Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wulan Pri Handini
Ruang lingkup materi muatan peraturan menteri (tinjauan teori peraturan perundang-undangan dan hasil putusan Mahkamah Agung) = The scope of the contents of the ministerial regulations (review of legislation theory and the results of the Supreme Courtss Decision) / Wulan Pri Handini
" ABSTRAK

Konsekuensi dianutnya Negara hukum oleh Indonesia menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terikat pada asas legalitas yang menghendaki setiap keputusan/tindakan yang diambil oleh pemerintah mengedepankan adanya dasar hukum. Akibatnya ketika Peraturan Perundang-undangan bermasalah, maka menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri pada tahun 2015 menyumbang 8.311 peraturan bermasalah karena substansinya bertentangan dan melampaui kewenangan. Bermasalahnya Peraturan Menteri salah satunya disebabkan rumusan ketentuan Pasal 8 yang tidak memberi kejelasan perihal materi yang dapat diatur oleh Peraturan Menteri dan tafsir ... "

2019
T54835
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Dwi Anggono
Keputusan bersama Menteri dalam perundang-undangan Republik Indonesia
" Tesis ini membahas tentang Keputusan Bersama Menteri yang secara faktual telah ada dan berkembang sejak lama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun dari perspektif ilmu perundang-undangan keberadaannya masih menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai jenis dan letaknya dalam peraturan perundang-undangan, serta cara menguji legalitasnya. Berdasarkan isi atau substansi nya Keputusan Bersama Menteri dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu: Keputusan Bersama Menteri yang bersifat peraturan perundang-undangan (regeling); Keputusan Bersama Menteri yang bersifat penetapan (beschikking); Keputusan Bersama Menteri yang bersifat peraturan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26752
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Otok Kuswandaru
Pengawasan menteri dalam negeri dan menteri keuangan terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah = Minister of Home Affairs and Minister of Finance's control of Local Taxes in the local government regulation, 2004
" The consequence of the implementation of the Law Number 22 Year 1999 on the Local Government is to apply the fiscal decentralization in giving an adequate fund for the autonomous local government in order to finance its authority. One of evidences of the implementation of the fiscal decentralization is the birth of the Law Number 34 Year 2000, which is the modification of the Law Number 18 Year 1997, on Local Taxes and Tariffs, furthermore, ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14038
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhadianti Ariestya Mochtan
Faktor kepemimpinan dalam kebijakan penerimaan tenaga kerja asing pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe = Leadership factor in japan migration policy under PM Abe administration / Nurhadianti Ariestya Mochtan
" ABSTRAK
Keadaan domestik Jepang yang kian memprihatinkan terutama dalam bidang kependudukan dimana jumlah penduduk negara Jepang terus mengalami penurunan, jumlah lansia lebih banyak jika dibandingkan dengan usia anak muda dan berdampak pada sektor tenaga kerja dan juga perekonomian Jepang yang mengalami stagnansi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah, berusaha untuk meningkatkan jumlah pekerja, demi meningkatkan perekonomian Jepang.Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang, ... "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Lazuardi
Tanggung jawab negara di bidang pendidikan dalam sistem hukum di Indonesia tinjauan terhadap peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 160 tahun 2014 = Country responsibility in education in the legal system in Indonesia review of the minister of education and culture regulation no 160 of 2014
" ABSTRAK
Pada tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberlakukan Permendikbud No. 160 Tahun 2014 yang berakibat pada munculnya dua kurikulum di dalam sistem pendidikan Indonesia yang menimbulkan beberapa permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan harus diatur dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden.
ABSTRACT
In 2014, the Minister of Education and Culture of Indonesia implements Regulation No. 160 of 2014 which resulted in the emergence ... "
2017
T48854
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samhan Nafi`BS
Wewenang Menteri Kesehatan dalam Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma Secara Kontrak = Minister of Health's Authority in the Implementation of Toll Plasma Fractionation
" Pemerintah Indonesia sedang berupaya mencapai kemandirian industri sediaan farmasi yang salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Produk Obat Derivat Plasma (PODP) secara nasional. PODP dihasilkan dari proses fraksionasi plasma yang hanya boleh dilakukan oleh fasilitas fraksionasi plasma. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya kemandirian tersebut adalah penyelenggaraan fraksionasi plasma secara kontrak antara industri farmasi dalam negeri dengan industri fraksionasi plasma luar negeri yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Rachmah Fadjria P.
Penerapan Kepmendagri No. 29/2002 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Banten
" Studi ini memaparkan bagaimana penerapan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengenai Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD di Biro Perlengkapan, Setda Propinsi Banten. Pada Tahun Anggaran 2003 ini, Biro Perlengkapan menyelenggarakan 13 kegiatan, dengan total dana yang dianggarkan sebesar Rp 81.849.765.548,00 dengan bobot terbesar dianggarkan bagi kegiatan Pengadaan Lahan Pemerintah Propinsi Banten. Dalam rangka meninjau sejauh mana Kepmendagri No. 29/2002 ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12576
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Markus Gunawan
Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: analisis tehadap kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah kota Batam dan otoritas pengembangan derah industri pulau Batam
" ABSTRAK
Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana status hukum kewenangan bidang pertanahan yang dimiliki oleh Otorita Batam sehubungan dengan diundangkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana ... "
2007
T18978
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hizkia Hendri Kadarwanto
Pengembangan sistem informasi pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen ruang luar (Lansekap) dan tata GRHA berbasis peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24 tahun 2008 pada bangunan gedung hijau negara = Development of information system for maintenance of landscape and housekeeping components based on peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24 tahun 2008 on state green buildings / Hizkia Hendri Kadarwanto
" ABSTRAK
Tujuan dari pemeliharaan dan perawatan bangunan adalah untuk membuat fungsi, struktur, dan estetika bangunan tetap terjaga sesuai dengan kondisi awal. Studi kasus yang diteliti adalah Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau gedung pemerintahan komponen ruang luar (lansekap) dan tata grha. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah komponen lansekap dan tata grha yang rusak sehingga tidak mencapai standar kinerja ruang ... "
2019
T55161
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Zahrin
Pengembangan sistem informasi untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur berbasis peraturan menteri pekerjaan umum nomor 24 tahun 2008 pada bangunan gedung hijau negara = Development of information system for the maintenance work of architectur components based on minister of public works regulation number 24 of 2008 in the state green building
" Pemeliharaan bangunan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan, infrastruktur dan fasilitas untuk memiliki fungsi yang tepat dan tidak cepat rusak. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola bangunan dan lahannya, serta menyesuaikan kebutuhan fasilitas dan mencapai persyaratan keandalan bangunan (kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan). Masalahnya, kondisi pemeliharaan gedung saat ini umumnya masih konvensional. Akibatnya, proses pemeliharaan gedung cenderung lambat, sering diabaikan, dan seringkali dapat mengakibatkan biaya tambahan yang tidak signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
T55173
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>