Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Rizki Maulidani
"
Penelitian ini membahas mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas yang dilihat dari sudut pandang yuridis, prinsip dan ideologi perkoperasian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan perbedaan historis dan filosofis dari koperasi yang menyebabkan perbedaan dalam pembentukan modal dasar pendiriannya, minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah ini dan mengingatkan kepada koperasi agar dalam menjalankan usahanya tidak melupakan prinsi dan ideologi perkoperasian.
......This research discuss about Authorized ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24919
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Erik Chandra Sagala
"
Perseroan Terbatas (Naamloze Venotschap) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak para pendiri perusahaan yang sebenarnya tidak menggelontorkan dananya sebagai modal disetor dalam perseroan dengan melakukan penyelundupan hukum (fraus legis) dengan membuat catatan berupa surat pernyataan dan/ atau kuitansi tanda penerimaan sehingga pendiri seolah-olah telah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nafia Azhariya
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Pembahasan pertama mengenai sejarah pengaturan modal dasar dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan Good Corporate Governance yang akan berdampak terhadap hubungan dengan organ-organ Perseroan Terbatas. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66114
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ritonga, Nabila Syafitri
"
Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Haposan
"
Dalam berinteraksi antar individu diatur dalam norma agar tidak terjadi kekacauan. Agar norma tersebut dapat mengandung sanksi, maka harus dituangkan dalam hukum atau dalam suatu peraturan perundang-undangan, ini disebut dengan norma hukum. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum berarti segala kegiatan yang dilakukan berdasar pada hukum. Bila dipersempit segala kegiatan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kegiatan ...
"
2019
T52686
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ester Renata Patricia
"
Perubahan pengaturan Modal Dasar Perseroan Terbatas berpengaruh terhadap profesi Notaris karena Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan melakukan Penyuluhan Hukum atas perbuatan hukum tersebut. Dalam melakukan Penyuluhan Hukum mengenai Pendirian Perseroan Terbatas, selain Notaris harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, Notaris tidak dapat mengesampingkan asas-asas hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, seperti: asas kepastian hukum, prinsip kehati-hatian, dan prinsip Good Corporate Governance, karena walaupun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Farah Meutia
"
Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47548
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
