Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinan dengan Izin Usaha Pertambangan, dimulai dari penelitian dasar-dasar hukum pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik ditekankan dalam hal dalam hai kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengganti kontrak karya dengan izin belum dapat menjamin kepastian hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukum pertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum dapat dicapai.

---

Indonesia had a mining law system to regulate foreign investment on mining which was contract of work system, starting on year 1967 to 2008, On the year 2009, there is a change on mining law paradigm after Indonesia released new law in regulating mineral and coal mining Business. The law is Law of the Republic of Indonesia Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Coal mining with a licensing system to replace contract of work. This thesis deals with the study of Indonesian mining law on the changing of contract of work system with new mining law paradigm with licensing system, starting on the study of the Basic of mineral law, backgrounds of Indonesian mining law, and the mineral mining legai system, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus is stressed on the principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose of giving maximum prosperity to the people. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study conclude that replacing contract of work with licensing sistem has not resulted on certainty of law on mineral and coal mining, therefore maximum prosperity of the people targeted by this law will not be achieved yet."

"ABSTRAKDalam menjalankan usaha pertambangan di Propinsi Bangka Belitung, telah terjadi sengketa antara PT Timah Tbk dengan PT Sawindo, yaitu PT Sawindo melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit dan pembangunan sarana dan prasarana diatas IUP PT Timah. Sehingga PT Timah tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi diatas tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu mengapa PT Sawindo melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah diatas IUP PT Timah dan bagaimanakah kedudukan PT Timah Tbk selaku pemegang IUP, terhadap tanah yang merupakan IUP PT Timah, yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PT Sawindo telah melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit maupun pembangunan sarana prasarana diatas wilayah IUP PT Timah, karena terhadap tanah tersebut telah dilakukan enclave untuk mengeluarkan wilayah IUP tersebut. Kedudukan PT Timah selaku pemegang IUP pun tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik IUP terhadap tanahnya atas hak-hak atas tanah yang akan diberikan di kemudian hari kepada pihak lain diatas wilayah IUP perusahaan tersebut, koordinasi antara lembaga yang berhubungan dengan pertambangan, serta diterapkannya kebijakan One Map Policy

---

ABSTRACTConflict in mining activity at Bangka Belitung is happen frequently. One of them is between PT Timah Tbk and PT Sawindo Kencana. PT Timah, as a mining license holder, could not make their production operation at their mining license area, because PT Sawindo has planting the oil palm above the mining license area. In this research, will be talking about by what rules PT Sawindo exploit and gain control of the land above mining license area of PT Timah, and how about the PT Timah position, in that situation. This research using the normative juridical method. The result of this research is proven to be that PT Sawindo has been exploited and gain controlled of the land which is not their right, because against that land, has beenfoul out from their Cultivation Rights. The position of PT Timah as a mining license holder not arranged explicitly in Indonesian Law. Therefore, protection of the mining license holder is be required about the land right which will be at the future, in their mining license area, the horizontal coordination which are related with mining and land matters, also implementation of one map policy."