Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengapa Jepang mengubah pendekatan kebijakan keamanannya pada tahun 2022 dari sebelumnya anti militerisme menjadi militerisme. Perubahan pendekatan tersebut merujuk pada dokumen strategis yang diresmikan Jepang pada Desember 2022 yaitu National Security Strategy . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Untuk analisis, tesis ini menggunakan teori perumusan kebijakan keamanan Jepang untuk melihat perubahan yang terjadi melalui dua indikator yaitu struktur negara dan konteks normatif. Pada indikator struktur negara yang dilihat adalah proses mekanisme koordinasi dan mekanisme kontrol. Sedangkan indikator konteks normatif yang akan dilihat adalah implementasi norma sosial dan opini publik. Dalam melihat perubahan yang terjadi, tesis ini membanding dengan perumusan kebijakan sebelumnya yakni NSS 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang mengubah pendekatan kebijakannya pada tahun 2022 karena indikator struktur negara  yaitu mekanisme koordinasi yang mendorong terjadinya perubahan pendekatan kebijakan keamanan Jepang.

---

This paper analyzes why Japan changed its security policy approach in 2022 from anti-militarism to militarism. The change in approach refers to the strategic document that Japan formalized in December 2022, the National Security Strategy. The research method is qualitative research with a deductive approach. For the analysis, this thesis uses the theory of Japan security policy formulation to examine the changes through two indicators; state structure and normative context. The state structure indikator includes coordination mechanisms and control mechanisms. Meanwhile, the normative context indicator includes the implementation of social norms and public opinion. To understand the changes that occurred, this thesis compares the formulation of the 2022 policy with the previous NSS 2013. The results of this study show that Japan changed its policy approach in 2022 due to the state structure indicator, specifically the coordination mechanisms that drove the change in Japan's security policy approach."

"Dwifungsi ABRI yang ditenggarai sebagai faktor penyebab intervensi militer kedalam urusan non-militer, dirasakan telah menjurus pada keadaan yang mengkhawatirkan perkembangan demokrasi di era Orde Baru (1966-1998). Sikap sinis masyarakat dan kritik-kritik terhadap peran militer yang melampaui porsi fungsinya, seakan tidak membuat militer bergeming hingga penghujung era kekuasaan Presiden Soeharto. Turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, mendorong keberanian masyarakat untuk mendesakan keinginan mengembalikan militer sebagai kekuatan pertahanan belaka. Masyarakat menuntut militer untuk menghentikan seluruh kegiatan diluar tugas-tugas kemiliteran. Urusan sosial politik diharuskan tidak lagi menjadi wewenang militer. Militer diminta tidak mengambil porsi jabatan birokrasi sipil. Militer juga dituntut membenahi diri lebih professional. Berbagai tuntutan ditujukan kepada militer untuk segera menghapuskan doktrin Dwifungsinya. Menjawab desakan kuat masyarakat yang tidak menghendaki militer berperan dalam urusan sosial-politik, militer mencanangkan apa yang disebutnya Reformasi Internal ABRI. Militer juga berargumentasi bahwa ide reformasi internalnya, sudah dipersiapkan dan selaras dengan harapan masyarakat. Militer mengaku tidak merasa bahwa desakan masyarakat sebagai penyebab langkah-langkah reformasi internal ABRI. Namun, kenyataannya konsep reformasi internal ABRI pada tahap awal, tidak seperti apa yang dituntut oleh masyarakat. ABRI lebih mengedepankan pendekatan implementasi bertahap sementara masyarakat menginginkan berlangsung sesegera mungkin. Bahkan ABRI masih memandang perlu konsep Dwifungsi yang di luruskan pelaksanaannya, sementara masyarakat menghendaki dihapuskannya. Pergulatan dinamika wacana panjang tentang reformasi internal ABRI, pada akhirnya tunduk pada kehendak masyarakat. Namun, militer masih juga mengatakan bahwa reformasi internal ABRI sudah direncanakan sejak awal dan berangkat dari kesadaran internal militer untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Reformasi internal ABRI, tampaknya secara nyata tidak akan terwujud bila tidak pernah terjadi peristiwa reformasi nasional. Peristiwa-peristiwa politik menjelang reformasi, desakan masyarakat, dan peran militer menyikapi dinamika politik yang berlangsung saat itu, turut menentukan perkembangan politik selanjutnya yang menyentuh militer dengan reformasi intemalnya. Implementasi reformasi internal militer berdampak luas terhadap reposisi peran militer dalam kehidupan nasional. Dikembalikannya fungsi militer sebagai alat pertahanan negara belaka, menandai berakhirnya era Dwifungsi ABRI. Reformasi internal ABRI telah membawa militer mereposisi diri dalam berhubungan dengan lingkungan eksternalnya. Hubungan sipil-militer yang berlangsung di era kekekuasaan Orde Lama (1952-1966) dan Orde Baru (1966-1998), jauh berbeda dengan di era reformasi. Begitupun hubungan sipil-militer di era reformasi pimpinan Presiden Habibie (1998-1999) berbeda dengan era kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid (1999-2001) maupun Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Memperhatikan hubungan sipil-militer yang berlangsung di era reformasi, tampak jelas belum ada pola hubungan yang stabil. Karenanya, prospek hubungan sipil-militer kedepan menjadi kajian yang sangat menarik untuk mencermati peran militer dalam perkembangan demokrasi. Hasil penelitian yang didasarkan atas pengamatan dan wawancara mendalam dengan duapuluh enam perwira tinggi militer diantaranya Jenderal Purn. Wiranto dan Jenderal Purn. Susilo Bambang Yudhoyono, serta mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid, mencoba memaparkan masalah-masalah yang terkait dengan reformasi internal ABRI, pandangan mereka, serta berbagai hal yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian ini memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang bertujuan mengetahui penyebab utama yang mendorong militer melakukan reformasi internalnya. Begitupun dengan hubungan sipil-militer yang berlangsung sesudahnya, adalah bagian yang dikemukakan disini. Disertasi yang menyajikan hasil penelitian ini disusun dalam 6 bab. Selain mengetengahkan berbagai pendekatan teori tentang keterlibatan militer dalam politik dan hubungan sipil-militer, sejarah politik militer Indonesia yang melatarbelakangi keterlibatannya dalam urusan sosial politik turut diulas. Begitupun para teoritikus militer seperti Samuel P. Huntington, Amos Perlmutter, Erick Nordlinger Carl Von Clausewitz, Morris Janowitz, Gavin Kennedy, Claude E Welch, Harry Holbert Turney, Guilermo 0'Donnel, Larry Diamond, Elliot A. Cohen, karya pemikirannya dijadikan landasan teori untuk memahami fenomena penelitian yang dilakukan. Beberapa contoh keterlibatan militer dalam politik di berbagai kawasan, disajikan untuk melengkapi pemahaman disertasi ini. Kendatipun, era reformasi telah menempatkan militer pada posisinya yang dijauhkan dari politik, tidak menjamin kalangan militer benar-benar lepas dari ketertarikannya pada masalah politik. Fenomena proses pemilihan Presiden langsung yang pertama di Indonesia (Mei-Oktober 2004), membenarkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya militer berpolitik cukup beralasan. Akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi internal ABRI tidak berdiri sendiri. Hubungan sipil-militer di era reformasi belum mencerminkan hubungan sipil-militer yang menunjukan bahwa militer berada dibawah kendali otoritas sipil sepenuhnya. Istilah hubungan-hubungan yang seimbang (Equal Relations), hubungan yang setara dan terkendali (Equal & Controllable) dalam konteks hubungan sipil-militer, adalah hal baru yang ditemukan pada hasil penelitian ini. Hubungan sipil-militer seperti itu, tampaknya cocok diterapkan pada masa transisi yang sedang berlangsung di Indonesia."

"Summary:A legal and historical analysis of the first modern attempts to prosecute national leaders for embarking upon aggressive war"

"Penelitian ini sebenarnya mau mencoba memberikan pandangan awal bagaimana para Indonesia merajut pengalaman dalam bentuk berita, terutama ketika para Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri sedang mengalami krisis sosial pada pertengahan dekade tahun 1960-an. Dalam studi ini, fokus penelitian akan memusatkan pada simpul utama representasi ideologis dan konteks sosialekonomi-politik yang mempengaruhi produksi dan pemaknaan tekstual, terutama dalam konteks situasi krisis dan transisi sosial multidimensi yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1965 - 1968.Penelitian ini akan lebih berfokus menjawab tiga pertanyaan pokok sekaligus tujuan penelitian ini. Satu, representasi krisis macam apa yang direkam oleh media massa, terutama koran "Angkatan Bersenjata? dan "Berita Yudha? ? Bentuk representasi ideologi kapitalisme macam apa yang ada dalam dua harian surat kabar ?Angkatan Bersenjata? dan "Berita Yudha" ? Dua, bagaimana pola pembingkaian teks media massa berpengaruh proses legitimasi dan delegitimasi ? Bagaimana teks tersebut dapat dipahami secara lebih menyeluruh ? Tiga, mengapa ideologi represif dalam komunikasi krisis macam itu yang akhirnya banyak mempengaruhi proses legitimasi dan delegitimasi dalam seluruh proses kognisi social masyarakat Indonesia ?Penelitian yang berupaya membongkar keterkaitan ideologi, media massa dan politik militerisme di Indonesia termasuk dalam kategori perspektif ekonomi politik kritis. Oleh sebab itu, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Sementara itu, varian perspektif sosial politik media yang digunakan adalah perspektif instrumentalisme. Perspektif ini memberikan penekanan pada determinisme ekonomi, di mana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini melihat media sebagai instrumen dari kelas yang mendominasi.Penelitian teks media yang dilakukan lebih diletakkan dalam kesadaran bahwa teks atau wacana dalam media massa mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia. Dengan demikian, penelitian juga meletakkan seluruh proses analisis dalam kerangka pemikiran analisis wacana kritis. Pada tataran makro, penelitian melihat struktur sosiokultural Indonesia pada era tahun 1960-an. Pada tataran mesa, analisis lebih melihat struktur dan industri pers Indonesia waktu itu. Sementara pada tataran mikro, analisis dilakukan dengan melakukan analisa framing model Robert Entman.Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat dilakukan dalam teks media massa. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan idea, kepentingan atau ideologi tertentu kelas tertentu.Pada tataran makro, penelitian ini menemukan bahwa situasi sosialekonomi dan politik global dan Indonesia mempengaruhi keberadaan dua harian tersebut. Setidaknya, pers berbasis militer ini membawa kepentingan Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat dalam melakukan perubahan mendasar, melegitimasikan kepentingan kapitalisme birokratik dengan simbolisasi "amanat penderitaan rakyat" dan mendelegitimasikan idea - kepentingan pemikiran sosialistik-komunis, diktatorial-populistik Soekamo dan praktek politik borjuistik tradisional.Pada tataran meso, penelitian ini mengidentifikasi bahwa industri para militer diadakan dan dibentuk untuk melakukan wacana tandingan terhadap media berbasis komunis dan Orde Lama. Segala bentuk massifikasi dan pengontrotan media massa dilakukan oleh faksi militer demi tujuan ekonomi-politik militer waktu itu. Ada proses politik dagang sapi yang dilakukan oleh militer. Angkatan Bersenjata memetik keuntungan opini publik dari media massa tersebut tapi di lain pihak media massa diberi kesempatan hidup sejauh relevan dan berkepentingan sama dengan faksi militer.Pada tataran mikro, terlihat bahwa teks memberikan pembingkaian penuh pada proses mendelegitimasikan sekaligus meminggirkan PKI/Soekarno, melegitimasikan Angkatan Darat sebagai pelaku perubahan social yang konstruktif, pemulihan ekonomi menuju sistern kapitalistik, baik secara global maupun nasional.Temuan lain yang menonjol dan layak diperhatikan adalah bahwa pola pembingkaian dalam serial editorial dan beberapa teks utama yang ada dalam Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata memakai pola alterasi-konflik-negasi- dan legitimasi. Strategi pembingkaian kedua harian militer rupanya mengarahkan opini publik dalam tiga ragam strategi, yaitu strategi opini, strategi kontroversi dan strategi moral.Pada tingkatan akademik, penelitian ini menemukan bahwa proses komunikasi krisis terutama ketika kepentingan ideologi masuk menjadi penentu signifikan maka pers atau media massa bisa menjadi alat efektif penyebaran dan hegemonisasi ideologis. lni berarti media massa merupakan garda paling depan alat ideologi negara atau alat represif ideologi. Padahal di sisi lain, media massa diharapkan menjadi alat kritik dan pengawasan sosial masyarakat terhadap Negara."