Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Elvina Tri Astuti
Tinjauan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 sebagai ketentuan anti penghindaran pajak
" Peraturan mengenai penggunaan nilai buku kegiatan merger yang dikeluarkan pemerintah dalam KMK 422/KMK.04/1998 jo. SE-23/PJ.42/1999, selama ini masih memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah berupaya untuk meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 tahun 2008 mengenai penggunaan nilai buku pada proses penggabungan usaha. Peraturan ini diyakini sebagai ketentuan anti penghindaran pajak dengan mengedepankan syarat tujuan usaha ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Syahira Ridma Adani
Implementasi peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, terhadap penyelundupan barang penumpang dari luar daerah pabean = Implementation on minister of finance regulation number 203/PMK.04/2017 concerning provisions on export and import of goods carried by passengers and crew of transport facilities, against passengers goods smuggling from outside the customs area
" Impor dan ekspor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang melalui daerah pabean dengan melintasi batas-batas antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan lalu lintas barang, atau kegiatan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Doeghell Adjie Pamungkas
Analisis efektivitas restitusi pajak melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dalam upaya meningkatkan kemudahan berbisnis pada kantor pelayanan pajak wajib = Analysis of the effectiveness of tax restitution through return of tax advantages in an effort to increase business ease on large tax office 2
" Penelitian ini meneliti tentang efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan perintah presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Peningkatan kemudahan berbisnis memang terjadi di tahun 2018 namun pada tahun 2019 peringkat tersebut mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan dan melihat faktor pendukung dan penghambat proses pengembalian pendahuluan. melihat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kompilasi pidato menteri keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro 2015
Jakarta: Kemkeu RI, 2016
352.4 IND k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Endro Setiawan
Evaluasi Penerapan Kebijakan Perpajakan atas Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap: Studi Kasus Penerapan Keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK.04/1998, No. 486/KMK.03/2002, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25652
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chairul Lutfi
Eksistensi konsultan pajak dalam pelaksanaan self assessment system (telaah kritis peraturan menteri keuangan) = The existence of a tax consultant in implementation of self assessment system (critical review minister of finance regulation)
" Wajib Pajak dengan self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51877
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silitonga, Kevin Hans
Badan usaha milik negara sebagai termohon pailit: studi kasus permohonan kepailitan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines = State-owned enterprise as the respondent of bankruptcy: a case study of the bankruptcy petition against PT Merpati Nusantara Airlines
" ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai beberapa kasus permohonan kepailitan terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara sebagai perbandingan, serta perdebatan mengenai lingkup keuangan negara dalam keuangan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitiaan yuridis normatif yang ... "
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simamora, Jeremy Wilhite Adiputra Haposan
Permasalahan pengenaan cukai cairan rokok elektrik di Indonesia = The problem of imposition of excise duty on e-cigarettes liquid in Indonesia
" Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Herjuno Wahyu Aji
Aspek Perpajakan Reorganisasi Perusahaan dan Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tanggal 13 Maret 2008 (Suatu Tinjauan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum, Memenuhi Rasa Keadilan, dan Mencegah Tax Avoidance)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25525
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Evans Fausta Pallasius
Dampak penerapan PSAK 10 revisi 2010 pada perusahaan perkebunan (studi kasus: PT GGP)=Impact of implementation PSAK 10 revised 2010 in plantation company (case study: PT GGP)
" Skripsi ini berisi tentang dampak penerapan PSAK 10 Revisi 2010 pada perusahaan perkebunan (studi kasus: PT GGP). PT GGP merupakan perusahaan produsen nanas kaleng nomor 3 di dunia. Memiliki perkebunannya sendiri, PT GGP dapat dikategorikan sebagai perusahaan perkebunan manufaktur. Penjualan PT GGP terdiri atas ekspor ke negara-negara di Amerika, Eropa dan Asia. Selama ini PT GGP menggunakan IDR sebagai mata uang pencatatan dan pelaporannya. Dengan berlakunya PSAK 10 (Revisi 2010), mata uang fungsional harus sama ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library