Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harahap, Yahdil Abdi
Kewenangan dan tanggung jawab pengurus koperasi terhadap modal pinjaman bank
Depok: Universitas Indonesia, 2002
S24428
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Galih Maggieta Putri
Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap tingkat kemandirian daerah : studi empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2006-2010 = The effect of intergovernmental transfer, capital expenditure, and regional loan to level of local independence : empirical studies on Local Government in Indonesia period 2006-2010
" Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S43978
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fatya Alesi Ahmad Farizi
Menimbang keselarasan pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi pada pasal 33 Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 = Consider the consistency of debt capital regulation on cooperative with the principles of economics in article 33 of Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945
" ABSTRAK
Selain melalui modal sendiri serta modal penyertaan, koperasi juga ditentukan untuk dapat memupuk modalnya melalui modal pinjaman. Pengaturan mengenai perkoperasian di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai modal pinjaman koperasi haruslah selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. UUD 1945 melalui Pasal 33-nya, menentukan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perekonomian di Indonesia, yang di antaranya adalah prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan prinsip kemandirian. Penelitian ini membahas mengenai peran dan kedudukan ... "
2017
S65870
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library