dalam pengaruhnya terhadap neraca pembayaran.Neraca pembayaran yang di presentasikan oleh cadangan devisa (reserve), dalam dalam penelitian ini menggunakan variable Gross Foreign Asset (GFA), dimana seluruh perubahan dalan aktiva luar negeri secara bruto diasumsikan telah mempengaruhi reserve. Kembali kepada penyajian proyeksi yang selama ini dilakukan dalam membuat proyeksi neraca pembayaran dalam hal ini Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), dibuat dengan mempertimbangkan asumsi indikator makro ekonomi. Penulis merasa terdorong untuk membuat suatu penelitian dengan menggunakan suatu model dari pendekatan moneter yang mempengaruhi neraca pembayaran. Melalui Model pendekatan yang diteliti dengan dengan menggunakan variable moneter yaitu pendapatan riil (PDB), tingkat harga domestik, suku bunga, money multiplier dan kredit domestik (given dari model empiris) sebagai variable bebas untuk melihat hubungan yang saling memeeengaruhi, besar dan arah diantara variable bebas terhadap cadangan devisa sebagai variable tidak bebas.Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang dapat dipertimbangkan (saling mempengaruhi) dalam perhitungan neraca pembayaran anatar variable bebas dengan variable tidak bebas yang disajikan basil estimasi model. Namun perlu diperhatikan adanya bias data karena terjadinya krisis moneter yang sangat signifikan dalam sejarah perekonomian Indonesia pada kuartal ke-3 tahun 1997, serta faktor non moneter yang tidak terkuantifikasi dalam..."

"Penelitian ini mencoba untuk menguji model yang dikembangkan oleh Guender (2002) dalam menentukan optimal rules bagi instrumen kebijakan moneter di Indonesia. Pengujian model dilakukan dengan cara melakukan estimasi terhadap parameter persamaan IS relation dan Forward Looking Phillips Curve. Hasil dari penelitian ini adalah suatu rules untuk menentukan nilai suku bunga optimal yang dipengaruhi oleh besarnya gap antara inflasi aktual dengan target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia dan pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam era inflation targeting, penetapan suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia belum sepenuhnya fokus pada stabilitas inflasi dibandingkan stabilitas output. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan suku bunga acuan, yaitu BI rate, belum optimal."

"Jumlah uang beredar menjadi sasaran antara kebijakan moneter yang efektif, apabila stabilitas permintaan uang tercapai. Stabilitas permintaan uang diartikan sebagai permintaan uang yang dapat diprediksi oleh otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar yang dikontrol oleh otoritas moneter dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi lainnya (suku bunga dan PDB) dengan besaran yang dapat diukur. Berdasarkan hasil penelitian ini, permintaan uang (M2) riil tidak stabil. Hal ini dimungkinkan oleh inovasi pada sektor keuangan. Adapun, inovasi keuangan bersumber pada kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi alat pembayaran yang semakin likuid. Alat pembayaran ini tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh Bank Indonesia. Sehingga jumlah uang beredar tidak efektif untuk dijadikan sasaran antara kebijakan moneter."