Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amalia Triatma
Tinjauan yuridis mengenai pengaturan divestasi dalam penerapan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara : studi kasus kegiatan pertambangan mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur = The legal analysis of divestment arrangements within the application of act no 4 of 2009 on mineral and coal mining mineral and coal act with a case study on manganese mining activities in East Nusa Tenggara Province
" Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Divestasi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan Studi Kasus Kegiatan Pertambangan Mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan karena adanya penerapan kewajiban divestasi di sektor pertambangan minerba, yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penanam modal asing dalam melakukan kegiatan di sektor pertambangan. Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) diambil, karena daerah tersebut saat ini tumbuh dengan pesat sebagai salah satu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42687
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqi Tsaniati Putri
Tumpang tindih izin usaha pertambangan mineral dan batubara (Studi kasus PT Ridlatama Tambang Mineral) = Overlapping mineral and coal mining business license (Case study PT Ridlatama Tambang Mineral)
" Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat ... "
2014
S57722
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Frieschika Atshiilah
Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government
" Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan didasari asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasca pemerintah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Redi
Instrumen Ekonomi Lingkungan Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Berkelanjutan = Environmental Economic Instruments In Sustainable Mineral And Coal Mining Activities
" Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ... "
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viktor I Suripatty
Paradigma baru hukum pertambangan Indonesia, mengganti sistem kontrak kerja dalam kegiatan usaha pertambangan mineral / Viktor I Suripatty
" ABSTRAK
Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma ... "
2009
T37354
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rasya Mifta Sumbogo
Dana Jaminan Reklamasi Sebagai Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia = Reclamation Guarantee Fund as an Economic Instrument in the Management of Natural Resources in the Mineral and Coal Mining Sector in Indonesia
" Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Valeryan Bramasta Kelana Putra
Analisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara di Indonesia dalam perspektif modern mining code = Regulatory reform analysis in the mining, mineral and coal sector in Indonesia in the perspective of modern mining code
" Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektor pertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategi reformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineral dan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yang dikembangkan oleh Nguyen, Boruff ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vitanova Saputri
Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences
" Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Alida
Evaluasi atas penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia = Evaluation of nail down tax system on mining industry in Indonesia
" ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pohan, Mohamad Anindya
Analisis risiko perubahan pengaturan mengenai kewajiban divestasi saham pada perusahaan modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara ditinjau melalui perspektif prinsip fair and equitable treatment = Risk analysis of regulatory changes regarding the obligation of shares divestment in foreign capital companies on the mineral and coal mining sector reviewed through the perspective of the fair and equitable treatment principle
" Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>