Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."

"Pada 29 November 2012 Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menandatangani Nota Kesepakatan Bersama no 412/Menkes/SKB/XI/2012 dan NK/30/PW.202/MPEK/201 untuk mendukung Wisata Kesehatan atau Health Tourism. Nota tersebut berlaku selama 2 tahun dan akan berakhir pada November 2014. Indonesia menargetkan menjadi negara tujuan medical tourism pada 2015. Untuk mengetahui implementasi medical tourism saat ini, dilakukan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Wing Amerta Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Bali. Telah dilakukan wawancara kepada 12 informan kemudian dilakukan analisis konten. Kecukupan informan diperoleh dengan mekanisme "snow balling". Validasi dengan triangulasi melalui pengamatan dan tilik dokumen.Simpulan penelitian adalah bahwa medical tourism sudah terlaksana di Wing Amerta Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Bali sebagai proses alamiah. Tahapannya belum seperti pre dan post prosedur diagram Deloitte 2008. Kajian implementasi yang mengacu pada mekanisme sistem masih dalam tahap perencanaan. Membutuhkan dukungan kebijakan, sarana, teknologi informasi, publikasi pemasaran dan otoritas pelaksana. Program medical tourism di Bali telah dilaksanakan di beberapa Rumah Sakit Swasta, antara lain Bali Royal Hospital dengan program unggulan Bayi Tabung/ Fertilisasi In Vitro dan Bedah Plastik.

---

On 29th November 2012, Ministry of Health and Ministry of Tourism and Creative Economics signed the Memorandum Of Understanding number 412/Menkes/SKB/XI/2012 and NK/30/PW.202/MPEK/201 to support medical tourism or health tourism. There were twelve (12) informan have been asked. Observation and reviewing documents were done for triangulation.Study showed that the medical tourism has been implemented in Wing Amerta of Sanglah General Hospital as a natural process. This medical tourism did not suit as pre and post procedure of medical tourism from Deloitte 2008 diagram. The process is still on the planning stage. It needs regulation support, information technology resources, publication support and authority good will. In Bali there are private hospitals which have medical tourism as their main services, one of them is Royal Bali Hospital choose In Vitro Fertilization and Plastic Surgery as their prime services."