Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
R. Soedono Poerwodihardjo
Bandung: Eresco, 1965
336.2 SOE a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rochmat Soemitro
Bandung: Eresco, 1988
336.2 ROC a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hari Dharmawan
" Pengaturan ketentuan mengenai bea meterai diatur pada undang – undang no 13 tahun 1985, undang – undang ini telah berlaku kurang lebih selama 37 tahun. selama undang – undang ini berlaku hanya memberlakukan pengenaan pajak atas bea meterai terhadap seluruh dokumen kertas. Permasalahan muncul ketika perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik. Undang – undang no 13 tahun 1985 tidak dapat membebankan pajak atas dokumen elektronik, salah satu bentuk usaha penyelesaiannya dengan merubah undang – undang no ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nova Rina Zulistiasari
" Nova Rina Zulistiasari. Meterai-meterai Pada Masa Kesultanan Terate Akhir Abad ke-17-19. Di bawah bimbingan Hasan Djafar, S.S. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2000 (x + 153 hal, 5 pets, 1 bahan, 13 tabel, 5 lamp., 74 bib!. 144-150). Meterai adalah tanda atau rekaman berupa gambar atau tulisan sebagai hasil proses pengecapan pada tinta, lak atau lilin. Tanda ini dibubuhkan pada naskah-naskah penting untuk menerangkan keasliannya atau sebagi penentu validitas, dikeluarkan oleh kerajaan, lembaga, kongsi dagang ataupun ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2000
S11967
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Sofyan
" Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Peranginangin, Effendi
Jakarta: Kelompok Belajar ESA, 1978
336.27 Per k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Peranginangin, Effendi
Jakarta: Kelompok Belajar ESA, 1979
336.27 PER b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dezita Taniar
" Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febia Salwa Pandora
" Bea meterai merupakan pajak atas dokumen pada dasarnya adalah pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia. Pembubuhan meterai elektronik dan tanda tangan digital sebetulnya tidak berkaitan karena memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembubuhan keduanya dapat dilakukan mana saja yang lebih dulu terlebih sekarang pembubuhan melalui elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah Urgensi Dari Penggunaan Bea Meterai Elektronik Sebagai Segel Pada Pembuktian Keautentikan Dokumen Elektronik dan peran Pemerintah dalam pengaturan Bea ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Furqan
" Bea Meterai adalah satu-satunya jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan mekanisme outsourcing. Melalui mekanisme ini pengelolaan bea meterai lebih banyak dijalankan oleh pihak ketiga sedangkan DJP bertindak sebagai principal yang melakukan pengawasan. Mekanisme ini digunakan untuk memberikan nilai tambah mengingat tugas dan fungsi utama DJP yang tidak terkait dengan aktivitas yang dialihdayakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa selain memiliki kelebihan, mekanisme outsourcing juga memiliki kelemahan dan risiko secara bersamaan, untuk ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>