Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak pengambilan bahan galian golongan C memiliki dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C juga berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C. Untuk menjalankan kedua fungsi pajak tersebut, dibutuhkan administrasi pajak secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh McMaster yang dikombinasikan dengan teori yang disampaikan oleh Roy S. Salomo dan Iksan. Tahapan administrasi pajak terdiri dari identifikasi pajak, penetapan pajak, pemungutan pajak, biaya, dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, selama melakukan pengenaan pajak pengambilan bahan galian galian golongan C sejak 2001, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum menjalankan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan indikator yang ada. Pengadministrasian yang selama ini dilakukan justru menimbulkan dampak, yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang tidak mampu diminimalisir, dan ketidakseimbangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis secara deskriptif. Metode pencarian data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka.

---

This research explain about implementation tax administration at section C mining tax in Kebumen Regency. Section C mining tax has budgetair and regulerend function. Apart from being a source of local revenues, section C mining tax also serves as an effort to minimize the negative externalities of environmental degradation resulted by mining mineral exploration section C. To perform both functions the tax , tax administration needs appropriately. In this study, researchers used indicators of local tax administration proposed by McMaster which combined with the theory presented by Roy S Solomo and Iksan. The stages of the administration of a tax consist of tax identification, tax assesment, tax collection, cost, and law enforcement.

Based on the results of research, during the taxation decision mineral mining category C since 2001, the Government of Kebumen has not carry out local tax administration on section C mining tax in accordance with existing indicators. Administration which has been done precisely cause bad effect, namely the realization of tax revenues which is not able to reach the target, the negative externalities of environmental degradation are not able to be minimized, and the imbalance in revenue of section C mining tax with the environmental degradation.

This research using a quantitative approach with descriptive design. The methods of qualitative data search conducted through in-depth interviews, observation, and literature study."

"ABSTRAKTesis ini meneliti kebijakan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan batubara(PBB SPB) di Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak pengusaha tambang batubara. Penelitian ini melihat secara historis penerapan kebijakan tersebut dari awal mula kebijakan tersebut ditetapkan hingga saat ini berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kebijakan PBB SPB saat ini belum dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, bagaimana dampak kebijakan PBB SPB terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menganalisis alternatif desain kebijakan PBB SPB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif dan wawancara mendalam terhadap beberapa key informant. Hasil penelitianini menunjukkan dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak kebijakan yang ada saat inimenimbulkan beban administration cost dan compliance cost yang sangat tinggi karena implementasinya yang sangat kompleks, akibat nya penerimaan sektor PBB pertambangan batubara hingga saat ini belum optimal dengan banyak nya sengketa di lapangan. Untuk kembali meningkatkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak pengusaha tambang batubara, Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan PBB sektor pertambangan batubara yang ada saat ini agar kebijakan nya tetap koheren dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berlaku sebagai international best practice dengan tetap memperhatikan kebijakan pajak dalam framework natural resource taxation.

---

ABSTRACTThis thesis examines the tax policy of the land and building taxation (property tax/LBT) on the coal mining sector in Indonesia in its relation to increase taxpayer compliance. This thesis examines the tax policy from the point of history view on the implementation of the policy from the beginning of the policy set out in order to impose the LBT on coal mining sector to the present day. This research aims to explain why the current LBT on coal mining sector has not been able to improve taxpayer voluntary compliance, how the impact on current LBT coal mining sector on taxpayer compliance and analyse alternative design on LBT coal mining sector. This research is qualitativeresearch by using qualitative data collection technique and in-dept interview to some key informant. The results of this study indicate that current policy fiscal has a very high burden of administration & compliance cost due to its very complex implementation, due to its acceptance the LBT on coal mining sector to date has not been optimal with its many disputes in the field. To re-increase voluntary compliance for taxpayers of coal mine taxpayers, the Government needs to review the current LBT policy on coal mining sector so that its policies remain coherent with the principles of taxation applicable as international best practice while maintaining tax policies in theframework of natural resource taxation."