Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Salman Al-Farisi
"
Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat, di dalam penelitian ini akan menyajikan persoalan mengenai ketengan pemerintah daerah pada urusan mineral batubara kepada pemerintah pusat. kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota pada urusan pertambangan, merupakan urusan yang bersifat concurrent yang dalam penanganannya melibatkan antara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indra
"
Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerjasama pengusahaan pertambangan batubara. PKP2B diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. Kelahiran UU Minerba mengharuskan agar ketentuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35320
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
May Kurniawan Sanjaya
"
Limitasi divestasi berjenjang merugikan negara sebagai pemilik tambang yang semestinya dikelola secara mandiri oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRIĀ 1945, yang mengamanatkanĀ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemanfaatan produksi tambang oleh investasi asing selama 10 tahun sudah sangat menguntungkan bagi para investor asing mengingat mineral dan batubara bukanlan energi terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilandasi dengan prinsip kehahati-hatian mengingat prioritas ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Astien Setianingrum
"
Manajemen risiko merupakan proses mengelola risiko agar organisasi dapat mencapai tujuan. Dibutuhkan pondasi yang kuat tentang konsep manajemen risiko sebelum menerapkannya. Penelitian ini akan menganalisis manajemen risiko keselamatan pertambangan di PT HPU site PDU, DMI, KMO, dan MGA berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu, sumber data dari pengawas tingkat Project Manager, Superintendent, dan Foreman.
Hasil wawancara dilakukan analisis ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53111
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Riza Kurnia
"
Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Panji Ario Pramudono
"
Penyediaan sistem tanggap darurat seperti pembentukan dan pelatihan tim, penyediaan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan alat-alat emergency memerlukan biaya yang tidak sedikit, terkadang perusahaan mengesampingkan aspek ini karena keadaan darurat adalah hal yang tidak bisa diprediksi dan kejadiannya sangat jarang terjadi, namun upaya penyediaan kesiapsiagaan tetap wajib disediakan untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, dan keberlangsungan produksi di perusahaan. Aspek penilaian kesiapsiagaan tanggap darurat menurut SMKP Minerba merupakan langkah mudah untuk mengevaluasi sejauh mana persiapan ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015
S60293
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yudhistira Ikhsan Pramana
"
Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38926
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kent Solid
"
Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan tambang terbesar di dunia., dan sektor ini memberikan banyak kontribusi bagi perekonomian negara. Namun, dampak negatif yang dihasilkan dari sektor ini juga cukup berbahaya, terutama dampak terhadap lingkungan. Salah satu pencemaran yang dihasilkan adalah pencemaran debu. Jika tidak ditanggulangi, maka akan menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan maupun keselamatan di tambang. Untuk itu, penggunaan truk air menjadi umum di pertambangan untuk menyiram jalanan.
Dibutuhkan perencanaan matang mengenai aktivitas truk ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S67777
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aris Winarno Raharjo
"
Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan yang baru ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Kartikatul Qomariyah
"
ABSTRAK
Dalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library