Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abrar Saleng
Yogyakarta: UI-Press, 2004
343.077 ABR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Salim H.S.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
343.077 SAL h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zainal Arifin Hoesein
Depok: Rajawali Pers, 2023
343.077 ZAI h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhistira Ikhsan Pramana
"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar.
Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia.
Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.
This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.
The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.
The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38926
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Febrianti
"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Permasalahan dari penelitian ini adalah Apakah Kuasa Pertambangan milik BUMN wajib menyesuaikan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009? dan Apakah BUMN pemegang KP dapat mendapatkan prioritas sebagaimana diatur didalam Pasal 75 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009. KP milik BUMN tidak langsung menyesuaikan menjadi IUP. Sebab UU No. 4 Tahun 2009 tidak memerintahkan demikian. penyesuaian KP harus diatur didalam peraturan setingkat undang-undang sebab amanat Pasal 33 ayat (3) jo ayat (5) Konstitusi, dimana pengusahaan sumber daya alam harus diatur didalam Undang-Undang dan BUMN sebagai wujud fungsi pengelolaan dari Hak Penguasaan Negara juga harus diatur oleh peraturan setingkat Undang-Undang. Pemberian WIUPKhusus kepada BUMN harus didahului dengan penetapan WPN dan persetujuan DPR agar WPN dapat diusahakan. Masa transisi UU No. 4 Tahun 2009 akan berakhir tanggal 12 Januari 2010, untuk memberikan kepastian hukum dan amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Konstitusi maka Pemerintah membuat PERPU yang mengatur KP milik BUMN dan pemberian keistimewaan BUMN.

This research methodology is normative legal analysis. It uses the prime data along with the secondary data. This research issues are whether or not state-owned enterprise?s mining authorization should- by law- adjust to the new mining law since it is not regulated in the transitory article and whether or not state-owned enterprise should be given the priority according to the Article 75 verse 3. Mining authorizations owned by the state-owned enterprises are not ?by law- adjust to the new mining law for there isn't any regulation in the new mining Law's transitory article. State-Owned Enterprise should be given the priority to exploit the Special Area according to the Article 73 verse 3. In the name of legal certainty and Article 33 verse 3 and verse 5 Constitution, those issues required immediate respond from the Government of The Republic of Indonesia to draft the PERPU for the transitory time -given of the new mining Law -will be ended at 12 January 2010. Kata kunci/ key word: hukum pertambangan (mining law), Badan Usaha Milik Negara (state-Owned Enterprise), kuasa pertambangan (mining authorization)."
2009
T25907
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library