Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruwatan dengan lakon Sudharmala pada mulanya digunakan untuk meruwat sukerta, peristuwa bersih desa, khitanan, dan pernikahan. Namun demiian, pda era modern ruwatan dengan lakon itu juga difungsikan untuk kegiatan yang terkait dengan kehidupan masyarakat modern, misalnya ulang tahun, peresmian perusahaan, dan lain-lain. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pergeseran fingsi ritual ruwatan Sudhamala dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Pendekatan fungsu digunakan untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk pengumpulan data yang didapat dari observasi langsung, yaitu langsung melihat pertunjukan wayang lakon Sudhamala merekam, dan mentranskripsikannya. Wawancara dan studi pustaka juga dilakukan guna melengkap data. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, bahwa fungsi ritual lakinSudhamala bergeser karena sumber ceita berasal dari teks hasil kara masyarakat "pinggiran" dan menjadi seni ritual ang bersifat kerakyatan sehingga mudah mencari seiring dengan dinamikamasyarakat. Pergeseran fung ritual disebabkan oleh faktor internal (pendidikan, pengalaman, kepercayaan) dan eksternal (kekuasaan, teknologi, ekonomi)."

"Studi tentang zakat di Indonesia sejauh yang penulis amati kebanyakan berkutat pada manajemen pengelolaan zakat serta yang terkait dengan tinjauan keagamaan. Sedikit yang mengkaji zakat sudut pandang tinjauan sosial, kalaupun ada masih membatasi pada kegunaan zakat bagi kepentingan sosial. Sementara penelitian yang mengkaji tentang bagaimana aktivitas berzakat dan model pengelolaan yang dilakukan masyarakat serta bagaimana espektasi mereka terhadap bentuk pengelolaan zakat masih minim. Padahal zakat adalah aktivitas keagamaan yang melibatkan jumlah uang cukup banyak. Untuk itu penulis mencoba membuat gambaran aktivitas berzakat warga serta bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang sesuai menurut mereka. Zakat adalah sebuah ibadah wajib keagamaan kongkrit yang agak unik. Dikatakan unik karena mengandung alasan penjelasan yang sangat rasional dan berhubungan dengan status sosial dan ekonomi umat serta kesulitan hidup umat yang lain. Dengan keunikannya tersebut zakat menyimpan potensi berupa jumlah nominal uang yang akan bergantung dengan jumlah wajib zakat pada suatu wilayah negara. Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tapi sayangnya potensi ini sejauh ini masih dibiarkan menjadi sekedar potensi yang tidak terkelola dengan baik.Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah zakat memiliki fungsi yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat, bukan sekedar fungsi keagamaan apabila bisa dikelola dengan benar. Bagaimana aktivitas berzakat di RW 02 Keluarahan Tebet Barat, serta bentuk pengelola zakat seperti apa yang warga inginkan yang diteliti. Ada dua tujuan dari penelitian ini, pertama mencoba mengetahui bagaimana aktivitas berzakat dijalankan warga, sedang tujuan dengan menggunakan metode pengumpulan data survey terhadap 32 responden di 9 RT pada RW 02 Kelurahah Tebet Barat Jakarta Selatan, dibantu dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Studi ini menggunakan analisa statistik SPSS dengan menggunakan tabel frekwuensi untuk menggambarkan secara rinci aktivitas berzakat yang dijalankan warga. Selanjutnya dengan menggunakan data survey dicoba dicari model Badan Amil Zakat seperti apa yang diinginkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas berzakat yang dilakukan warga menunjukan bahwa zakat baru memiliki fungsi keagamaan semata. Penjelasan Al'Quran yang mewajibkan umat muslim yang memiliki kekayaan lebih dari cukup untuk membayar zakat dengan harapan bisa menciptakan keseimbanagn dibidang perekonomian tidak meresap dalam benak wajib zakat. Wajib zakat hanya sekedar menjalankan kewajiban dalam berzakat. Zakat sebagai tindakan sosial muncul sebagai konsekwensi dari pilihan seseorang terhadap agama Islam. Zakat yang memiliki potensi untuk menjaga sistem sosial masyarakat agar tetap dalam keseimbangannya ternyata fungsinya terdomestikan oleh penghayatan ritual keagamaan. Dalam tradisi Fungsionalisme zakat hanya berfungsi menjaga tetap utuhnya sistem keagamaan, harapan Islam agar zakat mampu juga menjaga sistem sosial masyarakat tidak terpenuhi. Hal itu terjadi karena pesan zakat sudah tereduksi ditingkat pemahaman umat. Sementara menurut konsep tindakan rasionalnya Weber aktivitas berzakat umat muslim merupakan tindakan rasional yang berorintasi nilai. Dalam tipe tindakan Weber, bentuk tindakan semacam itu menunjukan bahwa aktivitas berzakat warga belum menunjukan tipe tindakan dari masyarakat yang sudah modern. Dimana masyarakat modern ditandai dengan tipe tindakan mayoritas berorientasi pada pencapaian tujuan. Badan Amil Zakat yang sanggup memberikan jaminan akuntabilitas dan kepercayaan menjadi pilihan bagi Badan Amil Zakat yang dipercaya mengelola dana zakat. Karena belum ada yang dianggap memenuhi standar tersebut wajib zakat masih memilih membayarkan zakatnya langsung ke penerima maupun ke masjid. Kebijakan perzakatan harus diarahkan pada upaya untuk membangun kesadaran tentang makna dari esensi zakat, sekaligus untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada wajib zakat. Dengan jumlah warga muslim mayoritas kalau dana zakat bisa dimanfaatkan demi kepentingan kaum miskin, paling tidak ada satu meknisme yang bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan umat."

"Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain, pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi (kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung, menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis, aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai representasi kebutuhan masyarakat.Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru."

"ABSTRAKToynbee termasuk seorang filsuf sejarah spekulatif. Seperti filsuf-filsuf sejarah umumnya, ia pun ingin mencari dan menemukan struktur intern yang melatarbelakangi arus peristiwa sejarah. Usaha itu dilakukan dengan bimbingan tiga pertanyaan utama : (1) Apa pola sejarah?; (2) Apa mekanisme sejarah?;.dan (3) Apa tujuan sejarah?Toynbee menyelidiki sejarah dengan cara mengamati sejarah dari lingkup-lingkup kebudayaan (masyarakat) tertentu karena menurut dia, kebudayaan merupakan unit studi sejarah. Sebagai unit studi sejarah, kebudayaan harus dipandang sebagai suatu keseluruhan. Itu berarti ia bertolak dari asumsi tentang sejarah sebagai konstruk atau sistem.Seluruh hasil surveinya, yang dituangkan dalam buku A Study of History (12 jilid), menunjukkan bahwa ada 21 kebudayaan besar di dunia. Dengan mengikuti siklus kehidupan organisme, proses perkembangan kebudayaan itu berlangsung dalam 4 tahap: (1) kelahiran; (2) pertumbuhan; (3) keruntuhan; dan (4) kehancuran. Proses perkembangan masing-masing kebudayaan dalam keempat tahap itu memperlihatkan dengan jelas pandangan Toynbee mengenai pola, mekanisme, dan tujuan sejarah.Pola sejarah yang dianut Toynbee, seperti terlihat dalam keenam jilid pertama, adalah pola siklis karena proses sejarah itu bergerak secara kontinu membentuk suatu lingkaran (lahir, bertumbuh, runtuh, dan hancur). Tetapi mulai akhir jilid VI proses sejarah menampakkan pola linier.Mekanisme sejarah tercermin dalam tiap-tiap tahap perkembangan kebudayaan. Proses kelahiran kebudayaan berlangsung dalam mekanisme "tantangan-dan--jawaban" (challenge-and--response); proses pertumbuhan dalam "penarikan diri-dan-kepulangan" (withdrawal-and-return) para pemimpin: proses keruntuhan dalam "pemusnahan secara total dan pemaksaan apa-apa yang baru" (rout-and-rally); dan proses kehancuran dalam "perpecahan dan pembentukan kelompok-kelompok serta institusi-institusi baru" (schismand-palingenesia).Tujuan sejarah sudah tampak sejak akhir jilid VI di mana proses sejarah bergerak mengikuti garis lurus menuju Kerajaan Allah sebagai puncaknya. Di situlah manusia, yang telah mencapai status sebagai Manusia Super, menjalin hubungan langsung secara individual dengan Allah sendiri.Sebagian konsep Toynbee masih dirasakan relevansinya dengan kehidupan masyarakat modern sekarang, seperti konsep "tantangan-dan-jawaban". Kemajuan di segala bidang kehidupan manusia dewasa ini mencerminkan bagaimana dialektika antara tantangan dan jawaban berlangsung.Demikian pula halnya dengan masyarakat Indonesia. Kemajuan dalam pembangunan selama ini membuktikan keberhasilan masyarakat Indonesia dalam menjawab tantangan. Tetapi di samping itu konsep-konsep Toynbee yang lain, seperti "minoritas kreatif",- "minoritas dominan", "proletariat", dan "alienasi", terkesan menarik bila diangkat ke permukaan karena menampakkan relevansinya dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini."

"Manusia senantiasa berhubungan dengan teknologi, baik sebagai pengguna, maupun sebagai bagian dari pembuat produk teknologi. Apakah teknologi itu, dan apakah nilai yang terdapat di dalamnya, serta bagaimanakah manusia seharusnya bersikap terhadap teknologi? Dalam filsafat teknologi ada seorang pemikir yang mewakili pemikiran filsafat reformasional terhadap teknologi, yakni Egbert Schuurman. Di tengah dua arus pandangan, baik optimis maupun persimis, terhadap teknologi, Schuurman menawarkan sebuah Liberating Perspective sebagai jalan tengah. Pandangan ini melihatdampak kejatuhan yang begitu dalam, akan tetapi juga memperhitungkan keindahan ciptaan dan penebusan dalam Kristus bagi perkembangan teknologi. Menurut penulis pemikiran Schuurman akan Liberating Perspective merupakan solusi terhadap problema teknologi dan kehidupan teknologis."

"Sebuah kota metropolitan mensyaratkan infrastruktur transportasi yang baik, sehingga sebuah hal yang patut didukung, saat Pemprov Jakarta meluncurkan kebijakan untuk melakukan pembangunan sistern transportasi busway di Jakarta. Demi suksesnya kebijakan ini, seharusnya pemerintah kota juga mempertimbangkan suara-suara publik.Sebab sebuah kota akan berkembang makin maju, jika kebijakan publik yang dibuat selalu sesuai kebutuhan publik, sehingga dukungan publik akan muncul. Dukungan Inilah yang membuat pembangunan kota makin baik, terintegrasi dan sesuai kebutuhan kota. Sebagai bagian dari masyarakat modern, warga kota dihidupi oleh media masa. Inilah sarana paling rill, bagaimana warga kota berinteraksi dengan para pemegang kebijakan perkotaan. Media masa pun mewujudkan dirinya sebagai penyeimbang dan pengawas bagi pembangunan kola.Penelitian ini bermaksud melihat, sejauh mana media masa di Jakarta, menilai kebijakan busway. Lantas, bagaimana media masa memberi ruang bagi para stake holder kota, baik dari Gubernur, pejabat Pemprov DKI Jakarta, pakar, masyarakat umum, hingga pekerja dalam menilai kebijakan busway ini. Untuk analisa menggunakan analisa isi media.Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa media masa dan komentar publik di media menolak busway karena pembangunan busway koridor 1 Pemprov DKI Jakarta terkesan tidak mempersiapkan secara matang. Sehingga kondisi ini menganggu operasional, dan menimbulkan efek sosial dan lalu lintas yang cukup besar. Media mencatat, hal yang sama dilakukan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta untuk koridor II dan III, tapi media tidak lagi menolak. Sebagian publik mendukung program busway, namun harus dikerjakan lebih profesional. Baik dari sosialisasi, implementasi, hingga evaluasi yang harus terns dilakukan.Untuk pembangunan koridor berikutnya, disarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperbaiki sistem sosialisasi publik dalam implementasi infrastruktur seperti pembangunan halte atau separator. Lalu, Pemprov Jakarta harus tanggap, bahwa efek-efek sosial dan rekayasa lain lintas harus bisa diprediksi dan segera dibenahi bila muncu] setelah adanya implementasi busway.Agenda media terfokus pada masalah operasional, kemacetan, efek sosial. Dan agenda media baru yang muncul pada koridor II dan III adalah pembebasan lahan dan impelementasi Bahan Bakar Gas. Kebijakan publik busway akan makin didukung, bila Pemprov Jakarta mengembangkan sikap emansipatoris dan tanggap atas reaksi dari publik.

---

A metropolitan city needs good transportation infrastructure to support its growth. The city government?s plan to implement the bus priority system is designed to improve the city?s ability to support its inhabitants, and therefore deserves the people?s full support. However, in order to ensure the success of the bus priority policy, the city government needs to listen to the public?s opinion.

The city?s government needs to identify the public?s needs and wants in order to better the city, which in turn will generate more goodwill and support of its policies by the people. A publicy supported city policy will create a better city development which is integrated and adequately supports the city?s needs.

In a modern society, peoples lives are permeated by the mass media. The mass media is the most often-used way by a city?s inhabitants to address their government and control its policies. The mass media has in turn transformed itself into a watchdog for the city's development policies.

This research aims to evaluate the effects of the mass media on the busway policy implementation. It especially focuses its evaluation on how the mass media

provides the city?s stakeholders, namely the Governor, city officials, public experts and the city?s citizens, with the means to evaluate this policy. The research uses media content analysis.

The research has found that media refused busway. Media recorded Busway corridor I implementation was not well prepared by the city?s government. This has created various social and traffic problems in the city. The media noted that the city?s governments repeats its mistakes in busway corridors II and III, but media did not refused busway. The city?s public however has been found to support the policy, although they demand that it be managed more professionally, especially in the policy?s socialization, implementation and evaluation.

The research therefore proposes that in the implementation of the next busway corridors the city government improves on its public socialization methods. Which in turn will give the city?s government with adequate information to address social and traffic problems which might arise from the development of the busway system.

Media agenda watch that the problems of the busway system still focuses on the traffic and feeder buses availability. New obstacles in the development of the busway system has also arisen in the form of land purchases and implementation of Gas Fuel. The research therefore proposes that the city?s government develops a more open and inclusive policy in its busway program. It must be open to public opinion and reacts accordingly to address the demands of the city?s citizens."

"Di dalam tesis ini dibahas sejarah terbentuknya identitas ganda Bekasi yang dimulai dari masa prakemerdekaan sampai kemerdekaan dengan batasan tahun 1983. Analisisnya didasarkan pada metodologi strukturis dari Charles Tilly dan teori collective action, juga hermeneutika. Dari analisis dengan penerapan teori tersebut ditemukan bahwa lahirnya identitas ganda Bekasi yang bercirikan kultur budaya tradisional dan modern dan budaya Bekasi yang mendua antara budaya Melayu dan Sunda, antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, disebabkan keputusan politik yang memasukkan wilayah administratif Kabupaten Bekasi ke wilayah Jawa Barat setelah adanya desakan dari masyarakat kewedanaan Bekasi serta usaha-usaha yang disengaja oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pembangunan industrialisasi, juga upaya dari kelompok Islam di daerah Bekasi sebingga lahirlah wajah hudaya Bekasi seperti dewasa ini.

---

Double Identity of Bekasi: a Tranformation of Traditional Society to Modern SocietyIn this thesis is studied by history forming of double identity of Bekasi started from a period of pre independence until independence with limited to 1983. Its analysis is relied on methodology of structural of Charles Tilly and collective action theory of hermeneutics too. Applied of analysis theory found that delivering birth of double identity of Bekasi which distinguishing cultural and modem and traditional cultural of twinning Bekasi among Malay and Sunda culture, among education of public and education of Islam, caused by decision of politics including Sub-Province administrative territory of Bekasi to West Java region after existence of pressure of society of Bekasi regency and also the effort intended by government in the effort execution of development of industrialization, also strive from Islam group in area of Bekasi so that born cultural face of Bekasi like these days."